• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Regulasi ASN: Pisahkan Karir Politik & Administrasi

Selasa (27/3/2018) pada Kuliah Umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Istora Senayan, Presiden RI Joko Widodo merilis visi birokrasi Negara RI berkelas dunia tahun 2024. “Saya titip agar saudara-saudara menjadi simpul pemersatu Bangsa ini, menjadi pembela Pancasila yang aktif mengamankan dan mengamalkannya, menjadi birokrat yang penuh integritas dan bebas dari korupsi, serta birokrat yang membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 27/3/2018).

Selasa sore (20/6/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas ke-2 tahun 2017 tentang Reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN). “...Diperlukan sebaran Aparatur Sipil Negara yang lebih merata, yang bisa memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Saya terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen ASN ini, dan termasuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,” papar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Reformasi Aparatur Sipil Negara, Selasa sore (20/6/2017) di Istana Presiden (Jakarta) (Setkab RI, 20/6/2017).

Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (Malang), melihat bahwa reformasi sistem karir ASN Negara RI yang berbasis kinerja dan kompetensi, menghadapi sejumlah kendala antara lain materi tes dan standardisasi seleksi ASN dan intervensi politik.

“Saat ini, masih sulit menata sistem karir ASN berdasar kompetensi dan kinerja karena ruang intervensi politik dalam ASN, masih tinggi dan permasalahan pada sistem seleksi ASN yakni standardisasi dan materi tes seleksi ASN. Kedua masalah ini memengaruhi kinerja, prestasi dan efisiensi birokrasi kita. Misalnya, pembina ASN adalah Kepala Daerah yang memiliki kepentingan politik. Maka ASN sulit berkarir leluasa berdasarkan kompetensi dan kinerjanya,” ungkap  Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, alumnus Administrasi Publik pada Australian National University (ANU) di Australia dan S3 Administrasi Publik pada Flinders University Of South Australia, kepada Staging-Point.Com, Jumat (9/11/2018) melalui sambungan telepon.

Fefta Wijaya, Ph.D menyebut contoh kendala dalam seleksi ASN. “Sistem seleksi ASN saat ini cukup fair, misalnya proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI pada 34 provinsi tahun 2018. Namun, apakah materi tes sudah cocok dengan lowongan pekerjaannya? Akses dan kecepatan Internet berbeda-beda per daerah; Standar seleksinya, jika dipukul rata, maka affirmative action atau affirmative policy tidak memberi kesempatan kepada putra Papua, putra Aceh, dan putra daerah lainnya mengisi ASN,” ungkap Fefta Wijaya, Ph.D.

Untuk mencegah risiko intervensi politik ke dalam ASN, menurut Fefta Wijaya, Ph.D, diperlukan regulasi yang memisahkan karir politik dan karir administrasi. “Saat ini, banyak pejabat politik menentukan karir pada ASN. Risikonya yaitu (1) inefisiensi anggaran, (2) korupsi, (3)  rapuh efektivitas birokrasi, (4) peran KASN lemah menegakkan sistem merit dalam rangka reformasi ASN. Solusinya ialah regulasi yang memilah karir politik dan karir administrasi agar tata kelola pemerintahan steril dari intervensi politik (pejabat politik) yang berhasil dilaksanakan di Singapura dan Hong Kong,” ungkap Fefta Wijaya, Ph.D.

Tahun 2016, usai Rapat Kerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016), Presiden RI Joko Widodo merilis rencana rasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara alamiah hingga pengurangan 1 (satu) juta ASN di Negara RI. Mekanisme dan teknis pelaksanaan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Sasaran rasionalisasi ASN antara lain efisiensi belanja pegawai ASN yang sebanding dengan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. “Artinya, setahun misalnya pensiun 120.000, nanti pada tahun ke-5, kita hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang, akan banyak sekali,” papar Presiden RI Joko Widodo usai memberi pengarahan pejabat eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa pagi (7/6/2016) (Setkab RI, 7/6/2016). Hingga akhir 2017, 120 ribu PNS purna tugas (Bappenas, 14/2/2018). Sekitar 752.271 PNS memasuki usia pensiun tahun 2016-2020 (Kemen PAN-RB, 2016). 

Oleh : Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita