• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kepastian Hukum Atas Tanah Atasi Mafia & Sengketa Tanah

Hari Selasa (13/2/2018), Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, dosen Fakultas Ekonomi  (FE-UI) dan Program Magister Manajemen (MM-UI) pada  Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI), bahwa program sertifikasi tanah Pemerintah akhir-akhir ini dengan pertimbangan utamanya memberi kepastian hukum atas tanah di Negara RI, dapat memberi sejumlah manfaat.

“Program percepatan sertifikasi tanah dari Pemerintah akhir-akhir ini di Negara RI dengan dasar pertimbangan utamanya yaitu memberi kepastian hukum atas tanah-tanah di Negara RI,” papar Dr. Sofyan A. Djalil, alumnus doctor of  Philosophy (Ph.D) bidang International Financial and Capital Market Law and Policy pada The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts (Amerika Serikat) tahun 1993, kepada Staging-Point.Com, Jumat (7/9/2018) di Aula Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jln. Pelepah Kuning II Blok WX2 No.4, Kelapa Gading, RT.2/RW.16, Klp. Gading, Jakarta Utara.

Inpres No. 2 Tahun 2018 melaksanakan perintah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5/1960 berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah  menyatakan :  “Jika seorang pemilik tanah tidak memiliki bukti-bukti tertulis, yang bersangkutan bisa mendaftarkan tanahnya asalkan sesuai dengan ketentuan yaitu (1) Harus menguasai tanah (yang akan disertifikasi) itu berturut-turut selama lebih dari 20 tahun; (2) Beritikad baik; (3) Orang-orang di sekitar itu tidak keberatan; dan (4) Tanah tersebut tidak dalam sengketa.” Tahun 2017, Pemerintah menetapkan target 5 juta sertifikat tanah; tahun 2018, sebanyak 7 juta sertitifikat tanah; tahun 2019, sebanyak 9 juta sertifikat tanah.

Dr. Sofyan A. Djalil melihat sejumlah manfaat dari kepastian hukum atas tanah di Negara RI. “Banyak manfaat dari adanya kepastian hukum atas tanah yaitu (1) tanah yang sudah disertifikat, dapat menjadi living asset; (2) pemiliknya dapat mengelola tanahnya sebagai pusat vegetasi seperti penanaman pohon berbuah, biji-bijian, dan lain-lain; (3) mencegah atau mengurangi sengketa lahan di Jawa dan luar Jawa; dan (4) mengatasi mafia-mafia tanah,” papar Dr. Sofyan A. Djalil.

Dr. Sofyan A. Djalil menyebut contoh mafia tanah. “Di Negara RI, ada banyak mafia tanah yang ditangkap dan belum ditangkap. Mereka adalah pemicu masalah tanah di Negara RI.  Dulu banyak mafia tanah dari BPN. Sengketa tanah dan mafia tanah adalah fenomena gunung es, yang muncul di permukaan itu kecil, tapi di dasarnya sangat luas. Maka Pemerintah tidak hanya mengatasi sengketa dan menangkap pelaku, Pemerintah juga memberi jaminan kepastian kepemilikan bagi pemilik tanah. Tantangan program ini ialah SDM di daerah-daerah yang dapat diatasi dengan bekerja sesuai target dan disiplin,” ungkap Dr. Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil menyelesaikan gelar akademis Master of Arts (M.A) bidang Public Policy pada Tufts University, Medford, Massachusetts (Amerika Serikat) tahun 1989 dan  Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.) bidang International Economic Relation, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts (Amerika Serikat) tahun 1991. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita