• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Program Perhutanan Sosial Untuk Kelola Hutan Lestari

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pasal 8 ayat 1 Perpres RI No. 88/2017 Pola penyelesaian tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) melakukan resettlement.  

Kamis (16/8/2018) pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo antara lain merilis perkembangan kebijakan reforma agraria di Negara RI.

“Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Christine Wulandari, Ph.D, dosen Program Studi Magister Kehutanan, Universitas Lampung (Provinsi Lampung), program perhutanan sosial merupakan peluang mengelola hutan lestari (sustainable forest management) yang merawat fungsi ekologis hutan dan menjamin keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

“Perpres RI Nomor 88 Tahun 2017, khususnya program kehutanan sosial saat ini merupakan upaya meningkatkan luasan hutan yang dikelola oleh masyarakat agar hutan yang rusak semakin berkurang. Area kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, kebanyakan merupakan area-area hutan rusak (deforestasi) dan fungsi hutannya sudah menurun. Maka melalui program perhutanan sosial, masyarakat dan Pemerintah dapat mengelola hutan sehat-lestari dan menghasilkan sustainability atau keberlanjutan sosial ekonomi masyarakatnya,” papar Christine Wulandari, Ph.D, alumnus S2 Program Studi Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S3 Studi Kehutanan pada University of the Philippines Los Banos (UPLB) di Los Banos, Provinsi Laguna (Filipina) kepada Staging-Point.Com, Kamis (18/10/2018) melalui sambungan telepon.

Christine Wulandari, Ph.D menyebut contoh tata kelola hutan lestari melalui program hutan sosial. “Masyarakat dan Pemerintah tetap merawat agar hutan mampu memberi jaminan sumber penghidupan, seperti sumber pangan, sumber energi, fungsi ekologis hutan, dan lain-lain. Di sisi lain, masyarakat juga dapat meningkatkan kegiatan produksi tanpa merusak hutan. Maka Pemerintah memfasilitasi program lanjutan yang cocok untuk wilayah kawasan hutan tertentu, agar hutan dan sosial ekonomi masyarakatnya sehat lestari,” ungkap Christine Wulandari, Ph.D.

Di sisi lain, Christine Wulandari, Ph.D melihat sejumlah tantangan program perhutanan sosial. “Ada sejumlah tantangan pelaksanaan perhutanan sosial akhir-akhir ini, yaitu (1) pola tukar guling lahan belum menjamin keberlanjutan fungsi ekologis hutan; Misalnya, masyarakat tidak pindah dari Lampung Barat. Mereka membeli lahan di luar hutan untuk ditukar dengan hutan. Namun, ekosistem yang didiami oleh masyarakat dengan ekosistem lahan yang dibeli oleh masyarakat belum tentu sama dalam menjaga fungsi ekologi; (2) target 12,7 ha hutan sosial sulit tercapai dalam waktu singkat, karena kendala biaya dan tenaga di lapangan; (3) target program kehutanan sosial sekedar mempertahankan luasan hutan, belum menyentuh akar masalah masyarakat dan kawasan hutan yang perlu diselesaikan tahap demi tahap,” papar Christine Wulandari, Ph.D.

Christine Wulandari, Ph.D menyebut contoh tantangan program perhutanan sosial di Lampung. “Di Lampung Selatan misalnya, begitu banyak masyarakat tinggal di wilayah hutan produksi yang  seharusnya tidak boleh dimukimi. Tapi, ada supermarket dan lain-lain di lahan hutan tersebut. Contoh lain, masyarakat kelola daerah gambus di kawasan hutan. Pemda bingung, karena sesuai peraturan, masyarakat berhak atas pendampingan PKH. Maka, Pemerintah perlu tinjau lagi kondisi riil lapangan dalam pelaksanaan program hutan sosial,” papar Christine Wulandari, Ph.D.

Oleh: Hilarian A. Hadur (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita