• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Multiplier Effect Pendidikan Vocational Pertanian

Pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Selasa (24/10/2017) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan kesejahteraan petani. “Yang namanya budidaya on-farm dari dulu sampai sekarang sudah kita kerjakan, ya petani akan seperti itu, enggak akan mungkin naiknya sampai meloncat... Artinya, yang kita urus itu bukan di situnya lagi harusnya. Kita sudah bergerak ke pasca panennya. Oleh sebab itu, saya mengajak Gubernur, Bupati, terutama kita ajak petani ini untuk mau membangun sebuah grup besar, kelompok besar, sehingga akan seperti korporasi, korporasi petani... Sehingga saya titip, pembangunan Sumber Daya Manusia terutama yang berkaitan dengan vocational school, vocational training, politeknik itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 24/10/2017).

Dr. Erdi, M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (FISIP-UNTAN) di Pontianak (Kalimantan Barat), melihat bahwa pendidikan vocational pertanian perlu menghasilkan multiplier effect secara sosial, ekonomi dan lingkungan di Negara RI.

“Ada 4 (empat) sisi pokok program pendidikan vocational pertanian yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan stakeholders program ini. Yakni (1) pendidikannya berbasis hortikultura per daerah sesuai karakter, sejarah, dan daya dukung lingkungan per daerah di Negara RI; (2) kriteria khusus peserta pendidikan vocational pertanian, misalnya ketersediaan lahan bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan atau peternakan; (3) karya nyata pendidikan vocational pertanian, seperti program produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Malaysia tahun 1970-1990; dan (4) sinergi pendidikan vocational bidang pertanian dengan peternakan dan perkebunan guna menghasilkan multiplier effect peserta didik, masyarakat dan lingkungannya,” papar Dr. Erdi, M.Si, alumnus S3 Ilmu Administasi (Kebijakan Publik) dari Universitas Brawijaya Malang (Jawa Timur) tahun 2011 kepada Staging-Point.Com, Minggu (23/9/2018) melalui sambungan telpon.

Dr. Erdi, M.Si menyebut contoh pendidikan vocational pertanian yang menciptakan multiplier effect untuk masyarakat dan lingkungannya. “Pendidikan dengan karya nyata bidang hortikultura dapat menghasilkan multiplier effect. Misalnya, di Kalimantan Barat, ada dua lembaga pendidikan pertanian yang bermitra dengan masyarakat di Sungai Purut dan Sungai Kunyit; lembaga ini mengajarkan masyarakat cara berkebun dan bertani. Upaya ini ditopang oleh 500 kelompok masyarakat.  Hasilnya, ada manfaat  sosial, ekonomi, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki pangan, jagung, dan ketersediaan produk hortikultura; di sisi lain, lingkungan masyarakat terawat dan sehat,” ungkap Dr. Erdi, M.Si.

Kamis pagi (7/6/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian serta meninjau PT. Mitra Bumdes Bersama (MBB) dengan 49% saham milik Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 51% milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).

Acara itu dihadiri pula oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, anggota Wantimpes Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. “Ini adalah sebuah contoh pertama, yang akan saya ikuti, saya lihat selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air ini dalam mengorganisasi petani,” papar Presiden RI Joko Widodo. Sekitar 80% keuntungan PT. MBB diberikan kepada petani dan sisanya 20% untuk biaya operasional dan lain-lain dari BUMN. (Setkab RI, 7/6/2018).

Menurut Dr. Erdi, M.Si, Pemerintah perlu memerhatikan sejumlah prioritas bidang pertanian. “Peran dan tanggung jawab Pemerintah bidang pertanian perlu ditingkatkan; misalnya pengawasan program subsidi pupuk untuk para petani, impor garam mengingat kita kaya laut; program subsidi pupuk yang dibiaya oleh APBN dan APBD harus dikontrol ketat oleh Pemerintah agar pupuk betul-betul sampai ke para petani; Pemerintah menjaga stabilitas harga-harga produk pertanian agar harga tidak anjlok pada musim panen yang berisiko merugikan para petani; Pemerintah juga membuka akses pasar langsung untuk hasil-hasil para petani,” ujar Dr. Erdi, M.Si. 

Oleh: K.B Romualdi (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita