• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pemerintah Perlu Perkuat 4 Pilar ‘Knowledge Economy’

Rabu pagi (4/4/2018) di Cendrawasih Hall, JCC Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis program Agenda Nasional Bangsa Indonesia Making Indonesia 4.0 pada peresmian Industrial Summit 2018. “Dan mulai hari ini, Making Indonesia 4.0  saya tetapkan sebagai salah satu Agenda Nasional Bangsa Indonesia dan Kementerian Perindustrian akan menjadi leading sector untuk  agenda ini.,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/4/2018).

Fokus Pemerintah, menurut Presiden RI Joko Widodo, ialah industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia. “Sebagai langkah awal dalam menjalankan “Making Indonesia 4.0”, terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi Industri 4.0 di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia. Lima industri ini merupakan tulang punggung dan diharapkan membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju sepuluh besar ekonomi dunia di 2030,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center Senayan (Jakarta), Rabu pagi (4/4/2018).

Menurut Prof. Dr. Elwin Tobing, profesor ilmu ekonomi pada Azusa Pacific University California, Amerika Serikat (AS), Presiden Inadata Consulting (California, AS), dan penulis buku The Indonesian Dream : The Pursuit of a Winning Nation (2009/2018) bahwa ada empat langkah strategis perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Rakyat RI guna memacu kinerja dan daya saing industri Negara RI sejak awal abad 21.

“Untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah Negara RI perlu melaksanakan 4 (empat) langkah strategis yaitu (1) penguatan intellectual capacity sumber daya manusia (SDM) Negara RI; misalnya, budaya jujur, membaca buku, kerja keras, transparan, dan orientasi jangka panjang, dan lain-lain; (2) perusahan-perusahan cepat mengakselerasi penerapan teknologi 4.0 guna terkoneksi dengan perusahan-perusahan lain; misalnya, mobil dan jet dihasilkan oleh lebih dari satu perusahan; (3) program pembentukan kultur baru seperti jaringan kerja, kerja keras, bekerjasama (koperasi), orientasi jangka panjang; perubahan sistem seperti koneksi antara proses input-output; perubahan aturan main seperti regulasi dan aturan yang lebih sederhana, orientasi hasil, presisi atau lebih pasti, dan responsif; dan (4) penguatan pilar-pilar dasar tata ekonomi berbasis pengetahuan dan keahlian,” ungkap Prof. Dr. Elwin Tobing, alumnus S2 ekonomi di Northeastern University, Boston, Amerika Serikat, dan S3 ekonomi di  University of Iowa, Amerika Serikat, kepada Staging-Point.Com, Rabu (24/10/2018) di Kampus Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jln Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat.

Secara umum, menurut Prof. Dr. Elwin Tobing, tantangan ekonomi Negara RI saat ini ialah transformasi ke tata ekonomi berbasis pengetahuan (a knowledge-based economy). “Tantangan perekonomian Negara RI adalah transformasi ke tata ekonomi berbasis pengetahuan dan keahlian (knowledge-based economy). Perguruan tinggi, misalnya, harus dapat menyediakan basic research (riset dasar) dan menjadi pusat riset. Negara (Pemerintah) membuka inovasi baru, menghargai dan melindungi hak cipta inovasi. Perguruan tinggi menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan dan keahlian. Berikutnya, memperkuat sumber daya manusia (strategic human resources),” papar Prof. Dr. Elwin Tobing.

Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada 16 Maret tahun 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan-badan sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual- recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Prof. Dr. Elwin Tobing melihat bahwa penguatan pendidikan dan keahlian SDM Negara RI hanya satu pilar dari knowledge-economy. “Ada empat pilar pokok knowledge-economy setiap negara untuk industri 4.0 yakni (1) penguatan rezim kelembagaan ekonomi; (2) penguatan pendidikan dan keahlian SDM; (3) penguatan sistem inovasi berbasis perusahan, pusat riset, perguruan tinggi, konsultan, dan organisasi lainnya; dan (4) penguatan teknologi komunikasi informasi,” papar Prof. Dr. Elwin Tobing.

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita