• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi & Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika

Jumat pagi (1/6/2018) di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis pernyataan kebijakan Pemerintah tentang dasar Negara RI Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” papar Presiden RI Joko Widodo. (Setkab RI, 1/6/2018).

Senin siang (15/1/2018), Presiden RI Joko Widodo membuka Muktamar XII Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Mu’tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) dan Halaqoh II Ulama Thoriqoh Luar Negeri Pendopo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut Presiden RI Joko Widodo, hingga awal abad 21, Negara RI memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. “Kuncinya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi pegangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 15/1/2018).

Menurut Dr. Yuli Setyowati, M.Si, dosen Ilmu Komunikasi STPMD (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa) “APMD” di Yogyakarta dan alumnus S3 Ilmu Komunikasi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta (Jawa Tengah) bahwa merawat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila bukan semata persoalan dan tanggung jawab elit, Presiden atau menterinya, tetapi harus menjadi kesadaran dan kepentingan bersama sebagai Bangsa.

“Bhinneka Tunggal Ika Bangsa dan Negara RI berdasarkan Pancasila bukan hanya persoalan dan tanggung jawab elit, Presiden atau menteri-menterinya, tetapi harus menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada edukasi multikultural Bhinneka Tunggal Ika dan komunikasi ideologi Pancasila di ruang publik,” ungkap Dr. Yuli Setyowati, M.Si kepada Staging-Point.Com, Senin (2/7/2018) di Ruang Prodi Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta.

Dr. Yuli Setyowati melihat bahwa ada sejumlah tantangan dalam edukasi dan komunikasi Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila selama ini. “Sejauh ini, yang saya amati, ada tantangan atau kendala dalam komunikasi Bhinneka Tunggal Ika berdasar Pancasila dalam kehidupan berMasyarakat dan berBangsa yaitu 1) tidak peduli dan tidak menerima perbedaan, misalnya perbedaan referensi dan pengalaman orang lain, perbedaan budaya, bahasa, agama, dan lain-lain; 2) perbedaan-perbedaan dimanfaatkan untuk kepentingan politik; akibatnya, masyarakat mudah terpolarisasi karena perbedaan; 3) tidak peduli pada karya mulia pendiri Negara-Bangsa RI yang merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara RI yang berkedaulatan Rakyat, dengan kesadaran dan kenyataan bahwa Negara Indonesia merdeka dan Bangsa Indonesia lahir dengan keragaman, namun memiliki satu dasar nilai bersama yaitu Pancasila; 4) komunikasi Kebangsaan hanya berakhir pada output pada tingkat elit dan akademisi, namun lemah dalam komunikasi kebijakan, peraturan, implementasi dan outcome yang melayani kebutuhan dan kepentingan umum Rakyat serta merawat Bhinneka tunggal ika hingga level unsur-unsur masyarakat,” papar Dr. Yuli Setyowati.

Di era keterbukaan informasi dan revolusi teknologi komunikasi, menurut Dr. Yuli Setyowati, diperlukan edukasi dan komunikasi Bhinneka Tunggal Ika. “Di era keterbukaan informasi dan revolusi teknologi komunikasi, masyarakat sudah kritis; komunikasi yang hanya pencitraan dan elitis tidak memadai; komunikasi Kebangsaan harus melayani kebutuhan Rakyat dan kepentingan umum Rakyat; Karena itu, pilihannya ialah 1) merawat Bhinneka Tunggal Ika berdasar Pancasila sebagai kesadaran dan kepentingan bersama, bukan persoalan elit semata; 2) edukasi penanaman nilai Bhinneka Tunggal Ika dan perawatannya; 3) peningkatan kapasitas dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika bagi para pihak yang terlibat dalam komunikasi kebijakan dan peraturan; 4) edukasi masyarakat menggunakan media komunikasi secara bijak dan produktif,” papar  Dr. Yuli Setyowati.

Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pasal 3 Perpres RI No. 54/2017 berbunyi: “UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017). 

Oleh: Anjany Podangsa (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita