• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Program Rumah Murah, Sehat & Layak Huni Untuk Rakyat

Rabu (29/4/2015) di wilayah Proyek Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat di Negara RI. Program Sejuta Rumah setiap tahun  diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya kelompok nelayan, tenaga kerja, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan  anggota Kepolisian Negara RI (PolRI). Sumber pembiayaannya antara lain berasal dari APBN, non APBN, dan tabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti tabungan BUMN BPJS Ketenagakerjaan. (Setkab RI, 29/4/2015).

Dr. Firman Noor, S.IP, MA, Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpandangan bahwa program Sejuta Rumah MBR merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan melayani kebutuhan dasar perumahan Rakyat di Negara RI.

“Rumah adalah kebutuhan dasar Rakyat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Misalnya, program paling utama dari Wali Kota London (Inggris) sekarang adalah Perumahan. Perumahan itu adalah basic needs yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengadaan rumah untuk masyarakat terutama yang tidak mampu, adalah bentuk keadilan sosial bagi Rakyat, yang dilakukan oleh Pemerintah,” ungkap Dr. Firman Noor, alumnus S2 Studi Asia di Faculty of Asian Studies, Australian National University dan S3 Studi Islam Khusus Indonesia pada IAIS, University of Exeter, kepada Staging-Point.Com, Selasa (7/8/2018) di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan.

Selama ini, menurut Dr. Firman Noor, ada sejumlah tantangan penyediaan rumah murah dan sehat (sanitasi) bagi Rakyat khususnya di kota-kota Negara RI. “Di satu sisi, memang banyak warga masyarakat mendapat akses dan menikmati Program Sejuta Rumah MBR. Namun, tidak sedikit pula yang belum mendapat akses rumah murah, sehat, dan layak huni. Masyarakat perkotaan sulit mendapat akses perumahan murah, sehat, dan layak huni. Karena belum ada sinergi ideal antara regulator (Pemerintah), perbankan, dan pengembang. Ini tantangannya selama ini,” papar Dr. Firman Noor.

Dari hari ke hari, di berbagai kota dunia, termasuk kota-kota Negara RI, sejak berakhirnya Perang Dunia II, terjadi lonjakan arus penduduk yang tinggal di perkotaan. Sekitar 2,84 miliar penduduk dunia tinggal dan hidup di kota-kota tahun 2000 dan sekitar 4,9 miliar penduduk dunia bakal tinggal di kota-kota tahun 2030. (Journal Ambio, 31/10/2012).

Program Sejuta Rumah MBR-- rumah bersubsidi dengan harga dan cicilan terjangkau-- dilaksanakan di provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. (PresidenRI.go.id, 26/5/2016). Pada Selasa (24/4/2018) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan sekitar 204 rumah untuk nelayan. Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.  (Setkab RI, 24/4/2018).

Tanggal 26 Agustus 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis data bahwa pada tahun 2015, Program Satu Juta Rumah telah membangun 669.770 unit rumah yang antara lain didanai dari APBN sebesar Rp 12 triliun, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit rumah yang didanai oleh APBN sebesar Rp 20 triliun, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit rumah. Selama Januari- 20 Agustus 2018, Program Satu Juta Rumah sudah mencapai 582.638 unit rumah. (PresidenRI.go.id, 26/8/2018; PresidenRI.go.id, 26/5/2016).

Sinergi stakeholders dalam pembangunan fasilitas kebutuhan perumahan Rakyat, menurut Dr. Firman Noor, hanya satu sisi dari beberapa hal pokok untuk tercapainya program perubahan Rakyat. “Agar program perumahan Rakyat dapat mencapai target, beberapa hal harus diperhatikan yakni (1) sinkroninasi kebijakan dan kepastian regulasi pertanahan dan tata ruang; (2) Pemerintah menjamin penyediaan fasilitas kredit mikro bunga rendah untuk Rakyat berpenghasilan rendah; (3) perumahannya harus sehat, murah, dan layak huni; dan (4) kemitraan regulator, pengembang, BUMN, perbankan, dan partisipasi Rakyat,” papar Dr. Firman Noor.

Oleh: Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita