• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tarif Pajak Berbasis Jenis Usaha & Pekerjaan

Selasa siang (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holliday dan tax allowance pada Rapat Terbatas tentang Insentif Investasi di Negara RI dengan membandingkan  kebijakan insentif bagi investasi India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka (Setkab RI, 20/2/2018).

“Saya minta segera ini (tax holliday, tax allowance) dilakukan, dikalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko. Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Insentif Investasi di Kantor Presiden (Jakarta), Selasa siang (20/2/2018). (Setkab RI, 20/2/2018).

Menurut Dr. Frans Bararuallo, MM, dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta, bahwa  pajak termasuk sumber dana penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Negara RI, maka sumbernya harus ditelusuri dengan baik dan jujur.

“Pajak termasuk sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Negara RI, maka sumbernya, misalnya personal tax dan corporate tax, harus ditelusuri dengan baik dan jujur. Di sisi lain, zona pasar Negara RI berisiko berbiaya tinggi, jika pajak tinggi, apalagi tingkat inflasi sama dengan tingkat bunga; maka harus ada tax holiday supaya biaya pajak tidak terlalu besar. Di sisi investasi, banyak investor melakukan investasi tidak langsung di Negara RI, jika dibandingkan investasi langsung. Sehingga pajaknya kecil, dan sewaktu-waktu ia dapat menarik investasinya keluar karena hanya terdiri dari surat-surat berharga,” papar Dr. Frans Bararuallo, alumnus S3 Keuangan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung (Jawa Barat) kepada Staging-Point.Com, Jumat (14/9/2018) di Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya (Jakarta).

Dr. Frans Bararuallo, MM melihat urgensi kebijakan khusus corporate tax dan personal tax. “Perlu ada kebijakan khusus corporate tax. Misalnya, ada keringanan pajak dan penurunan tarif untuk corporate tax, jika telah membayar bunga pinjaman; maka perlu tinjau ulang Pasal 17 UU No. 36/2008 Perpajakan (peraturan tarif terhadap Subyek Pajak); perusahan dipilah berdasar kategori perusahan biasa, dagang dan produksi; beban pajaknya dibedakan atau sistem pajaknya berdasarkan jenis usaha wajib pajak agar pemasukan pajaknya transparan dan terukur; misalnya, usaha produksi pertanian membutuhkan waktu lama menikmati hasil; jenis usaha ini berbeda dengan usaha dagang yang langsung dijual dan mendapatkan laba dan potongan pajak,” papar Dr. Frans Bararuallo.

Dr. Frans Bararuallo menambahkan bahwa personal tax juga membutuhkan penerapan sistem pajak berbasis jenis pekerjaannya. “Ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memerlukan personal tax. Misalnya, pekerjaan guru adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka sebaiknya tidak terkena personal tax; begitu pula, perawat, office boy, dan satpam, sebaiknya tidak terkenal personal tax; jenis pekerjaan-pekerjaan ini, lazimnya tanpa penerimaan besar namun tugas pengabdiannya besar bagi kepentingan umum,” papar Dr. Frans Bararuallo.

Rapat Terbatas Insentif Investasi, Selasa (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) membahas 4 (empat) insentif fiskal untuk mendorong investasi yakni tax allowance, tax holliday, pajak bagi usaha kecil menengah, dan insentif bagi kelompok usaha sektor digital dan e-commerce. Tax allowance (insentif keringanan pajak) menurut PMK Nomor 89/PMK.010/2015 yakni  (1) pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun atau masing-masing 5% per tahun; (2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud; (3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; (4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Syarat mendapat tax allowance yakni nilai investasi besar, tingkat serapan tenaga kerja tinggi, dan tingkat kandungan lokal lebih dari 20%.

Sedangkan tax holliday menurut PMK Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berlaku untuk industri logam dasar, pengilangan minyak, kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas, mesin, peralatan telekomunikasi, pengolahan hasil pertanian, maritim, manufaktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proyek infrastruktur ekonomi selain Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Namun, syarat modalnya minimal Rp 1 (satu) triliun.

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita