• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kelola Perhutanan Sosial: Produktif & Bernilai Ekologis

Kamis (16/8/2018) pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo antara lain merilis perkembangan kebijakan reforma agraria di Negara RI.  

“Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Emma Soraya, S.Hut., M.For., Ph.D, dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dan alumnus S3 The Australian National University, Canberra, Australia, 2010 -2015 dengan judul disertasi Long-term stand- and tree-Level Response to Intensive Silviculture in Eucalyptus sieberi Regrowth bahwa setting dan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial perlu tepat sasar yakni petani atau masyarakat sekitar kawasan hutan dan terukur yakni hutan lestari dan produktif.

“Program kebijakan Perhutanan Sosial dengan target 12,7 juta ha lahan memberi peluang, misalnya, edukasi dan pemberdayaan banyak warga masyarakat kita yang tidak memiliki lahan, namun tinggal dan hidup di dalam atau sekitar kawasan hutan, untuk mengelola hutan atau sumber daya hutan (SDH) agar mensejahterakan Rakyat, bernilai sosial dan ekologis (hutan sehat lestari) misalnya mencegah banjir dan merawat hutan pemelihara sumber air. Maka setting dan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial harus tepat sasar yakni keluarga-masyarakat petani di dalam atau sekitar kawasan hutan dan menghasilkan nilai ekonomi (produktif), sosial dan ekologis dari Perhutanan Sosial,” ungkap Emma Soraya, Ph.D, Master (S2) Forest Management, The Australian National University (2002–2004) kepada Staging-Point.Com, Selasa (17/7/2018) melalui email.

Emma Soraya, Ph.D menambahkan bahwa ada sejumlah tantangan implementasi program kebijakan Perhutanan Sosial di Negara RI. “Sekurang-kurangnya ada 6 (enam) tantangan dan kendala mengelola Perhutanan Sosial agar produktif, bernilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan bermanfaat lingkungan di Negara RI yakni 1) panjangnya mata rantai pemasaran dari produk-produk petani hutan ke pasar atau industri pengolah kayu dan hasil hutan non kayu lainnya; 2) jumlah petani berkurang; SDM petani tetap miskin, sehingga generasi muda memilih pekerjaan pengepul kayu dengan risiko kecil; 3) Negara belum melindungi petani (hutan); misalnya, Pemerintah masih sulit mengendalikan ketimpangan harga kayu yang dikendalikan oleh pengepul; petani hanya menanam pohon dan menerima harga dari pengepul tanpa posisi tawar dan dukungan kebijakan Pemerintah; 4) koperasi atau organisasi petani tanpa edukasi, pendampingan, dan intervensi pemberdayaan dari Pemerintah; 5) pengetahuan petani tentang pengelolaan Sumber Daya Hutan dari penanaman/budidaya hingga pemasaran masih sangat terbatas; dan 6) penyuluh belum dioptimalkan untuk mendampingi koperasi atau kelompok organisasi petani,” papar Emma Soraya, Ph.D.

Emma Soraya, Ph.D melihat bahwa terdapat beberapa opsi untuk mengatasi 6 (enam) kendala atau tantangan tata kelola Perhutanan Sosial tersebut di atas agar Perhutanan Sosial menghasilkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, hutan menjadi produktif dan bermanfaat ekologis.

“Ada beberapa opsi agar Perhutanan Sosial (PS) mensejahterakan keluarga masyarakat petani dan Rakyat umumnya, bernilai sosial dan ekologis yakni 1) regulasi yang tegas dan jelas untuk menjamin dan melindungi hak-hak subyek petani di Negara RI; 2) riset dan mapping tentang data-data produk PS yang laku di pasar dan pilihan lahan kawasan hutannya per daerah; 3) pembentukan organisasi atau koperasi petani sebagai wadah usaha bersama; 4) edukasi petani tentang teknologi tepat guna pada semua tahapan mulai dari penanaman hingga pasca panen; 5) peran BUMN, BUMD, atau BUMDes membangun industri pengolahan hasil PS dari petani dan menjaga stabilitas harga pasar produk PS dari petani; 5) peran Pemerintah kontrol aliran produk impor yang berisiko terhadap produk-produk unggulan PS dari petani; dan 6) optimalisasi peran dan fungsi penyuluh tata kelola hutan sehat lestari (sustainable forest management) agar bernilai ekonomis (produktif), bernilai sosial, dan bermanfaat ekologis,” papar Emma Soraya, Ph.D. 

Oleh: Hilarian A. Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita