• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pemerintah Harus Kendalikan Proyek dan Tarif Tol

Kamis siang (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan pengemudi tentang cara menghitung tarif tol dan kemungkinan penurunan tarif tol kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga) dan Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur).

Kamis (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tarif tol yang dibangun tahun 1980-an sekitar Rp 200/km-Rp300/km;  tarif tol tahun 2000-2010 berkisar Rp 600/km-Rp700/km; tarif tol tahun 2010-2017 berkisar Rp900/km-Rp1.300/km; total tarif tol juga dihitung dari inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga (Setkab RI, 22/3/2018)

Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali, ST. MM., dosen studi Magister Manajemen pada Universitas Mercu Buana, berpandangan bahwa Pemerintah tidak mudah kendalikan harga atau tarif tol karena investasi tarif tol melibatkan pihak swasta yang berorientasi profit.

“Tarif tol selalu naik atau sulit diturunkan karena banyak faktor antara lain suku bunga pinjaman; jika biaya pembangunan jalan tol berasal dari dana pinjaman; Maka perhitungan break even point (BEP) atau titik impas – pengeluaran dan pendapatan berimbang, tidak rugi dan tidak untung – berperan penting; karena tarif tol digunakan untuk mengembalikan modal. Modal dapat berasal dari hutang atau pinjaman, selain modal dari investor swasta yang berorientasi atau mengejar profit atau keuntungan,” papar  Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali, alumnus S3 Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada Staging-Point.Com, Sabtu (25/8/2018) di Kampus Mercua Buana, Meruya, Jakarta Barat.

Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali menambahkan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat mengendalikan tarif tol melalui Undang-undang dan Peraturan agar tercapai harga yang sesuai dan tidak membebankan Rakyat di Negara RI.

“Pemerintah dan DPR RI dapat menentukan harga atau tarif tol yang sesuai atau adil dan tidak membebankan Rakyat pengguna jalan tol. Karena fungsi DPR RI membuat Undang-undang (UU) atau legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini amanat UUD 1945. Maka DPR harus mengawasi harga tarif tol. DPR juga berwenang membuat UU tentang transportasi termasuk tol. Sedangkan Presiden menetapkan peraturan untuk melaksanakan UU-nya. Pilihannya ialah inovasi-inovasi kebijakan infrastruktur jalan tol di Negara RI,” ungkap Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menetapkan 3 (tiga) fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menetapkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.” Sedangkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”

Pemerintah membuat pilihan-pilihan kebijakan agar tarif tol turun. Hingga Maret 2018, menurut perhitungan Kementerian PUPR, tarif-tarif tol di Negara RI tergolong wajar, jika dilihat dari besaran inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga. Penurunan tarif tol bergantung pada masa konsensi. Jika konsesi tol rata-rata 35-40 tahun, pilihan penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsesi. Pilihan kedua ialah mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2, 3, 4, dan 5  menjadi hanya golongan 2 dan 3; sehingga tarif tol berpeluang turun dari Rp 115.000-Rp 144.000 menjadi Rp 96.000 (Setkab RI, 22/3/2018). 

Menurut Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali, Pemerintah RI seharusnya memegang kendali atas proyek-proyek infrastruktur, termasuk jalan tol, karena berkenaan dengan hajat hidup Rakyat. “Seharusnya kendali proyek infrastruktur seperti tol, yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, harus dipegang oleh Pemerintah RI, seperti halnya Pertamina. Ini amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Lagi pula menurut Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara  atas fasilitas pelayanan umum yang layak untuk Rakyat,” ungkap Prof. Dr. Mochammad Mukti Ali.

Oleh: Annisa (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita