• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlindungan Terhadap Kritik Demi Kepentingan Umum

Selasa (10/4/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RAN-HAM 2015-2019). Perpres No. 33/2018 berlaku sejak 11 April 2018.

Target RAN-HAM 2015-2019 ialah penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) RAN-HAM (kementerian hukum dan HAM, sosial, dalam negeri, perencanaan pembangunan nasional, luar negeri) untuk koordinasi, pantau, verifikasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan aksi HAM sesuai kewajiban Indonesia di forum internasional (Pasal 4 Perpres No. 33/2018). Dasar yuridis Perpres RI No. 33/2018 ialah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Bosowa 45 Makassar, Sulawesi Selatan, berpendapat bahwa RAN-HAM Perpres RI No. 33/2018 yang melibatkan banyak kementerian merupakan hal baik, karena kecenderungan pelanggaran HAM selama ini ialah penguasa terhadap hak-hak dasar orang (warga negara) yang tidak berkuasa.

“Sebab secara teori, yang cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah Pemerintah, karena pelanggaran HAM adalah orang yang mempunyai kuasa terhadap orang yang mempunyai hak namun tidak mempunyai kuasa. Karena itu, Rencana Aksi HAM yang melibatkan semakin banyak kementerian sebenarnya merupakan hal yang baik. Sebab dalam perlindungan HAM, Pemerintah seharusnya mengakui, menjamin dan melindungi HAM sesuai konstitusi dan Pemerintah memang harus melindungi HAM, termasuk penegakkannya. Sehingga jika banyak instansi yang terlibat justru bagus. Namun, jangan di lip service saja bahwa ada aksi perlindungan HAM, tetapi penegakkannya tidak semua sama di depan hukum,” papar Prof. Dr. Marwan Mas, alumnus S3 Hukum pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2017 di Makassar kepada Staging-Point.Com, Minggu (21/10/2018) melalui sambungan telepon.

Lebih rinci, Prof. Dr. Marwan Mas menguraikan kelompok HAM yang harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah RI sesuai amanat UUD 1945. “Hak dasar warga negara RI menurut UUD 1945 asli, yaitu hak hidup, hak berdemokrasi, hak ekonomi, serta hak sosial. Generasi I ialah hak hidup, bahwa manusia tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, dan sebagainya; generasi II : hak sipil dan hak politik, serta hak mengemukakan pendapat dan pikiran; generasi III: hak ekonomi dan sosial; dan generasi IV: hak perlindungan terhadap perempuan; dan generasi V: perlindungan hak-hak dasar anak  antara lain UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” papar Prof. Dr. Marwan Mas.

Prinsip pokok penegakan hukum tentang HAM, menurut Prof. Dr. Marwan Mas, ialah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Tempatkanlah setiap orang sama di depan hukum dalam penegakan hukum tentang HAM, khususnya hak sipil dan hak politik perihal kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya menurut UU. Maka jika orang melaporkan keluhan kepentingan umum melalui media sosial, tidak perlu terburu-buru divonis sebagai ujaran kebencian. Jika kritik untuk kepentingan umum, jangan langsung ditindak sebagai ujaran kebencian,” ungkap Prof. Dr. Marwan Mas.

Prof. Dr. Marwan Mas menyebut contoh. “Penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19/2016 hasil perubahan  UU ITE No. 11/2008, jangan mengekang hak dasar warga negara sesuai Pasal 28 UUD 1945 asli. Selama ini, tim Pemerintah cenderung melaporkan warga negara karena melanggar UU ini, yang sebetulnya adalah kritik. Unsur ‘pencemaran nama baik’ sudah diatur Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana. Kritik demi kepentingan umum tidak dapat dikategori sebagai pencemaran nama baik; justru kritik demi kepentingan umum harus dilindungi. Kepolisian harus membedakan antara kritik demi kepentingan umum, pencemaran nama baik, dan hoax guna mencegah risiko perlakuan berbeda terhadap laporan masyarakat; ada yang cepat ditangani, tetapi ada laporan tidak cepat ditangani oleh polisi,” papar Prof. Dr. Marwan Mas. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita