• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kyoto Protocol Lebih Jitu Antisipasi Perubahan Iklim

Selasa (4/7/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut Psl 2 ayat (2) Perpres No. 59/2017, sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ialah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB menjadi pedoman kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TPB (Psl 3 Perpres RI No. 59/2017). Dasar yuridis Perpres RI antara lain  Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;  UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dr. Samadi, Msi, dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, melihat bahwa industrialisasi yang sangat masif berkembang di Eropa dan Amerika Utara selama ini memicu perubahan faktor-faktor pembentuk iklim, khususnya angin, hujan, dan kelembaban.

“Industrialisasi yang sangat masif berkembang di Eropa dan Amerika Utara, merupakan alasan paling pokok perubahan faktor pembentuk iklim akhir-akhir ini. Karena pengelolaan industri tanpa memerhatikan efeknya pada lingkungan hidup, khususnya bagi tanah, air, udara, dan laut. Akibatnya faktor-faktor pembentuk iklim berubah; suhu udara Jakarta jam 10.00 pagi terasa panas seperti siang jam 12.00; petani sulit menentukan kapan musim tanam dan musim panen; seharusnya musim hujan justru terjadi kemarau panjang, atau pada musim kemarau tiba-tiba turun hujan,” ungkap Dr. Samadi, Msi, alumnus S2 Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) dan S3 Pendidikan Lingkungan dari Universitas Negeri (Jakarta) kepada Staging-Point.Com, Senin (8/10/2018) di Lt 6 Gedung Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Menurut Dr. Samadi, tiga faktor pembentuk iklim yang berubah ekstrim ialah hujan, angin dan kelembaban. “Ada tiga faktor pembentuk iklim yang berubah akhir-akhir ini, yaitu (1) hujan; hujan terbentuk melalui proses penguapan; penguapan bergeser;  bulan-bulan basah yang seharusnya turun hujan justru tidak hujan; (2) angin; pergeseran angin memengaruhi suhu permukaan; udara terasa semakin panas; (3) kelembaban; apabila kelembaban rendah, maka suhu tinggi;  dinamika ini terlihat pada pasang surut air laut yang tidak menentu; surut biasanya menjelang subuh, pasang terjadi siang dan mendekati sore hari,” papar Dr. Samadi.

Perubahan faktor pembentuk iklim akibat industrialisasi, menurut Dr. Samadi, berdampak terhadap kondisi planet bumi. “Perubahan faktor pembentuk iklim berdampak jauh terhadap kehidupan di bumi. Misalnya, es Kutub Utara mencair yang memenuhi Samudra Atlantik, mengalir ke daerah Khatulistiwa, kemudian ke Kutub Selatan; air danau Chat masih ada tahun 1962, sejak 2001 airnya kering; air danau Tiberias kian susut; selat Bering di Siberia dan Alaska kian melebar; dampak lainnya kelangkaan air bersih dan pangan,” papar Dr. Samadi.

Jumat (7/7/2017) pada acara Leaders’ Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg (Jerman), Presiden RI Joko Widodo merilis perdagangan global, pembangunan berkelanjutan, perubahan klim dan ketahanan energi. “Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs. Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30% pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70% hingga tahun 2025,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 8 Juli 2017).

Menurut Dr. Samadi, kerangka Kyoto Protocol sebetulnya lebih bagus sebagai terobosan antisipasi perubahan faktor pembentuk iklim. “Kyoto Protocol sebetulnya kerangka kerja lebih bagus antisipasi perubahan faktor pembentuk iklim. Karena perjanjian internasional ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai konsensus ilmiah, khususnya emisi CO2 buatan manusia. Perjanjian ini ditanda-tangan 187 negara tahun 1997, namun tanpa kelanjutan pasca 2001. Amerika Serikat tidak ratifikasi karena berisiko melumpuhkan industrinya. Sejumlah negara meratifikasi seperti Jerman, Belgia, Finlandia, Norwegia, Swiss, dan Republik Indonesia. Tiongkok menyetujui tanpa ratifikasi dan mengekspor industri yang tidak ramah lingkungan ke negara lain seperti Nepal, Zimbabwe, dan Kuwait,” ungkap Dr. Samadi.

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita