• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Core Yuridis-Strategis APBN: Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019, Senin (9/4/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis dasar dan arah strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. “APBN itu hanya memiliki kontribusi kurang lebih sekitar lima belas persen dari angka PDB (Produk Domestik Bruto, red). Ini supaya kita tahu semuanya. Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN ini harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis. Kalau enggak strategis, enggak usah,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 9/4/2018).

Pada Sidang Kabinet Paripurna Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Senin (12/02/2018),  di Istana Negara,  Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wapres RI Jusuf Kalla, merilis arah Rencana Kerja Pemerintah 2019. “Tahapan kedua setelah pembangunan infrastruktur di kerja besar kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Kementerian-kementerian harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan sumber daya manusia,” papar Presiden Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 12/2/2018).

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., alumnus S3 Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia (1990) dan program doctor by research dalam ilmu hukum Van Vollenhoven Institute dan Rechts -faculteit, Universiteit Leiden (1990), bahwa core APBN menurut perintah UUD 1945 ialah Sumber Daya Manusia (SDM).

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah core APBN. Karena tujuan Pancasila dan UUD 1945 itu adalah mendukung peningkatan kualitas SDM. Ini juga perintah UUD 1945 yakni tugas Pemerintah Negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa pada alinea ke-4 UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 31 ayat (4) memerintahkan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” papar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. kepada Staging-Point.Com, Sabtu (15/9/2018) melalui sambungan telepon.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie melihat bahwa infrastruktur harus mendukung core APBN menurut perintah UUD 1945. “Infrastruktur hanya pendukung bagi core APBN yakni peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia. Jadi, prioritasnya ialah infrastruktur kecerdasan Bangsa, kesejahteraan Rakyat, dan perlindungan segenap Bangsa dan tumpah darah. Rakyat harus mendapat akses dan kemudahan bekerja dan berusaha, bukan tenaga kerja asing, dan 5% APBN untuk kesehatan. Isi dari HAM pada UUD 1945 juga intinya ialah SDM. Jadi, minimal 25% APBN itu digunakan untuk perbaikan kualitas fisik, intelektual, dan moral. Maka tenaga kerja asing dilarang, kecuali keahlian khusus dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa,” papar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

Senin (9/4/2018) di Istana Negara (Jakarta) pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo merilis arah alokasi APBN 2019. “Saya juga ingin mengarahkan agar kita masuk, setelah tahapan besar yang pertama yaitu infrastruktur, kita masuk ke tahapan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia. Yang kita siapkan tahun ini programnya dan tahun depan betul-betul masuk ke dalam sebuah kegiatan besar. Sehingga politik alokasi anggaran APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk mendukung, menopang peningkatan sumber daya manusia. Maka dinamika lingkungan global tidak boleh mengubah core APBN ini sesuai perintah UUD 1945,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 9/4/2018).

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan tanggung jawab Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menetapkan pengelolaan keuangan Negara (APBN) secara  terbuka untuk “sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan 20% APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pendidikan. 

Oleh: Hilarian A. Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita