• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Diplomasi ‘Low-Politics’ Negara RI – Australia

Sabtu (17/3/2018) di Sydney (Australia), Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Sekretaris Jenderal 10 negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) Lim Jock Hoi menandatangani ASEAN-Australia Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation to Counter International Terrorism bidang tukar-menukar intelijen, kerjasama penegakan hukum dan kontra-esktremisme melalui media sosial. Penandatanganan MoU disaksikan antara lain oleh Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull; Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak; Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong; Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha (Alison Bevege/Reuters, 17/3/2018).

Presiden RI Joko Widodo mengakui upaya Australia dalam kerjasama kontra-teror Australia-ASEAN. “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Australia atas upaya memajukan kerja sama counter-terrorism dengan ASEAN. Kerja sama di bidang counter-terrorism menjadi perhatian semua negara. Hal ini sangat dapat dipahami, mengingat sampai saat ini ancaman terorisme tidak berkurang, termasuk di kawasan kita,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Outstanding Youth for The World di Exhibition Hall, International Convention Centre, Sydney, Sabtu 17 Maret 2018 (Setkab RI, 17/3/2018).

Dr. Iva Rachmawati, dosen Prodi Hubungan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) di Yogyakarta melihat bahwa selama ini, hubungan Negara Republik Indonesia (RI) – Australia memiliki jejak hubungan baik dan tidak jarang konflik; ke depan, pilihan bagi Rakyat dan Pemerintah RI ialah mengembangkan diplomasi ‘low-politics’ dengan Australia.

“Selama ini, hubungan Negara RI – Australia terkadang terjalin baik, namun tidak jarang pula konflik. Misalnya, di masa awal perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, Australia, selain Belgia dan Amerika Serikat, menjadi anggota komisi tiga Negara (KTN). Tahun 1986, Pemerintah RI pernah menarik Duta Besar Indonesia dari Australia akibat ar­tikel David Jenkins di The Sydney Mor­ning Herald, 10 April 1986, berjudul : ”After Marcos, now for Soeharto’s millions”. Pemerintah Australia melarang nelayan tradisional asal Indonesia masuk ke perairan Australia. Hubungan kedua Negara membaik pada era Perdana Menteri Paul Keating dan Menteri Luar Negeri Gareth Evans di Australia awal 1990-an,” ungkap Dr. Iva Rachmawati, alumnus S3 Ilmu Politik, FISIPOL-Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan disertasi Diplomasi Publik Indonesia kepada Staging-Point.Com, Jumat (6/7/2018) di Ruang Dosen Prodi HI UPN Veteran, Yogyakarta.

Dr. Iva Rachmawati berpandangan bahwa Rakyat dan Pemerintah RI  dapat lebih meningkatkan diplomasi ‘low-politics’ dengan Australia. “Tren global dewasa ini, masyarakat dunia mengembangkan diplomasi low politics melalui aktor-aktor non negara (non-state actors) bidang wisata, teknologi, gagasan, inovasi, bisnis, sosial, budaya, dan investasi, bukan lagi high politics melalui Negara sebagai aktor utama perang, diplomasi atau hukum internasional. Dalam hubungan RI-Australia, diplomasi low politics dirintis oleh PM Paul Keating dan Australian- Indonesian Ministrial Forum yang membuka kerjasama kedua Negara level low politics perdagangan, sosial, dan pendidikan, bukan high-politics,” papar Dr. Iva Rachmawati.

Dr. Iva Rachmawati menyebut contoh pertimbangan pokok bagi diplomasi low politics RI-Australia. “Ada sejumlah alasan dan pertimbangan untuk mengembangkan diplomasi low politics antara RI-Australia sejak awal abad 21. Misalnya, RI adalah zona tujuan wisata nomor dua dari warga Australia, setelah Selandia Baru; ribuan mahasiswa Indonesia belajar di Australia selama ini; Australia membuat film tentang kemerdekaan Indonesia, Indonesian Calling; kita melihat tren misalnya aktor non Negara Anggun C. Sasmi dapat menjadi duta diplomasi budaya; lagi pula, isu-isu keamanan dan hukum internasional di era globalisasi telah bergeser ke isu lingkungan, kesejahteraan masyarakat, keragaman hayati, air, wabah penyakit, hutan, lapisan ozon kian terkoyak, keamanan masyarakat global, dan lain-lain, yang tidak hanya terbatas pada urusan tank dan persenjataan,” ungkap Dr. Iva Rachmawati.

Di sisi lain, Dr. Iva Rachmawati melihat, diplomasi Presiden RI Joko Widodo tampaknya ke arah low politics. “Gaya dan arah diplomasi Presiden RI Joko Widodo lebih menekankan low politics. Misalnya, Presiden RI Joko Widodo melakukan selfie dengan kepala Negara atau kepala pemerintahan Negara lain untuk konsumsi publik; Presiden RI Joko Widodo tidak memperpanjang isu bendera terbalik dengan Malaysia pada SEA Games, Sabtu (19/8/2017) di Kuala Lumpur,” ungkap Dr. Iva Rachmawati.

Oleh: Mariany N. Alang (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita