• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Aset & Akses Program Perhutanan Sosial RI

Kamis (16/8/2018) pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo antara lain merilis perkembangan kebijakan reforma agraria di Negara RI.  

“Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM, dekan Fakultas Kehutanan pada Universitas Tanjungpura di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa program Perhutanan Sosial dapat bernilai sosial, bermanfaat ekonomi dan lingkungan, serta berkelanjutan sebagai soko guru sosial-ekonomi-lingkungan baru terwujud, jika aset dan akses Perhutanan Sosial untuk masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara RI.

“Meskipun ambisius, isu utama program Perhutanan Sosial sangat mulia dan luar biasa yaitu keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Ambisius karena kondisi riil 90% lahan kehutanan di Negara RI, telah dikuasai oleh swasta (HPH dan HPI) dan sekitar 5% dikuasai oleh masyarakat. Jika 12,7 juta ha hutan di provinsi-provinsi, dibagi kepada masyarakat, maka proporsi penguasaan lahan oleh masyarakat meningkat. Agar program ini berhasil dan bukan pencitraan, maka aset dan akses Perhutanan Sosial untuk masyarakat, harus difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” papar Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, alumnus Quality Assurance Management (QAM) pada University of Manitoba (1996) di Manitoba, Kanada, S2 NATRS/ Forest Economics pada Washington State University (1996) di Amerika Serikat, dan S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Institut Pertanian Bogor (2011) kepada Staging-Point.Com, Selasa (25/9/2018) melalui sambungan telepon.

Kamis (22/3/2017), pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program Perhutanan Sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red).,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah melihat bahwa fasilitas aset dan akses Perhutanan Sosial bagi masyarakat dapat menjamin manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari program ini. “Ada 2 (dua) persoalan pokok dari program Perhutanan Sosial yakni pilar aset dan akses Perhutanan Sosial. Aset berupa inventarisasi non existing dan existing areal-areal hutan produksi konversi atau di luar hutan produksi konversi (misalnya hutan lindung), dan sebagainya. Misalnya, berapa areal pembangunan fasilitas umum, sawah, perumahan, dan sebagainya serta validasi data lahan di lapangan yang membutuhkan fasilitas waktu, biaya, tenaga, dan teknologi seperti drone. Dengan adanya data valid akan ketersediaan lahan dan kondisi demografi, maka pembagian dan sertifikasi lahan Perhutanan Sosial dapat lebih adil. Pilar kedua akses yakni akses pemasaran hasil, akses modal, akses pendidikan SDM perhutanan sosial,” ungkap Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah.

Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah menyebut contoh program Perhutanan Sosial di Kalimantan. “Di beberapa provinsi Negara RI, seperti wilayah Kalimantan, perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan perguruan tinggi atau badan independen dalam pelaksanaan program ini. Misalnya, tim ahli perguruan tinggi melakukan analisis validitas areal lahannya sebelum dibagi kepada masyarakat. Akses modal bagi petani melalui Badan Layanan Umum (BLU) sering sangat lamban dan rumit. Maka Pemerintah perlu menyediakan akses modal dengan bunga pinjaman rendah misalnya melalui akses dana koperasi dan credit union atau program CSR perusahan swasta. SDM juga perlu dilatih skill bidang produksi kehutanan,” ungkap Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah. 

Oleh: K.B Romualdi (Pontianak)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita