• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Siasat BUMN/BUMD Raih Benefit dan Laba

Kamis (5/4/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017 dari pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara. Secara keseluruhan, menurut laporan BPK, periode tahun 2005-2017 BPK menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303.63 triliun. Dari jumlah nilai itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi, mencapai 348.819 (73,2%) dengan jumlah Rp 151,46 triliun (Setkab RI, 5/4/2017).

Tahun 2017, BPK RI melaporkan 5.810 temuan dari 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 ketidakpatuhan senilai Rp 19,48 triliun kepada Presiden RI Joko Widodo. Khusus Laporan BPK tahun 2005-2017 mencatat bahwa kerugian Negara/Daerah yang telah ditetapkan senilai Rp 2,66 triliun, yang terjadi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Khusus pemantauan pada Pemerintah Pusat menunjukkan, terdapat kerugian negara senilai Rp 719,6 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran senilai Rp 24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp 91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp 48,5 miliar (7%). Sisa kerugian Pemerintah Pusat adalah Rp 554,79 miliar (77%) (BPK, 2017/Setkab RI, 5/4/2017).

Menurut Dr. Atika Jauharia Hatta Hambali, M.Si., Ak., CA, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE-YKPN) dan alumnus S3 Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta bahwa selama ini, korupsi merupakan faktor utama kerugian Negara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan BUMD, selain kelemahan tata kelola pemerintahan dan keuangan di Negara RI.

“Faktor utama penyebab kerugian Negara pada Pemerintah, BUMN dan BUMD adalah (1) korupsi; misalnya, praktek mafia pajak dalam contoh kasus keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar perusahaan yang seharusnya ditolak, tapi diberi keputusan diterima ataupun diterima sebagian; pelaku mafia pajaknya mendapat uang imbalan/gratifikasi atas keputusannya tersebut; namun, Negara menderita kerugian sangat besar; (2) salah kelola atau belum diterapkan good governance– prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945—di lingkungan Pemerintahan, BUMN dan BUMD. Misalnya, tidak ada keberlanjutan dalam program; karena ganti pemimpin, maka ganti pula kebijakan, sehingga program pembangunan tidak terselesaikan; akibatnya, puluhan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah yang telah digelontorkan, namun proyeknya terbelengkai. Hal ini memicu kerugian Negara yang sangat signifikan jumlahnya,” ungkap Dr. Atika Jauharia Hatta Hambali kepada Staging-Point.Com, Minggu (12/8/2018) melalui email.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Penerapan prinsip-prinsip ini, menurut Dr. Atika Jauharia Hatta Hambali, melalui UU, penegakan hukum, edukasi, dan penguatan pengawasan oleh BPK dapat mencegah kerugian Negara. “Kerugian Negara dapat dicegah melalui cara antara lain (1) susunan UU tanpa celah atau peluang korupsi dalam penyelenggaraan Negara; (2) tindakan tegas terhadap koruptor agar lahir efek jera, misalnya pemiskinan koruptor; (3) edukasi aparatur Negara tentang prinsip good-governance menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan etika atau moral; (4) penguatan pengawasan melalui BPK,” papar Dr. Atika Jauharia Hatta Hambali.

Di sisi lain, Dr. Atika Jauharia Hatta Hambali melihat bahwa Pemerintah, BUMN dan BUMD dapat menghasilkan dan meningkatkan benefit dan laba. “Ada beberapa pilihan penggunaan anggaran Negara agar BUMN, BUMD, dan Pemerintah menghasilkan benefit dan laba, misalnya 1) anggaran e-government, pajak online, e-procurement, dan lain-lain menghasilkan efisiensi biaya, SDM, dan waktu; 2) alokasi anggaran riset, pengembangan IPTEK dan pengabdian masyarakat menghasilkan inovasi, temuan produk dan jasa; 3) investasi infrastruktur; dan 4) efisiensi berkeadilan penggunaan keuangan Negara agar BUMN dan BUMD menghasilkan laba,” ungkap Dr. A. J. Hatta Hambali.

Dr. A. J. Hatta Hambali menambahkan sejumlah program pendukung guna mencegah kerugian Negara dan meningkatkan benefit dan laba BUMN dan BUMD. “Program-program tersebut di atas perlu didukung oleh penyusunan anggaran yang ketat sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta evaluasi; dan penerapan transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan Negara, misalnya kotak saran, kritik, e-mail, SMS, WhatsApp, dan lain-lain,” papar Dr. A. J. Hatta Hambali.

Oleh: Antonius Himdan Jeharu (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita