• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Revolusi Industri 4.0: Kesiapan Birokrasi & ASN

Sabtu sore (24/2/2018) di Hotel Convention Center The Trans Luxury, Bandung (Jawa Barat), Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Negara RI, meluncurkan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB), Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional (SIPPIL), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), dan surat elektronik Sekretariat Kabinet RI (e-mail) @setkab.go.id (Setkab RI, 24/2/2018). Ini adalah awal penerapan e-government, pemerintahan berbasis elektronik, di Istana Presiden RI.

Selasa sore (20/6/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Negara RI. “Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat... Saya kira semua itu bisa disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 20/6/2017).

Ratas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dr. Suyito, M.Si, dosen STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang (Provinsi Kepri) melihat bahwa birokrasi khususnya ASN Negara RI perlu merespons revolusi Industri 4.0 di berbagai lini tata kelola negara akhir-akhir ini; pilihannya ialah adaptasi dan keahlian ASN terhadap unsur-unsur Industri 4.0 khususnya e-government yang dapat meredusir risiko korupsi, meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat dan mengadopsi keadilan sosial.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini menghadapi era Revolusi Industri 4.0 di sektor pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, e-budgeting, open government dan lain-lain. Maka perlu ada kesesuaian antara aplikasi machine learning, mobile devices, Artificial Intelligence atau Big Data dengan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ASN. SDM ASN harus piawai dengan lingkungan digitalisasi birokrasi atau memiliki kompetensi teknis. Sedangkan kompetensi level pembuat kebijakan adalah kompetensi konseptual. Jika birokrasi tidak siap, terjadi culture-schok,”papar Dr. Suyito, M.Si, alumnus S2 pada Universitas Andalas Padang dan S3 Sosiologi pada University Sultan Zainal Abidin Malaysia, kepada Staging-Point.Com, Rabu (14/11/2018) melalui sambungan telpon.

Sistem dan SDM birokrasi, menurut Dr. Suyito, perlu disiapkan secara simultan oleh Pemerintah RI. “Pilihan kita ialah mempersiapkan sistem dan SDM birokrasi secara simultan. Rekomendasi dari Anthony Giddens (The Third Way : The Renewal of Social-Democracy, 1998), misalnya, ialah third-way. Yakni secara ideologis, tidak kiri atau kanan, mengadopsi efisiensi pasar, meredusir risiko korupsi, memanfaatkan peluang globalisasi, merespons krisis lingkungan dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, sistem dan SDM birokrasi perlu direformasi dan dibenahi secara simultan dalam merespons era globalisasi, krisis lingkungan, dan Industri 4.0. Jadi, kita tidak terjebak pada kesalahan sistem atau SDM. Misalnya, struktur dan budaya birokrasi dibenahi dalam merespons dinamika lingkungan digitalisasi birokrasi atau Industri 4.0,” ungkap Dr. Suyito.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sudah merilis Perpres E-government seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Targetnya antara lain penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan dan mencegah korupsi. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 5 Desember 2017 (Humas Setkab RI, 2017).

E-government merupakan proses penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya Internet, sebagai sarana pelayanan warga masyarakat (kesehatan, pajak, pendidikan, sumber-sumber alam, administrasi negara, investasi, dan lain-lain), bisnis (e-commerce), pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan para pegawai agar pemerintahan lebih efisien, transparan, dan akuntabel (OECD 2003: 23; United Nations 2008: 69).

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita