• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Bangun Industri RI-Jepang, AS & Eropa, Bukan Tiongkok

Senin 26 Maret 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20/2018 diundangkan 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72/2014 tentang Penggunaan TKA. Dasar yuridis Perpres No. 20/2018 ialah Pasal 4 (1) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, dosen Fakultas Hukum Program  Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, bahwa kelemahan Perpres RI No. 20 tahun 2018 adalah terlalu memberi kemudahan dan keistimewaan kepada investor asal Tiongkok yang melipatgandakan keuntungan investor dan tenaga kerja asal Tiongkok dan merugikan ketenagakerjaan, sumber daya dan investasi Bangsa Indonesia di Negara RI.

“Kelemahan Perpres RI No. 20 tahun 2018 adalah terlalu memberikan kemudahan dan keistimewaan kepada investor Tiongkok. Buruh kasar atau manajer asal Tiongkok, mentalnya sama yaitu tidak mau belajar budaya dan bahasa Indonesia, tidak peduli regulasi Negara RI. Mereka main tabrak aturan. Nilai-nilai dasar keIndonesiaan seperti sopan santun, saling respek, dan saling menyapa, diabaikan oleh mereka,” papar Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, alumnus S3 Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia (1993) kepada Staging-Point.Com, Sabtu (20/10/2018) di Kampus Pascasarjana UKI, Jln Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat.

Prof. Dr. Muchtar Pakpahan menyebut contoh. “Saat ini Indonesia tengah dibanjiri tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok. Di PT Long Ten (Kawasan Pulo Gadung) terdapat kurang lebih 440 orang tenaga kerja. Sebanyak 40 orang adalah tenaga kerja Indonesia, dan 400 lainnya adalah tenaga kerja asal Tiongkok seperti tukang solder, tukang las, dan sopir. Tenaga kerja asal Tiongkok digaji tiga kali lebih besar dari tenaga kerja Indonesia untuk jenis pekerjaan seperti tukang solder, las, dan sopir. Ini tidak adil dan menabrak aturan di Negara RI,” ungkap Prof. Dr. Muchtar Pakpahan.

Pasal 1 ayat (13) UU No. 13/2003 menyatakan: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Pasal 26 ayat (1) Perpres RI No. 20/2018 menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.”

Pasal 27 Perpres No. 20/2018 berbunyi : “Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.” Perpres No. 20/2018 disertai dengan ancaman dan sanksi antara lain berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan UU Imigrasi.

Prof. Dr. Muchtar Pakpahan menyebut contoh kasus. “Cara investor asal Tiongkok berinvestasi di Negara RI yaitu produksi barangnya di Tiongkok, bawa barangnya ke Negara RI dan pekerja dibawa dari Tiongkok. Keuntungan investor dan tenaga kerja Tiongkok berlipat-lipat. Misalnya, investor asal Tiongkok kerjakan proyek Kereta Cepat jalur Jakarta-Bandung. Baja, semen, mur baut dibawa dari Tiongkok. Tukang solder, tukang las, dan sopir dibawah dari Tiongkok. Kami dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sudah laporkan ke KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang pelanggaran PT MMC. Misalnya, dalam perjanjian PT MMC harus mengisi semen ke dalam tiang-tiang besi dan luar tiang besi disemen halus. Tapi PT ini hanya pasang tiang tanpa semen; akibatnya, Negara berisiko rugi hingga ratusan juta bahkan miliar rupiah per tiang dari total 134 tiang,” papar  Prof. Dr. Muchtar Pakpahan.

Untuk mengatasi risiko aliran TKA dan investasi asal Tiongkok, menurut Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, Pemerintah RI harus membangun jaringan hubungan industrial dengan Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa, bukan Tiongkok. “Solusi terhadap risiko aliran investasi dan tenaga kerja asal Tiongok yakni (1) Pemerintah menerapkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak Rakyat atas pekerjaan dan hidup layak seperti pada era Presiden Abdurrahman Wahid; (2) Pemerintah juga membangun hubungan industrial dengan Jepang, AS, Uni Eropa, yang lebih manusiawi, menghasilkan alih teknologi dan keahlian, tanpa aliran tenaga kerja asing ke Negara RI, dan jangan membangun hubungan industri dengan Tiongkok yang sangat memeras Bangsa Indonesia; (3) Kita belajar dari Astra (asal Jepang) dan Kaltex yang menghasilkan alih-teknologi dan keahlian bagi Bangsa kita,” ujar Prof. Dr. Muchtar Pakpahan.

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita