• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Anggota Tidak Tetap DK PBB: Prioritas dan Tantangan RI

Jumat (8/6/2018) pada sidang Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York (Amerika Serikat), Negara RI terpilih melalui voting sebagai Anggota Tidak Tetap (non-permanent membership) Dewan Keamanan (DK) PBB periode 1 Januari 2019-2020. Negara RI meraih dukungan 144 suara dari 190 suara MU PBB, yang diumumkan oleh Presiden MU PBB, Miroslav Lajcak. Negara lain yang terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB tahun 2019-2020 ialah Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman (Humas Setkab RI, 8/6/2018).

Selasa siang (12/6/2018) di Istana Kepresidenan, Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo merilis agenda prioritas RI dalam DK PBB antara lain penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia, penyelesaian konflik secara damai, sinergi organisasi kawasan dan DK PBB. “Kita ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme. Kita ingin menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 12/8/2018).

Dr (C) Laus D.C. Rumayom S.Sos. M.Si, dosen Hubungan Internasional dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Jayapura (Papua), berpendapat bahwa terpilihnya Negara RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB adalah momentum mengusung kepentingan nasional Negara RI dan merangkul setiap negara di kawasan, khususnya Asia Pasifik, dalam upaya menciptakan ketertiban dunia.

“Secara bilateral dan multilateral, diplomasi Negara RI, sudah cukup baik. Kini terpilihnya RI, tentunya ada kepentingan nasional yang sedang diusung, selain upaya menciptakan ketertiban dunia sesuai misi PBB dan amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945,” papar Dr (C) Laus D.C. Rumayom, alumnus S2 Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia (UI) dan S3 Ilmu Sosial UNCEN kepada Staging-Point.Com, Senin (1/10/2018) melalui sambungan telepon.

Dr (C) Laus D.C. Rumayom merinci kepentingan nasional dalam diplomasi Negara RI kini dan ke depan. “Kebijakan luar negeri RI selama ini lebih dominan ke Timur Tengah, antara lain prioritas isu Palestina. Sedangkan diplomasi Negara RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB menghadapi 3 (tiga) isu pokok : (1) upaya menciptakan ketertiban dunia di tengah lingkungan geopolitik kawasan, seperti potensi konflik Korea Utara vs Korea Selatan, klaim tumpang tindih sejumlah negara di zona Laut Cina Selatan, dan lain-lain; (2) diplomasi Timur Tengah misalnya isu pemindahan Kedutaan AS ke Jerusalem, Palestina, dan lain-lain; dan (3) isu perdamaian dunia dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta konflik karena perebutan sumber daya alam (natural resources conflicts),” ungkap Dr (C) Laus D.C. Rumayom.

Dr (C) Laus D.C. Rumayom menyebut contoh isu Papua dan Timur Tengah. “Negara RI perlu mengembangkan diplomasi obyektif, rasional dan berkeadilan, khususnya dalam merespons isu Papua di kawasan Asia Pasifik seperti internasionalisasi aspirasi Papua Merdeka, saham Freeport, penembakan atau pembunuhan di areal tambang, dan degradasi Masyarakat Adat di area tambang Papua. Kualitas diplomasi kita ditantang, apakah yang dibicarakan sesuai dengan fakta di dalam negeri. Ini tantangan,” papar Dr (C) Laus D.C. Rumayom.

Sedangkan diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah, menurut Dr (C) Laus D.C. Rumayom, ikut membawa Negara RI masuk ke dalam Anggota Tidak Tetap DK PBB. “Ketika Presiden AS Donald Trumpd dan negara lain memindahkan kedutaan besarnya ke Jerusalem, kebijakan luar negeri RI merespons dengan konsolidasi negara-negara Timur Tengah. Diplomasi dengan Spirit of the Middle East ini tampaknya ikut mengantar Negara RI terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. Ini dinamika kawasan,” ungkap Dr (C) Laus D.C. Rumayom.

Anggota Tetap (permanent member) DK (Security Council) PBB saat ini ialah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Tiongkok, dan Perancis. Kelima negara ini memiliki hak veto (veto power) yakni hak menolak keputusan DK PBB, meskipun disetujui oleh semua anggota lainnya. Selama tahun 1946-2002, Uni Soviet (Rusia) menggunakan 122 kali hak veto, Amerika Serikat 81 kali, Inggris 32 kali, Perancis 18 kali, dan Tiongkok 5 kali hak veto di DK PBB. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita