• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pilihan Angkutan Kereta Api Massal

Selasa pagi (2/1/2018) di Stasiun KA Bandara Soekarno-Hatta Tangerang (Provinsi Banten), Presiden RI Joko Widodo menekan tombol sirene dan menandatangani plakat peresmian operasi kereta Bandara Soekarno-Hatta, yang dibangun selama 3 (tiga) tahun (Humas Setkab RI, 2/1/2018).

“Ke depan, kalau nanti sudah terintegrasi antara MRT, LRT, Busway, kemudian kereta Bandara, kemudian kereta cepat semuanya terintegrasi. Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi, tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal, transportasi umum yang aman, nyaman, bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jabodetabek maupun menuju ke Bandara ini,” ujar Presiden Joko Widodo (Humas Setkab RI, 2/1/2018).

Kamis siang (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan pengemudi tentang cara menghitung tarif tol dan kemungkinan penurunan tarif tol kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga) dan Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur).

Dr. Ir. Imam Basuki, ST.,MT, dosen Pascasarjana Universitas Atma Jaya di Yogyakarta melihat bahwa secara umum, tarif tol cenderung selalu naik berdasarkan biaya–biaya seperti inflasi, pajak, biaya konstruksi, bunga dan lain-lain; karena itu, ke depan perlu dikaji alat transportasi lebih efisien, efektif, aman, dan lebih murah untuk Rakyat.

“Tarif tol cenderung selalu naik karena perhitungan biaya investasi, pajak, bunga, inflasi, dan biaya konstruksi jalan tol. Karena itu, ke depan perlu diriset dan dikaji alternatif tol yang dapat melayani kebutuhan transortasi Rakyat secara berkelanjutan, pengembalian modal cepat, dan masyarakat mengakses transportasi murah, aman, dan efisien. Pilihannya ialah alat transportasi massal kereta api,” papar Dr.Ir. Imam Basuki,ST.,MT, alumnus S2 Magister Rekayasa Transportasi pada Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung dan S3 Teknik Sipil Transportasi Kota dengan disertasi Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur untuk Evaluasi Kinerja Angkutan Umum  pada Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta, kepada Staging-Point.Com Rabu (3/10/2018) di ruang Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya di Yogyakarta.

Lebih rinci Dr. Imam Basuki menguraikan alasan pilihan pembangunan angkutan massal basis rel kereta api bukan jalan raya tol. “Masyarakat membutuhkan sarana transportasi murah, efisien, dan aman. Jika kebutuhan besar, maka harganya naik. Investasi pembangunan jalan tol telah dihitung, tarif per km, golongan dan perkiraan kenaikkannya. Jika melihat lonjakan penduduk, kepemilikan dan usia kendaraan tanpa batasan, basis jalan tol masih jalan raya, kemacetan, kemudahan angkutan logistik, dan lain-lain, maka pilihan kini dan ke depan ialah pembangunan rel dan alat transportasi massal kereta api. Minimal pembangunan jalan tol yang masih belum terealisir, dikaji ulang dan DPR RI perlu langsung mengawasi dan menyusun anggaran,” ungkap Dr. Imam Basuki,

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menetapkan 3 (tiga) fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menetapkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.” Sedangkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”

Kamis (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tarif tol yang dibangun tahun 1980-an sekitar Rp 200/km-Rp300/km;  tarif tol tahun 2000-2010 berkisar Rp 600/km-Rp700/km; tarif tol tahun 2010-2017 berkisar Rp900/km-Rp1.300/km; total tarif tol juga dihitung dari inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga (Setkab RI, 22/3/2018).

Pemerintah membuat pilihan-pilihan kebijakan tarif tol turun. Hingga Maret 2018, menurut perhitungan Kementerian PUPR, tarif-tarif tol di Negara RI tergolong wajar, jika dilihat dari besaran inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga. Penurunan tarif tol bergantung pada masa konsensi. Jika konsesi tol rata-rata 35-40 tahun, pilihan penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsesi. Pilihan kedua ialah mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2, 3, 4, dan 5  menjadi hanya golongan 2 dan 3; sehingga tarif tol berpeluang turun dari Rp 115.000-Rp 144.000 menjadi Rp 96.000 (Setkab RI, 22/3/2018). 

Oleh: Jefri Moa (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita