• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peluang Pancasila Menjadi Habitus Bangsa Indonesia

Jumat pagi (24/8/2018)  Presiden RI Joko Widodo  mengadakan silaturahmi dengan presidium Konferensi Waligeraja Indonesia (KWI) di kantor KWI,  Jakarta Pusat. “Di dalam pertemuan, saya menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan Pancasila, dengan keragaman, perbedaan, agama, suku, adat, tradisi yang terus harus kita rawat, kita jaga persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita,” papar Presiden RI Joko Widodo. (Setkab RI, 24/8/2018). 

Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan historis Pancasila. “Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri Bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 1/6/2018).

Dr. Fidelis Indriarto Diponegoro, alumnus S3 Media and Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan alumnus S2 Management Strategic-Marketing, Universitas Diponegoro (Semarang) melihat bahwa pasca era Reformasi di Negara RI, saat ini, Pancasila perlu menjadi habitus Bangsa Indonesia.

“Pasca Reformasi saat ini di Negara RI, generasi milenial melupakan Pancasila. Ini terjadi di era konsumerisme dan fase baru proxy war skala global. Di tengah lingkungan semacam ini, secara sosiologis, dengan menggunakan istilah sosiolog Perancis Pierre Bourdieu (2003:147), Pancasila perlu menjadi habitus dalam kehidupan berBangsa dan berNegara RI. Bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap adil, beradab, bersatu, bermusyarah, dan dituntun oleh hikmat dan bijaksana,” ungkap Dr. Indriarto Diponegoro kepada Staging-Point.Com, Senin (9/7/2018) di Tom’s Milk, Yogyakarta.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menetapkan : “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” 

Membangun habitus Bangsa Indonesia berdasar nilai-nilai Pancasila,  menurut Dr. Fidelis Indriarto Diponegoro, dapat dilakukan melalui legislasi dan regulasi, pendidikan dan keteladanan. “Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kebijakan ini merupakan upaya regulasi membangun habitus Bangsa Indonesia berbasis nilai Pancasila. Upaya lain dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini dalam keluarga, keteladanan para pemimpin, kurikulum pendidikan Pancasila, edukasi budaya toleransi, gotong-royong, serta sekolah-sekolah kebangsaan,” ungkap Dr. Fidelis Indriarto Diponegoro.

Dr. Fidelis Indriarto Diponegoro menyebut contoh. “Dalam upacara 17 Agustus 2017, Presiden RI Joko Widodo mengenakan pakaian adat Banjar; begitu pula, pejabat Pemerintah lainnya. Pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat (1/6/2018), Presiden RI Joko Widodo, tokoh Bangsa lainnya mengenakan busana adat suku Bangsa Indonesia. Ini adalah keteladanan menghargai budaya Bangsa kita dan keberagaman,” ungkap Dr. Fidelis Indriarto Diponegoro.

Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pasal 3 Perpres RI No. 54/2017 berbunyi: “UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017). 

 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita