• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Empat Manfaat Divestasi PT Freeport Indonesia

Kamis siang (29/11/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia. “Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018... Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat, utamanya Rakyat Papua,” papar Presiden RI Joko Widodo. Masalah proses Divestasi yang perlu dituntaskan antara lain isu lingkungan, limbah, tailing, perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, jaminan fiskal, perpajakan, royalti dan stabilitas investasi (Humas Setkab RI, 29/11/2018).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Wagub Papua Klemen Tinal, Dirut PT. Inalum Budi Gunawan Sadikin, dan pejabat eselon satu Lembaga Kepresidenan (Humas Setkab RI, 29/11/2019).

Ir. Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D, alumnus S3 (Doctor of Philosophy) Ocean Engineering, Texas A&M Univeristy, tahun  1998–2001 melihat bahwa Divestasi PT Freeport Indonesia dapat membawa sekurang-kurangnya 4 (empat) manfaat bagi Rakyat Negara RI, khususnya masyarakat Papua, dan lingkungannya.

“Saat ini, proses Divestasi PT Freeport Indonesia sesuai arahan kebijakan Presiden RI, pengembalian saham terbesarnya kepada Negara RI sudah memasuki tahap proses akhir. Manfaat kebijakan ini antara lain komersial, pengembangan wilayah di Negara RI, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) RI khususnya sektor pertambangan, dan pendaptan Negara RI,”papar Ir. Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D, alumnus S2 Ocean Engineering, Texas A&M University, Amerika Serikat tahun 1996-1998 menjawab pertanyaan Staging-Point.Com, Rabu (5/12/2018) pada acara Talk Show Seruput Kopi CokroTV di Jakarta.

Ir. Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D merinci manfaat divestasi PT Freeport Indonesia. “Manfaat divestasi PT Freeport Indonesia antara lain (1) secara komersial, ada bagian seperti pajak, royalti, dan lain-lain nanti mengalir ke Negara RI; (2) tercapai tahap kebijakan energi berkeadilan yakni adil bagi masyarakat Papua, Negara, dan investor; misalnya, dengan kepemilikan saham mayoritas 51% milik Negara RI, maka ada saham Pemerintah Daerah; (3) pengembangan wilayah yang membawa manfaat bagi masyarakat, ekonomi dan lingkungannya; dan (4) pelatihan keahlian (skill) dan pengalaman SDM Bangsa Indonesia, khususnya SDM pertambangan pengelolaan tambang bawah tanah di Papua,” ungkap Archandra Tahar, Ph.D.

Ir. Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa sistem pengelolaan tambang bawah tanah Freeport cukup rumit. “Penambangan Freeport termasuk pengelolaan tambang bawah tanah yang rumit dan terbesar di dunia. Panjang terowongan dan jalan raya mencapai lebih dari 300 km. Truk-truk masuk ke situ. Ini soal ilmu, ketrampilan, dan pengalaman yang bisa kita pelajari di sini,” papar Archandra Tahar, Ph.D.

Target Pemerintah RI, menurut Presiden RI Joko Widodo (28/9/2018) di Jakarta, akhir 2018 RI menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia melalui holding industri pertambangan PT INALUM (Persero). Perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA) ditandangani oleh Direktur Utama PT INALUM (Persero) Budi G. Sadikin, dan Presiden Freeport McMoran Inc (FCX) Richard Adkerson, Kamis (27/9/2018) di kantor Kementerian ESDM (Jakarta). Perjanjian-perjanjian itu mencakup (1) Perjanjian Divestasi PTFI; (2) Perjanjian Jual-Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia; (3) Perjanjian Pemegang Saham PTFI (Humas Setkab RI, 28/9/2018).

Head of Agreement (HoA) tentang kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, ditandatangani Kamis sore (12/7/2018) di Kantor Kementerian Keuangan (Jakarta). Proses divestasi PT Freeport Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun yang dapat meningkatkan saham Negara RI dari hanya 9,36% selama 50 tahun, menjadi 52.3% kepemilikan saham unit lokal Freeport McMoRan Inc. (Humas Setkab RI, 12/7/2018) Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 memperkirakan bahwa operasi Freeport telah memicu kerusakan lingkungan sebesar 13,25 miliar dollar AS. (Reuters, 17/10/2018; Bernadette CH, 25/7/2018). 

Oleh: Mufrida (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita