• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kelemahan Program Jaminan Kesejahteraan & Solusinya

Pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara (Jakarta), Senin (5/3/2018) Presiden RI Joko Widodo merilis arah program kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019. “Tahun depan (2019, red), saya minta agar Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dua kali,” papar Presiden RI Jokowi pada Pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara (Jakarta) Senin siang (5/3/2018). (Setkab RI, 5/3/2018).

Anggaran PKH tahun 2018 mencapai Rp 50 triliun. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan anggaran PKH dapat mencapai 16% dari total pengeluaran rumah tangga. Dengan penambahan Rp 20 triliun, jumlah keluarga pra sejahtera di Negara RI diharapkan turun di bawah 9 persen. Target program PKH ialah menekan keluarga pra sejahtera di Negara RI (Setkab RI, 5/3/2018). Tahun 2018, PKH diberikan kepada 10 juta penerima dengan nilai rupiah kira-kira 10% pengeluaran rumah tangga PKH (PresidenRI.go.id, 5/3/2018; Setkab RI, 5/3/2018).

Dana PKH mencapai Rp 1.890.000,- untuk membiayai pendidikan dan gizi anak (Setkab RI, 9/1/2018). Tahun 2016, anggaran PKH mencapai Rp 9,98 triliun dari Rp 5,6 triliun tahun 2015 (Setkab RI, 5/4/2016). Menurut data Kemendikbud (2017), anggaran KIP (Program Indonesia Pintar) tahun 2017 mencapai Rp 9,34 triliun untuk 17,92 juta anak. Hingga Agustus 2017, dana KIP sudah tersalurkan ke 13,35 juta anak; namun, dana KIP yang baru dicairkan oleh 2,25 juta siswa. “Anak-anak kita harus sekolah dalam rangka sekali lagi, agar anak-anak kita Indonesia ini bisa bersaing dengan negara yang lain,” papar Presiden RI Joko Widodo saat membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Desa Gunung Tinggi Kabupaten Tanah, Kalimantan Selatan Minggu siang (7/5/2017). (Setkab RI, 17/5/2017).

Menurut Dr. Netty Herawati, M.Si, alumnus S3 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran (2005) di Bandung dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak (Kalimantan Barat) bahwa masih ada sejumlah kelemahan dalam program jaminan kesejahteraan Rakyat selama ini yang perlu secepatnya diantisipasi dan diatasi di Negara RI.

“Program-program jaminan kesejahteraan untuk Rakyat dari Pemerintah RI misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih memiliki sejumlah kelemahan yang secepatnya perlu diantisipasi dan diatasi yakni misalnya (1) indikator keluarga sejahtera, pra sejahtera, dan miskin sering berbeda dengan kondisi riil di lapangan; misalnya, pegawai negeri di sejumlah daerah rata-rata tidak menerima gaji akhir bulan, karena gaji sudah diambil awal bulan untuk biaya sekolah anak-anak; apakah mereka kategori sejahtera atau minus?; (2) belum ada data base kependudukan yang valid atau sahih dan obyektif; risikonya ialah program tidak tepat sasar; (3) risiko manipulasi data dari pelaksana lapangan karena tidak ada data base kependudukan yang valid, akurat, dan obyektif; peserta program akhirnya berbasis mata rantai relasi nepotisme, KTP ganda, kuasa dan afiliasi politik; (4) program-programnya berisiko tidak mendidik masyarakat untuk bekerja, cerdas, kreatif, dan mandiri; partisipasi masyarakat lebih bersifat mobilisasi dan mindset masyarakat yang terbentuk ialah mental tidak kreatif atau hanya kreatif manipulasi, tidak mandiri, lemah karsa, dan pasif menunggu uluran tangan Pemerintah; dan (5) program-program berisiko tidak sustainable atau berkelanjutan,” ungkap Dr. Netty Herawati.

Pemerintah RI, menurut Dr. Netty Herawati, perlu secepatnya mengatasi kendala-kendala dan tantangan pelaksanaan program jaminan kesejahteraan Rakyat tersebut di atas. “Ada sejumlah solusi terhadap kendala dan tantangan pelaksanaan program jaminan kesejahteraan Rakyat di Negara RI tersebut di atas, misalnya, (1) kategorisasi sejahtera dan tidak sejahtera sangat dinamis; maka Pemerintah harus dapat mengobservasi sasaran program yang valid dan obyektif; (2) Pemerintah harus mengevaluasi output (realisasi) dan outcome (manfaat atau dampak) setiap program sehingga keberlanjutan program terjaga; (3) skema program dimulai dari program yang cerdas dan membangun mental masyarakat agar kreatif, cerdas, berdaya saing, dan inovatif melalui program-program padat karya di desa-desa; (4) setiap program harus didahului oleh riset awal dan pemetaan karakter masyarakat per daerah; karena setiap daerah memiliki karakter, sejarah, permasalahan dan kemampuan per daerah dari Merauke hingga Sabang; program tidak dapat disamaratakan, tetapi merespons kebutuhan-kebutuhan Rakyat per daerah; (5) Membenahi data base kependudukan tiap daerah yang menjadi target program jaminan kesejahteraan Rakyat,” ungkap Dr. Netty Herawati. 

Oleh: Jessica Cornelia Ivanny dan Kristoforus Bagas Romualdi (Pontianak)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita