• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sertifikasi Profesi Penyandang Disabilitas

Pada Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini berlaku sejak 16 Maret tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan-badan sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual- recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 10/2018 mengatur pembentukan BNSP: “Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”  Meskipun BNSP independen, namun dalam melaksanakan tugasnya, BNSP bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 2 ayat 2 PP No. 10/2018). Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2018 menyatakan: “Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.”

Menurut Dr. Joko Yuwono, M.Pd, Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKHI) bahwa BNSP adalah lembaga penjamin keahlian seseorang pada profesi tertentu; maka untuk mewujudkan keadilan melalui BNSP, keahlian penyandang disabilitas pada bidang pekerjaan tertentu juga harus disertifikasi oleh BNSP di Negara RI.

“Melalui sertifikasi profesi, BNSP menjamin keahlian seseorang pada profesi tertentu di Negara RI. Para penyandang disabilitas tentu sangat membutuhkan sertifikasi semacam ini sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta dapat menerima mereka sebagai tenaga kerja tanpa diskriminasi. Ini juga mewujudkan keadilan sosial di Negara RI. Apalagi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak memperoleh pekerjaan, upah, pengembangan karir, dan hak-hak lainnya,” papar Dr. Joko Yuwono, M.Pd, alumnus S2 Pendidikan Khusus pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan S3 Bimbingan Konseling  pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, kepada Staging-Point.Com, Jumat (22/6/2018) di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Banten.

Amanat Pasal 18 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.” Pasal 11 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan layak (huruf a), hak upah (huruf b), akomodasi (huruf c), dan kesempatan pengembangan karir (huruf g). Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 menyatakan : “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dr. Joko Yuwono melihat tantangan dan kendala mengakui dan melindungi keahlian dan kompetensi penyandang disabilitas selama ini. “Meskipun ada pelatihan keterampilan pilihan seperti tata boga, kecantikan, fotografi, dan lain-lain, namun masih ada tantangan pendidikan kompetensi anak disabilitas, misalnya, (1) anak disabilitas mungkin hanya menguasai satu sub kompetensi, seperti memotong benang atau menjahit pola lengan dalam menjahit; (2) meskipun peraturan mendukung hak Sumber Daya Manusia (SDM) penyandang disabilitas, namun daya saing penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat; padahal, ada keahlian penyandang disabilitas dengan segala karakteristiknya, yang dapat distandarkan melalui sertifikasi; (3) kurang SDM pengajar anak disabilitas, misalnya  pengajar tidak semua lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB); pengajar PLB tidak mendapat keterampilan yang diajarkan pada sekolah anak-anak berkebutuhan khusus; pengajar non PLB belum tentu menguasai kurikulum anak berkebutuhan khusus,” ungkap Dr. Joko Yuwono.

Pasal 18 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.” Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menurut Pasal 18 ayat (5) UU No. 13/2003, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Oleh: Ainun Sri Mulyani (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita