• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kinerja Pemerintah Jelang Pemilu 2019

Kamis (16/8/2018) di Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat),  Presiden RI Joko Widodo merilis Pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

“Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi...Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 ini telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan...  Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,”papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Presiden RI Joko Widodo menambahkan bahwa Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran Rakyat; Reformasi Polri terus dilanjutkan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri; kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri secara bertahap ditingkatkan sebagai upaya mendukung kinerja TNI dan Polri (Setkab RI, 2018).

Menurut Prof Dr. Syamsudin Haris, M.Si, Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berdasarkan hasil survei LIPI terhadap 145 ahli pada April-Juli 2018 pada 11 Provinsi Negara RI, umumnya masyarakat puas dengan kinerja Pemerintah di bidang ekonomi.

“Menurut hasil survei 145 ahli yang dilakukan oleh tim LIPI pada 11 Provinsi Negara RI waktu April-Juli 2018 tentang pemetaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, dan politik menjelang Pemilu 2019, bahwa masyarakat umumnya puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Sekitar 65% ahli menyatakan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar (pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) saat ini sudah baik; sebanyak 83,45% ahli menyatakan daya beli masyarakat membaik; 90 % ahli menyatakan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan bandara sangat baik; kepuasan akses pangan mencapai 64,83%, kepuasan bidang kesehatan mencapai 62,07%, dan bidang pendidikan mencapai 69,66%, namun responden ahli memberi tanggapan negatif bidang ketersediaan listrik dan air bersih,” papar Prof Dr. Syamsudin Haris, M.Si, alumnus S3 dari Universitas Indonesia (Jakarta), kepada Staging-Point.Com, Selasa (7/8/2018) di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan.

Hingga Agustus 2018, menurut data laporan Pemerintah RI, perekonomian RI tumbuh sekitar 5% per tahun; inflasi kisaran 3,5%,  pengangguran terbuka 5,13% pada Februari 2018, persentase kemiskinan Indonesia 9,82%  (25,95 juta) Maret 2018 dan 11,22% (28,59 juta) Maret tahun 2015. Program Keluarga Harapan 2,7 juta keluarga tahun 2014, 6 juta keluarga di 2016, dan 10 juta keluarga tahun 2018 (Setkab RI, 16/8/2018).

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN sebanyak 86,4 juta jiwa di 2014, 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. Peserta BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 199 juta orang; Total alokasi Dana Desa yang 2015 - tahun 2018 mencapai Rp187,65 triliun untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa dan meningkatkan ekonomi produktif melalui Badan Usaha Milik Desa dan UMKM (Setkab RI, 16/8/2018)

Tol laut tahun 2015-2017 mencapai 477 lokasi. Tahun 2015-2017 terbangun jalur kereta api sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol serta Online Single Submission (OSS) sebagai sistem izin usaha terpadu. Hingga 2017, penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar usia 6- 21 tahun mencapai lebih dari 20 juta peserta didik. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa (Setkab RI, 2018).

Prof Dr. Syamsudin Haris melihat bahwa tanggung jawab Negara harus lebih nyata di bidang ekonomi dan kesejahteraan. “Kini dan ke depan, peran dan tanggung jawab Negara harus lebih nyata di bidang pengembangan industri nasional, stabilitas harga, distribusi logistik, penegakan hukum, pengawasan tata kelola keuangan, pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar, tenaga kerja dalam negeri, dan keadilan sosial ekonomi,” ungkap Prof Dr. Syamsudin Haris. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita