• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kurikulum Etos Kerja Dan Daya Saing SDM

Rabu (21/11/2018) di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara RI.

“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama. Saya melihat kuncinya ada dua. Yang pertama, perbaikan sistem pendidikan kita, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi... Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 21/11/2018).

Menurut Nikodemus Hans Setiadi Wijaya, SE.,M.Si.,Ph.D, dosen Pasca Sarjana STIE – YKPN (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara) di Yogyakarta bahwa strategi pembangunan Bangsa dan Negara, seperti Jepang dan Korea Selatan, termasuk organisasi dan perusahan, selalu dimulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Dunia selalu berubah. Maka pembangunan setiap organisasi, perusahan, Bangsa dan Negara seperti Jepang dan Korea Selatan, selalu dimulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk selalu dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan, peluang dan tantangan. SDM adalah ujung tombak kemajuan suatu Bangsa dan Negara. Namun, SDM juga dapat menjadi sumber masalah, jika SDM kita tanpa karakter, keahlian (skill), dan pengetahuan (knowledge),” papar Nikodemus HS Wijaya, Ph.D, alumnus S3 pada Instititut International Management, National Cheng Kung University (Taiwan) dengan judul disertasi Enhancing Creativity and Innovative Behavior through Transformational Leadership and Psychological Empowerment: From the Lens of Self-Determination Theory kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/7/2018) di Ruang Dosen Magister Manajemen STIE YKPN, Yogyakarta.

Nikodemus HS Wijaya, Ph.D melihat bahwa pembangunan SDM Bangsa dan Negara RI perlu dimulai dari perbaikan kurikulum pendidikan sejak usia dini hingga perguruan tinggi. “Rahasia daya saing setiap Bangsa dan Negara selalu terletak pada karakternya. Karena 90% masalah organisasi, perusahan, dan Negara ialah karakter SDM. Jika karakter rapuh, kepemimpinan dan daya saing Bangsa juga rapuh. Maka pendidikan karakter harus dimulai dari kurikulum pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang mendorong kreasi, inovasi, problem solving, oikos (nilai) atau pendidikan tentang benar dan salah, baik atau buruk, indah dan tidak indah, dan etos kerja atau spirit of excellent. Setiap mata pelajaran harus berisi pendidikan karakter,” ungkap Nikodemus HS Wijaya, Ph.D.

Nikodemus HS Wijaya, Ph.D menyebut contoh vocational-training. “Program vocational training dapat memacu daya saing jika kurikulumnya mengembangkan karakter, etos kerja, skill (keahlian), dan pengetahuan (knowledge) guna merespons kebutuhan (need) masyarakat dan lingkungan seperti perusahan, dan bermanfat dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka program ini harus dapat mengatasi kesenjangan (gap) antara teori di ruang kelas dengan inovasi, kreasi, atau solusi terhadap tantangan dan masalah dunia nyata di masyarakat dan lingkungannya,” ungkap Nikodemus HS Wijaya, Ph.D.

Peran dan tanggung jawab Pemerintah, menurut Nikodemus HS Wijaya, Ph.D, harus benar-benar nyata dan hadir di sektor pendidikan. “Pemerintah harus benar-benar hadir di sektor pendidikan, antara lain menjamin akses pendidikan berkualitas hingga desa-desa dan pelosok Negara RI dari PAUD hingga SMK; beasiswa bagi Rakyat tidak mampu; perbaikan infrastruktur pendidikan; pelatihan, kesejahteraan dan sertifikasi guru-guru dan dose-dosen; program ‘long-life-learning’ dan literasi berkelanjutan, link and match pendidikan dengan masyarakat dan lingkungannya; dan visi strategis Pemerintah di sektor pendidikan SDM Bangsa,” papar Nikodemus HS Wijaya, Ph.D. 

Kamis (29/11/2018), Presiden RI menanda tangan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, yaitu anggaran pendidikan Negara RI tahun 2019 mencapai Rp 492,555 triliun dengan rincian : (a) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 163,089 triliun; (b) Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 308,375 triliun; dan (c) Pembiayaan sebesar Rp 20,990 triliun – termasuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp 990 miliar (Humas Setkab RI, 11/12/2018). 

Oleh : Jefri Moa (Yogyakarta)