• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0

Awal April 2018, Pemerintah merilis arah strategi industri nasional, khususnya menghadapi Revolusi Industri 4.0 yakni fokus industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia serta ’10 Bali Baru’-- pekerjaan tangan, kerajinan tangan, industri kreatif dan wisata. “Arahnya sudah jelas seperti itu,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi (4/4/2018).

Jumat 2 Februari 2018 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019. Perpres ini diundangkan di Jakarta 6 Februari 2018 pada Lembaran Negara RI No. 8 Tahun 2018. Perpres ini juga melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, dosen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi (TI) memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara; namun, manusia harus tetap diposisikan sebagai subyek dari peradaban baru berbasis Revolusi Industri 4.0; pilihannya di bidang hukum ialah tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Negara RI dan di sisi lain merumuskan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang fleksibel guna merespons perubahan-perubahan baru di masyarakat dan lingkungannya.

“Istilah Revolusi Industri pertama kali dikemukakan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya Lectures On the Indutrial Revolution (London: Rivingston, 1884). Isi paper ini ialah deskripsi revolusi industri dan pengaruhnya terhadap kebijakan, mekanisasi produksi, budaya, dan tata keuangan dunia khususnya Eropa. Pemicu awalnya ialah penemuan mesin uap oleh James Watt. Berikutnya, Revolusi Industri 2.0 yang ditandai oleh penemuan listrik, dan Revolusi Industri 3.0 ditandai oleh penemuan komputer. Awal abad 21, penemuan Internet dan Teknologi Informasi (TI) memicu kelahiran Revolusi Industri 4.0. Dalam seluruh siklus peradaban baru hasil revolusi industri, manusialah yang harus diposisikan sebagai subjek dari perubahan peradaban, bukan menjadi objek kehancuran dari munculnya peradaban baru melalui RI 4.0,” papar Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, alumnus S3 hukum di Universitas Indonesia (UI) tahun 2003, kepada Staging-Point.Com, Rabu (7/11/2018) di Aula Gedung Pascasarjana UKI, Jakarta.

Prof. Dr. John Pieris menyebut sejumlah ciri peradaban baru dari Revolusi Industri 4.0. “Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 (empat) ciri. Yakni (1) simple atau sederhana dan anti rumit; dulu jika bermain game, hanya satu alat dan satu game; kini melalui teknologi Anroid, satu alat untuk ribuan bahkan jutaan games; (2) cepat (faster), kapan saja, dan dari mana saja di antar negara; Dahulu, kalau ingin lulus di Universitas di Amerika misal Harvard University harus pergi ke AS. Sekarang, daftar bisa via web-nya; (3) lebih murah (cheaper), dan (4) mudah diakses (accessible); akses adalah kekayaan informasi,” ungkap Prof. Dr. John Pieris.

Revolusi Industri 4.0. memicu perubahan berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, menurut Prof. Dr. John Pieris, Rakyat dan Pemerintah setiap Negara harus memiliki kecerdasan hukum guna merespons Revolusi 4.0.  “Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri. Misalnya, Revolusi Industri selalu memicu perubahan kapital, teknologi dan labor atau ketenagakerjaan. Revolusi 4.0 misalnya dapat memengaruhi peraturan tentang hak cipta, merk dagang, dan kontrak. Hukum harus dapat merespons perubahan, keingingan, dan kebutuhan masyarakat ini (responsive law). Namun, aspek fundamental hukum yakni etika, moral, dan norma atau kaidah hukum harus tetap dipertahankan oleh Negara, Rakyat dan Pemerintah. Sedangkan peraturan dan regulasi memiliki fleksibilitas guna merespons  perubahan dan peradaban baru,” ungkap Prof. Dr. John Pieris.

Di sisi lain, Prof. Dr. John Pieris menyarankan, bahwa Pemerintah dan pengusaha memiliki kecerdasan hukum (legal literacy) guna merespons era baru Revolusi Industi 4. 0. “Pelaku usaha dan Pemerintah perlu memiliki kecerdasan hukum bisnis, pajak, perbankan, hak cipta, kontrak, tranksaksi bisnis lintas negara, keuangan, hingga hukum tentang kejahatan ekonomi; Pelaku usaha, Pemerintah dan masyarakat juga konsisten mematuhi kaidah-kaidah hukum dan budaya hukum untuk mencegah korupsi dan kejahatan lainnya,” papar Prof. Dr. John Pieris.

 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita