• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Aksi HAM Untuk Keadilan, Peradaban dan Lingkungan

Selasa (10/4/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RAN-HAM 2015-2019). Perpres No. 33/2018 mulai berlaku sejak 11 April 2018.

Target RAN-HAM 2015-2019 ialah secara berkesinambungan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) RAN-HAM (kementerian hukum dan HAM, sosial, dalam negeri, perencanaan pembangunan nasional, luar negeri) untuk koordinasi, pantau, verifikasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan aksi HAM sesuai kewajiban Indonesia di forum internasional (Pasal 4 Perpres No. 33/2018). Dasar yuridis Perpres No. 33 Tahun 2018 ialah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si, Kaprodi S3 Sosiologi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makasar (UNM) di Sulawesi Selatan, melihat RAN-HAM adalah peluang sinergi lintas sektoral dan kementerian melaksanakan program kerja bidang Hak Asasi Manusia (HAM) secara utuh, holistik dan mendasar dalam kehidupan berBangsa dan berNegara RI berdasar UUD 1945.

“Ran-HAM merupakan peluang sinergi lintas sektoral dan kementerian melaksanakan HAM secara utuh, holistik, dan mendasar serta efektif menurut UUD 1945 di Negara RI. Ini penting karena kadang-kadang konteks pelaksanaan HAM bermuatan politik,” ungkap Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si, alumnus S2 Antropologi dari Universitas Padjajaran Bandung (1999) dan alumnus S3 Antropologi pada Universitas Padjajaran Bandung, kepada Staging-Point.Com, Sabtu (13/10/2018) melalui sambungan telepon.

Prof. Dr. Andi Agustang menambahkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM nasional harus dapat mewujudkan keadilan, peradaban, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perlindungan nilai kehidupan lingkungan di Negara RI sejak awal abad 21.

“Persoalan Bangsa, seperti isu HAM dan lingkungan akhir-akhir ini, harus diselesaikan secara bersama menurut prinsip musyawarah, mufakat dan perwakilan, serta dipimpin hikmat kebijaksanaan. Karena itu, misalnya, tidak boleh ada egosektoral dalam lingkup kementerian. Pelaksanaan Aksi HAM nasional juga berbasis kepentingan umum Rakyat dengan melindungi hak-hak dasar Rakyat di bidang sosial ekonomi, bukan sekedar berdampak kepada kelompok sosial ekonomi menengah ke atas. Jadi, penerapan HAM berbasis kerakyatan, sosial ekonomi kerakyatan, meningkatkan taraf hidup Rakyat agar berkeadilan,” papar Prof. Dr. Andi Agustang.

Hak-hak dasar Rakyat sudah tertuang dalam UUD 1945, misalnya, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”; Ayat (1) Pasal 27 menetapkan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; Ayat (3) Pasal 27 menetapkan : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Selain itu, hak-hak Rakyat tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dan peraturan lainnya di Negara RI. Pemerintah RI juga telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)  dan ICESCR (International Covenant on Economic social and Cultural Right).

Aksi HAM nasional, menurut Prof. Dr. Andi Agustang, harus tetap dalam koridor peradaban, budaya Bangsa, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta perlindungan terhadap nilai-nilai lingkungan di Negara RI. “HAM yang perlu dijamin, dilindungi dan dilestarikan di Negara RI ialah HAM yang menghargai nilai-nilai kehidupan, keadilan, peradaban, persatuan, budaya Bangsa, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan HAM kacamata kuda untuk kepentingan diri dan tanpa tanggung jawab (liar). Maka Negara misalnya harus melindungi pula nilai-nilai kehidupan lingkungan seperti hutan, air, bumi dan kekayaan alam. Perilaku korup dan eksploitatif terhadap sumber-sumber daya alam dan lingkungan, harus dicegah oleh Negara (Pemerintah), bukan diizinkan oleh Negara (Pemerintah),” ungkap  Prof. Dr. Andi Agustang. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita