• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tantangan & Peluang Infrastruktur Pertanian RI

Kamis pagi (16/8/2018) pada HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis Pidato Kenegaraan Presiden RI.

“Pemerintah membangun waduk, bendungan dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu Bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Dr. Ade Reza Haryadi, dosen Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang dapat menjamin kemandirian pangan; namun, tantangannya ialah keterbatasan dana, infrastruktur itu berbayar, dan belum terlihat korelasinya antara pembangunan infrastruktur pertanian dengan kemandirian pangan.

“Pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan-bendungan dan embung-embung, perlu didukung karena menjamin kemandirian pangan dan memberi kontribusi pertanian dan produktivitas pangan kita. Namun, apakah ada korelasi pembangunan infrastruktur pertanian dengan kemandirian pangan? Kita masih impor beras, kedele, gula, garam, susu, dan lain-lain. Kita juga impor barang teknologi tinggi, kimia, atau barang modal. Memang sangat mustahil kita hentikan semua impor. Tetapi, barang yang dapat kita produksi atau persediaannya ada, tidak boleh diimpor lagi. Maka solusinya ialah perbaikan manajemen,” ungkap Dr. Ade Reza Haryadi, alumnus S2 dan S3 dari Universitas Indonesia (UI) kepada Staging-Point.Com, Selasa (6/11/2018) di Bakoel Koffie, Jln Cikini No.25 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Dr. Ade Reza Haryadi juga melihat tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur selama ini di Negara RI. “Pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian, adalah investasi jangka panjang yang dapat menjamin kemandirian pangan dan produktivitas pertanian. Namun, tantangannya ialah (1) hampir semua infrastruktur itu berbayar, seperti bandara, jalan tol, akses kereta api, dan lain-lain; apakah infrastruktur itu pro-Rakyat? (2) kita kurang memiliki dananya; (3)  alih-fungsi lahan selama ini menggusur sentra-sentra pertanian kita dan merusak lingkungan. Pilihannya ialah pembangunan infrastruktur yang dapat memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi Rakyat, dan melestarikan lingkungannya; maka pembangunan infrastruktur perlu terintegrasi dengan bidang pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan per daerah sesuai karakter pertanian dan sejarah per daerah,” ungkap Dr. Ade Reza Haryadi.

Tahun 2017, Pemerintah berupaya membangun infrastruktur pertanian pada tiap provinsi. Misalnya, Kamis sore (16/2/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas (EPPSN & PP)  di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Pembangunan waduk, dan bendungan, serta saluran irigasi di NTT merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan perkebunan, serta pembangkit listrik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/2/2017).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LH & Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Selasa sore (21/2/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas EPPSN & PP di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan, sehingga NTB tetap bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 21/2/2018). Pada Selasa sore (21/3/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas EPPSN & PP di Provinsi Sumatera Selatan. “Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan,” ujar Presiden Joko Widodo (Setkab RI, 21/3/2018). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita