• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Hutan Adat

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres No. 88/2017 berlaku sejak 11 September 2017.  Perpres RI No. 88/2017 mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan MK  Nomor 35/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Tanggal 16 Mei tahun 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA). (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS, Guru Besar pada Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, dan ahli ekologi sosial dan hutan masyarakat (social-forestry), bahwa penjabaran dan pelaksanaan Putusan MK No. 25/2012 dan Perpres RI No. 88/2017 tentang Hutan Adat membutuhkan kepastian hukum hak dan akses Masyarakat Hukum Adat di berbagai daerah untuk menguasai dan mengelola nilai sosial, ekonomi (produktif), dan ekologis sumber daya alam Hutan Adat di Negara RI sejak awal abad 21.

“Putusan MK No. 35/2012 menyatakan bahwa Hutan Adat bukanlah Hutan Negara, tetapi merupakan hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat. Maka draft RUU Masyarakat Hukum Adat, misalnya, harus dapat mengakui, menjamin dan melindungi kepastian hak (legalitas) Masyarakat Adat mengelola sumber daya alam dan hutan adat. Jadi, harus ada kepastian hak tentang subyeknya (Masyarakat Adat), wilayah, norma atau Hukum Adat, kelembagaannya, dan lain-lain. Sehingga Kementerian terkait (Lingkungan, Desa, Dalam Negeri, dan Kehutanan) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mudah membuat kategori teknis Hutan Adat,” ungkap papar Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS, alumnus S3 Antrolopogi, Universitas Indonesia (UI), dengan judul disertasi Strategi Adaptasi Sosial Kultural dan Ekologi Masyarakat Pertanian Lahan Kering di Desa Buniwangi, Sukabumi, Jawa Barat, kepada Staging-Point.Com, Selasa (7/8/2018) melalui sambungan telepon.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menetapkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” Pasal 1 ayat (7) Perpres RI No. 88/2017 berbunyi: Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Pasal 2 Perpres ini, Pemerintah menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak; Pasal 6 ayat (1) Perpres ini berbunyi: “Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: (a) perorangan (identitas kependudukan); (b) instansi (Pemerintah Pusat atau Daerah); (c) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan UU); (d) masyarakat hukum adat (ditetapkan oleh Perda dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).”

Prof. Dr. Ir Didik Suharjito, MS, melihat bahwa ada tiga prinsip nilai tata kelola hutan adat guna menghasilkan kesejahteraan Rakyat dan sehat lestari lingkungan hutan. “Tiga prinsip nilai  tata kelola Hutan Adat yakni (1) hutannya harus sehat lestari, (2) hutannya produktif (bernilai ekonomi), dan (3) adil (bernilai sosial, bukan hanya dikuasai oleh keluarga Ketua Adat); kapasitas masyarakat adat dan stakeholders hutan adat perlu ditingkatkan guna mengelola ketiga prinsip nilai hutan adat ini. Misalnya, Pemda-pemda membentuk koperasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam rangka desentralisasi tata kelola hutan sosial di Negara RI. KPH melaksanakan program peningkatan kapasitas masyarakat pengelola hutan adat dan hutan sosial,” ungkap Prof. Dr. Ir Didik Suharjito, MS.

Program peningkatan kapasitas tata kelola nilai dan potensi hutan adat, menurut Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS, harus terukur dan terarah (tepat sasar dan tepat manfaat). “Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam tata kelola nilai dan potensi sosial, ekonomi, dan ekologi hutan adat, bukan hanya formalitas untuk sertifikasi, tetapi juga harus riil, berkelanjutan, terukur, dan terarah. Misalnya, ada hutan adat sebagai hutan lindung; maka masyarakat adat tidak dapat mengambil manfaat langsung ekonomi dari hutan, tetapi nilai dan manfaat misalnya sumber air atau wisata alam,” papar Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.

Oleh: Hilarian A. Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita