• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pembangunan Pendidikan Berpusat di Sekolah-Sekolah

Kamis siang (15/3/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.  “Kita ingin yang berkaitan dengan pendidikan kepada anak-anak kita dari anak usia dini di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini, red), yang dalam tumbuh kembangnya perlu sebuah pembentukan karakter bagi anak ... Nantinya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kerja kita yang juga perlu kita upgrade,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Ratas Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia (Setkab RI, 15/3/2018).

Ratas Peningkatan SDM RI itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menteri PANRB Asman Abnur, Menpora Imam Nahrawi, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 15/3/2018).

Menurut Boy Saragih, S.K.M, M.Div., M.Th., Ph.D, Direktur Character Development, Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), bahwa tantangan umum program pendidikan di Negara RI ialah pembentukan karakter anak-anak sejak usia dini.

“Tantangan umum dalam pendidikan kita adalah soal karakter. Pendidikan kita masih jauh dari prinsip kejujuran. Misalnya, Ujian Nasional (UN) ditandai oleh kecurangan-kecurangan,” papar Boy Saragih, Ph.D, alumnus S3 dari University of Edinburg (Inggris) tahun 2015, kepada Staging-Point.Com, Rabu (17/1/2018) di Kampus Ukrida, Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat.

Boy Saragih, Ph.D menyebut contoh kecurangan Ujian Nasional (UN) yang merapuhkan pembentukan karakter SDM di Negara RI. “Kami dari Komunitas Air Mata Guru (KAMG) melakukan investigasi sejak tahun 2007 dan menemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama. Modus kecurangan tiap tahun berubah, tahun 2007 kecurangan terjadi di ruang kelas dan dilakukan oleh siswa; pada tahun 2008, guru memperbaiki jawaban setelah siswa ujian; tahun 2009 kecurangan justru terjadi sebelum ujian dilaksanakan. Ada 29 guru dari 29 sekolah siap memberi testimoni kecurangan UN. Kami pernah melaporkan hasil kecurangan UN kepada Pemerintah,” ungkap Boy Saragih, Ph.D.

Menurut Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat (4) Pasal 31 berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Pada Sidang Kabinet Paripurna Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019, Senin (9/4/2018) di Istana Negara Jakarta, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. “Yang kita siapkan tahun ini programnya dan tahun depan betul-betul masuk ke dalam sebuah kegiatan besar. Sehingga politik alokasi anggaran APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk mendukung, menopang peningkatan sumber daya manusia,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 9/4/2018).

Boy Saragih, Ph.D melihat bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan rawan penyalahgunaan. “Program KIP dan PKH pragmatis dan rentan penyalahgunaan, selain meningkatkan akses dan partisipasi Rakyat ke pendidikan serta mengatasi kesenjangan pendidikan antar kelompok Rakyat dan antar daerah. Solusinya ke depan ialah penguatan sekolah sebagai pusat pendidikan, bukan birokrasi pendidikan; filosofi dasarnya ialah pendidikan adalah hak Rakyat yang harus dilayani oleh Negara, maka mestinya sekolah gratis dari tingkat SD hingga perguruan tinggi sebagai pusat pembangunan pendidikan, termasuk pendidikan karakter, peningkatan kualitas kepala sekolah, dan pendidikan kejuruan, di Negara RI,” ujar Boy Saragih, Ph.D. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita