• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tantangan Program BPJS & Solusinya

Senin (17/9/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres RI No. 82/2018 berlaku sejak Selasa (18/9/2018) dan berdasar antara lain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 99 ayat (6) Perpres RI No. 82/2018 menyatakan : “Dukungan lainnya sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.” Pasal 100 ayat (1) berbunyi : “Besaran kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.” Kontribusi dari pajak rokok langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan (Pasal 100 ayat (2) Perpres RI No. 82/2018).

“Itu adalah amanat Undang-Undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” papar Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang (19/9/2018) (Setkab RI, 19/9/2018). Hingga Februari 2018, menurut Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah telah menyerahkan 92,4 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 193,1 juta kartu BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) kepada warga Negara RI. “KIS sekarang sudah 92,4 juta, kemudian totalnya untuk BPJS 193,1 juta yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Fasilitasnya tadi sesuai komentar yang disampaikan oleh Madam Lagarde juga fasilitas kesehatan yang bagus. Sistemnya bagus, kemudian fasilitas kamarnya juga baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 26/2/2018).

Menurut Dr. Paulus Januar S, drg., MS, dosen FKG Universitas Moestopo di Jakarta dan alumnus S3 ilmu kedokteran pada Universitas Airlangga di Surabaya (Jawa Timur), bahwa BPJS melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sistem jaminan sosial dan kewajiban Negara memenuhi pembiayaannya. “BPJS melaksanakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yakni pelayanan kesehatan untuk seluruh Rakyat Negara RI. Sistem pembiayaannya dan sistem pelayanannya harus sinkron sebagai penjabaran dari sistem jaminan sosial dengan kewajiban Negara memenuhi pembiayaannya, selain subsidi silang. Jika BPJS defisit, maka Negara harus memenuhi pembiayaannya,” papar Dr. Paulus Januar S. Kepada Staging-Point.Com, Senin (20/8/2018) di FKG Universitas Moestopo, Jakarta.

BPJS melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi Rakyat Negara RI, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tentang sistem jaminan sosial bagi Rakyat dan Pasal 34 ayat (3) tentang tanggung jawab Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Program KIS dan BPJS berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan fokus merespons 55 jenis penyakit katastrofik (catastrophic diseases) misalnya sakit jantung, liver, kanker, stroke, dan lain-lain. Hingga awal 2018, BPJS Kesehatan tekor sekitar Rp 9,75 triliun.

Dr. Paulus Januar S. juga berpendapat, selama ini terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tantangan pelaksanaan program BPJS di Negara RI. “Pelaksanaan program BPJS di Negara RI selama ini menghadapi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tantangan yakni (1) standar kualitas pelayanan bergantung pada ketersediaan pembiayaan; bagaimana solusi agar pembiayaan tidak defisit; (2) distribusi tenaga pelayanan medis yang melaksanakan pogram BPJS di seluruh wilayah Negara RI; ada wilayah terpencil yang sulit terjangkau tenaga medis, meskipun sudah ada program BPJS; (3) kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedokteran; bagaimana penerapan IPTEK mendukung standar kualitas  pelayanan kesehatan BPJS,” ungkap Dr. Paulus Januar S.

Dr. Paulus Januar S. menyebut contoh distribusi tenaga medis dan pembiayaan. “Di Thailand, tenaga medis umumnya pengawai negeri; sedangkan di Amerika Serikat, umumnya tenaga medis adalah swasta. Jika tanggung jawab Pemerintah (Negara) lebih dominan di bidang pelayanan kesehatan, maka IPTEK dan distribusi tenaga medis untuk daerah-daerah perlu menjadi prioritas misalnya melalui program beasiswa. Kita juga perlu mencari solusi defisit anggaran, misalnya melalui premi progresif atau bukan hanya 5% dari dua kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga seorang yang berpenghasilan besar, dapat ditarik premi lebih besar,” ungkap Dr. Paulus Januar S. 

Oleh: Hilarian A. Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita