• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Empat Isu Pokok Batas Maritim RI-Malaysia

Sejak tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia (RI) berupaya meningkatkan pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia tentang perbatasan  RI-Malaysia. Tahun 2015-2017, RI-Malaysia mengadakan 9 kali pertemuan (6 special envoy dan 3 teknis) untuk membahas batas laut pada tingkat utusan khusus dan teknis (Setkab RI, 11/8/2017). Rabu 10 Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy pertimbangan politis, hukum, dan teknis) Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara RI-Malaysia (Setkab RI, 11/6/2015).

Hingga pertengahan 2018, ada 9 outstanding boundary problems perbatasan darat antara RI-Malaysia di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selain itu, Negara RI-Malaysia perlu menyelesaikan 5 (lima) segmen batas maritim yakni perbatasan di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan  isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Singapura dan RI-Filipina sudah selesai. RI-Malaysia secara teknis baru menandatangani Nota Kesepahaman perbatasan darat (MoU No. 20). (Setkab RI, 11/8/2017).

Menurut Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, dosen pada Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa selama ini dan pada masa datang, bagi Bangsa dan negara RI terdapat 4 (empat) isu pokok perbatasan Negara Republik Indonesia (RI) dengan Negara Malaysia yakni (1) penetapan batas maritim kedua negara, (2) penegakan hukum, (3) sarana dan prasarana, dan (4) program pembangunan wilayah terluar Negara RI.

“Bagi Bangsa dan Negara RI selama ini dan ke depan, ada 4 (empat) isu pokok berkaitan dengan perbatasan Negara RI-Malaysia, yaitu (1) penetapan perbatasan maritim kedua Negara; (2) penegakan hukum di wilayah perbatasan; (3) sarana dan prasarana; (4) program pembangunan wilayah terluar Negara RI. Keempat isu pokok ini harus memastikan kehadiran dan kedaulatan Negara RI,” ungkap Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, alumnus S2 ilmu hukum Universitas Padjadjaran (Bandung) dan S3  ilmu hukum pada Universitas 17 Agustus (Surabaya), kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/7/2018) melalui e-mail.

Dr. Yustinus Pedo menyebut contoh. “Misalnya, isu penetapan batas maritim RI-Malaysia yang berkaitan dengan penegakan hukum; maraknya kejahatan transnasional dan illegal fishing membutuhkan keseriusan dalam penanganannya karena berkaitan erat dengan kedaulatan Rl di laut teritorial dan hak berdaulat (landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE). Untuk segmen batas maritim yang telah disepakati, Rl wajib mengamankan dan melindunginya dari berbagai tindakan yang merugikan dan mengganggu stabilitas nasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama (sinergitas program) dan koordinasi antara berbagai institusi, seperti TNI, POLRI, Bea Cukai, dan sebagainya. Sedangkan untuk segmen batas maritim yang belum disepakati, RI dapat melakukan pengamanan melalui patroli bersama RI-Malaysia,” ungkap Dr. Yustinus Pedo.

Dr. Yustinus Pedo melihat bahwa sejumlah program dapat dilaksanakan oleh Pemerintah RI guna memperkuat kehadiran dan kedaulatan Negara RI, khususnya pada zona perbatasan maritim Negara RI-Malaysia. “Empat program dapat dilaksanakan oleh Pemerintah RI dalam rangka memperkuat kehadiran dan mengawal kedaulatan Negara RI di zona perbatasan RI-Malaysia yaitu (a) membangun kawasan zona darat dan laut perbatasan; (b) memperkuat sarana dan prasarana wilayah-wilayah perbatasan; (c) penegakan hukum kedaulatan Negara di zona laut; dan (d) membangun program tol laut (pembangunan maritim),” ungkap Dr. Yustinus Pedo.

Dr. Yustinus Pedo mendukung cara Pemerintah menyelesaikan isu perbatasan RI-Malaysia saat ini melalui jalur diplomasi dan negoisasi. “Terdapat empat lokasi batas maritim Rl - Malaysia yakni Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Laut Sulawesi. Batas maritim yang dimaksudkan di sini meliputi laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE ). Ada beberapa segmen batas maritim kedua Negara yang belum disepakati. Terhadap segmen batas maritim yang belum disepakati ini, perlu cepat diupayakan penyelesaiannya melalui diplomasi dan negosiasi (soft diplomatic) seperti telah dilaksanakan oleh Pemerintah RI sejak 2015. Dalam hal ini, yang perlu dikawal ialah penyelesaian sangketa perbatasan kedua negara secepatnya secara damai,” papar Dr. Yustinus Pedo. 

 

Oleh: Crispinus Santryno Pedo (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita