• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Solusi Obat Ilegal: Regulasi Dan Edukasi Masyarakat

Hari Jumat (10/3/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres No. 3/2017 mulai berlaku sejak 10 Maret tahun 2017. Inpres No. 3/2017 ditujukan kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Kesehatan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Perindustrian; 5. Menteri Pertanian; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Menteri Dalam Negeri; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Kepala Badan POM; 11. Para Gubernur; dan 12. Para Bupati dan Walikota.

Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt, Ketua Prodi Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Yogyakarta berpandangan bahwa solusi terhadap masalah peredaran obat ilegal di Negara RI terletak pada regulasi dan edukasi masyarakat.

“Solusi masalah obat ilegal di Negara RI sebenarnya terletak pada regulasi dan edukasi masyarakat kita. Misalnya, Pemerintah harus menyediakan obat-obat yang dijamin dan dapat dilegalkan; pelaksana regulasinya harus patuh pada aturan. Meskipun regulasinya baik, tapi jika pelaksanaannya sangat lentur, maka ada ruang dimainkan; risikonya, tidak ada jaminan bagi perlindungan masyarakat. Apalagi jika banyak orang tidak komit dengan aturan; misalnya, perizinan Apotik di Kota Yogyakarta, sudah ketat sekali; sedangkan di kota lain seperti di Pasar Pramuka, Jakarta; center-point seperti itu harusnya diawasi oleh Pemerintah. Solusi kedua ialah pendidikan atau edukasi masyarakat tentang risiko obat yang ilegal,” papar Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt, alumnus S2 Konsen Ilmu Farmasi  pada Universitas Gajah Mada tahun 2002 dan S3 Konsen Biokimia School Bioscience & Biotechnology, Faculty Science & Technology, Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM) di Malaysia tahun 2009, kepada Staging-Point.Com, Senin (11/12/2018)  di Kampus UAD Yogyakarta.

Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt merinci solusi terhadap akar masalah peredaran obat ilegal di Negara RI. “Jika regulasi kuat dan ketat, tidak akan terjadi peredaran obat ilegal; tidak ada bocor pelaksanaan aturannya;  misalnya regulasi obat impor, ada bea cukai; terkadang ada oknum tidak mematuhi disiplin farmakologi sehingga obat illegal itu lolos dari regulasinya. Tapi, jika regulasi ketat, Pemerintah dapat langsung menarik peredaran obat illegal di pasaran. Bidang edukasi masyarakat, konsumen harus cerdas memilih obat dan risiko-risikonya; maka Pemerintah wajib mendidik konsumen bahwa risiko obat ilegal sangat tinggi dan sulit untuk disembuhkan. Sebetulnya Pemerintah sudah bekerjasama dengan organisasi Profesi dan sistem informasi EAI (Enterprise Application Integration, red) merilis logo-logo stop obat ilegal. Program macam ini mungkin perlu melibatkan dokter,” ungkap Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt.

Pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (3/10/2017) di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan pengawasan obat di Negara RI.

“Saya ingin menekankan bahwa tugas untuk melindungi Rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Saya minta semua Kementerian, semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (3/10/2017), di Cibubur, Jakarta Timur, (Setkab RI, 4/10/2017).

Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt melihat bahwa risiko peredaran obat ilegal di Negara RI selama ini tidak hanya memicu risiko ekonomi, khususnya tidak ada pemasukan ke kas Negara, tetapi juga risiko bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Peredaran obat ilegal di Negara RI memicu banyak risiko antara lain (1) tidak ada jaminan atau yang menjamin obat tidak legal; misalnya, kasus vaksin palsu yang merebak beberapa waktu lalu; vaksin palsu termasuk kategori obat ilegal dan tidak tidak ada jaminan kualitasnya; (2) risiko bagi pasien karena obatnya tidak legal; (3) resiko pada farmakologi, karena tidak ada yang menjamin kualitas obatnya; dan (4) peredaran obat ilegal merugikan perekonomian Negara; obat ilegal tanpa standar farmakologi, otomatis tidak ada pemasukan ke kas Negara. Misalnya, masyarakat membeli obat tanpa PPN (Pajak Pertambahan Nilai, red) karena bisa lebih murah; (5) obat ilegal rawan disalahgunakan,” ungkap Dr. Nurkhasanah, M.Si, Apt.  

Oleh: Sevrin Intang (Yogyakarta)