• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sustainabilitas Program Jaminan Sosial PKH

Senin siang (5/3/2018) pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis rencana kenaikan 20% anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari total pengeluaran rumah tangga tahun 2019. “Dari perhitungan dengan Bappenas (Badan Perencanaan Nasional, red), kalau sekarang anggaran PKH itu Rp 50 triliun, maka hanya perlu tambahan Rp 20 triliun. Jika ini dilakukan, maka angka keluarga pra sejahtera bisa di bawah 9 persen,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 5/3/2018).

Tahun 2018, alokasi PKH mencapai Rp 17 triliun untuk 10 juta keluarga penerima PKH; tahun 2019, Pemerintah mengusulkan anggaran PKH sebesar Rp 31 triliun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PKH termasuk program sosial yang efektif menekan angka kemiskinan (Setkab RI, 24/7/2018). Menurut laporan Kementerian Sosial (2018), program bantuan sosial saat ini mencakup antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Target PKH antara lain ibu hamil, keluarga yang membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak, dan lansia (Setkab RI, 12/9/2018).

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”  Menurut laporan BPS (2017), September 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta atau 10,12% total penduduk Negara RI.

Menurut Mulyadi Sumarto, M.P.P, Ph.D, ahli pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) dan alumnus S3  pada Australian Demographic and Social Research Institute, Australian National University, Canberra (Australia) dengan judul tesis Welfare Regime, Social Conflict, and Clientelism in Indonesia, bahwa PKH adalah program investasi sosial jangka panjang yang tidak langsung menurunkan angka kemiskinan dan berasal dari model Blusa Familia di Brasil yang berhasil mensejahterakan keluarga miskin.

“Skema PKH adalah investasi sosial jangka panjang, seperti biaya sekolah, yang tidak langsung ditujukan untuk menekan angka kemiskinan. Jaminan sosial bukan hanya upaya meningkatkan pendapatan atau menurunkan angka kemiskinan, tetapi fungsi lain distribusi jaminan sosial. Kebermanfaatan program sosial seperti PNPM, KUR (micro credit), PKH, dan lain-lain berbeda-beda secara ekonomis. Maka Bappenas dan Kementerian Keuangan harus cerdas menghitung kemanfaatan sosial ekonomisnya,” papar Mulyadi Sumarto, Ph.D, Master of Public Policy, Korea Development Institute, School of Public Policy and Management, Seoul (Korea) kepada Staging-Point.Com, Jumat (6/7/2018) di Gedung PSKK-UGM, Yogyakarta.

Mulyadi Sumarto, Ph.D menyebut contoh perhitungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH. “BLT tahun 2005-2008 mencapai Rp 100.000/bulan; tahun 2012,150.000/bulan dengan pertimbangan inflasi. Namun, asumsi dan metode perhitungan Bappenas ini tidak berlaku di lapangan. Sedangkan PKH adalah program kesejahteraan jangka panjang. Misalnya, keluarga miskin sulit menyekolahkan anak, maka melalui PKH, mata rantai kemiskinan keluarga ini dapat diputus misalnya orang tuanya bekerja di sektor informal dan anaknya sekolah. Maka PKH sinkron jika dikaitkan dengan program micro-credit,”  papar  Mulyadi Sumarto, Ph.D.

Mulyadi Sumarto, Ph.D menambahkan bahwa cikal bakal program PKH lahir di Brasil. “Ide dan model PKH diimpor dari Brasil yang mula-mula sukses mensejahterakan keluarga di negara bagian Sao Paulo dan Brasilia. Semula nama programnya Blusa Esculot yang menjadi Blusa Familia sebagai program negara federal Brasil dan didanai oleh Bank Dunia, karena program ini berhasil mensejahterakan keluarga. Bank Dunia membuat model teknisnya agar dapat diterapkan di negara lain, seperti negara RI,” ungkap Mulyadi Sumarto, Ph.D.

Sustainabilitas program PKH, menurut Mulyadi Sumarto, Ph.D, sangat bergantung pada akurasi data keluarga miskin dan anggarannya. “Sustainabilitas program PKH bergantung pada faktor antara lain 1) akurasi definisi keluarga miskin (poverty line) khususnya kategori miskin, non miskin, dan mendekati garis kemiskinan dari Bappenas dan Kementerian Sosial; 2) pemetaan (sosial, ekonomi, kultural, fisik, dan lingkungan) keluarga miskin per wilayah berdasarkan survei dan analisis hasil survei; kekeliruan indikator dan metode survei memicu kategori tidak tepat sasaran; akurasi data BPS masih sangat problematik; 3) skema anggaran ideal PKH ialah 5% dari GDP, angka negara sejahtera (welfare state) seperti Australia sebesar 18% GDP, Swedia dan Denmark mencapai 30% GDP,” ungkap Mulyadi Sumarto, Ph.D. 

Oleh: Chrispinus S. Pedo & Viny Jarung (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita