• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Profesionalisme BUMN, BUMD & BUMDes

Kamis pagi (7/6/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian serta meninjau PT. Mitra Bumdes Bersama (MBB) dengan 49% saham milik Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 51% milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).

“Ini adalah sebuah contoh pertama, yang akan saya ikuti, saya lihat selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air ini dalam mengorganisasi petani,” papar Presiden RI Joko Widodo. Sekitar 80% keuntungan PT. MBB diberi kepada petani dan sisanya 20% biaya operasional dan lain-lain dari BUMN. Acara itu dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Mentan Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, anggota Wantimpres Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Setkab RI, 7/6/2018).

Menurut Dr. Janto Chandra, SH. M.Hum, alumnus S3 Ilmu hukum Universitas Sriwijaya (2016) bahwa desain, struktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, BUMN dan BUMDes mesti profesional guna memperkuat daya saing sistem perekonomian Negara RI.

“Amanat Pasal 33 UUD 1945 memang sudah jelas bahwa soko guru atau pilar sistem perekonomian Negara RI ialah BUMN, BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Kemitraan BUMDes, BUMN dan Koperasi dalam PT Mitra Bumdes Bersama dapat dijadikan model jika desain, struktur-fungsi dan SDM-nya profesional. Tantangannya selama ini, BUMN belum profesional dan dijadikan ‘sapi perah’ oleh partai politik. Akibatnya, konsolidasi BUMN sebagai badan usaha berintegritas terhambat,” ungkap Dr. Janto Chandra, alumnus S2 (Magister Hukum) Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya (2001) kepada Staging-Point.Com, Selasa (17/7/2019) melalui email.

Dr. Janto Chandra menyebut contoh model peran strategis BUMDes. “Jika BUMDes profesional, maka BUMDes dapat menjadi badan usaha unggulan di desa-desa dan memutus mata rantai distribusi ekonomi yang tidak adil dari desa-desa Negara RI, misalnya memotong peran tengkulak dan praktek ijon yang menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Kehadiran Negara melalui BUMDes atau koperasi semacam ini dapat meminimalisir praktek tata ekonomi tidak adil dan meningkatkan kesempatan berusaha Rakyat di desa-desa Negara RI,” papar Dr. Janto Chandra.

Usaha bersama yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia dan amanat Pasal 33 UUD 1945, menurut Dr. Janto Chandra, berbentuk koperasi. “Kehadiran dan peran BUMN dan BUMDes dalam perekonomian Negara RI, masih sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Idealnya ialah penguatan peran koperasi. Ini amanat pendiri Negara-Bangsa (founding fathers) RI. Pemikiran Bung Hatta, misalnya, sangat memengaruhi Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian Negara RI disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuknya adalah koperasi. Rumusan pasal UUD 1945 ini sesuai dengan karakteristik guyub, bukan individualisme, Bangsa Indonesia. Maka semangat koperasi lebih cocok bagi Bangsa Indonesia,” papar Dr. Janto Chandra.

Untuk dapat berperan aktif dan berdaya saing dalam susunan perekonomian Negara RI, menurut Dr. Janto Chandra, tata kelola BUMN, BUMDes dan Koperasi harus profesional. “Arus kapitalisme memang sangat kuat dewasa ini. Maka BUMN misalnya diarahkan menjadi badan hukum perusahan dengan target meraih laba dengan risiko melupakan fungsi sosialnya. Padahal, isu pokoknya ialah tata kelola BUMN, BUMDes dan koperasi secara profesional agar dapat mandiri, berdaya saing, dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya bagi Rakyat Indonesia,” ungkap Dr. Janto Chandra.

Dr. Janto Chandra  berpandangan bahwa upaya membangun profesionalisme BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat dimulai dari kaji ulang Undang-undang (UU) No. 19/2003 tentang BUMN. “UU No. 19/2003 tentang BUMN perlu dikaji ulang guna memperbaiki kinerja BUMN agar profesional dan mandiri serta pemilihan pengurus dan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kinerja profesional dan integritas. Kedudukan menteri dan komisaris karena pertimbangan atau unsur politik juga perlu dikaji; Ada bank BUMN, misalnya, yang mengelola dana sekitar Rp 167 triliun, dapat terjebak kredit macet karena belum menerapkan good-governance,” papar Dr. Janto Chandra.

Pasal 33 UUD 1945 menetapkan : “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita