• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kekuatan Pancasila Sebagai Falsafah Negara

Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pasal 3 Perpres RI ini mengatur tugas UKP-PIP membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017). 

Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan nilai historis dan kekuatan Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri Bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 1/6/2018).

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, Guru Besar Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD) di Jakarta melihat bahwa Pancasila adalah hasil usaha dan penyelidikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Juni-Juli tahun 1945 yang mempersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan musyawarah-mufakat pendiri Negara-Bangsa, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang menetapkan dasar Negara RI yang berkedaulatan Rakyat yaitu Pancasila pada 18 Agustus 1945 di Jakarta.

“Sebagai suatu falsafah Negara, kekuatan Pancasila terletak pada suatu dasar dan arah Negara yang mengakui, menjamin, dan melindungi perbedaan (kebhinekaan) agar hidup adil, beradab, dan bersatu dalam suatu Negara-Bangsa Republik Indonesia, wujud Ke-Indonesiaan. Ini hasil usaha dan penyelidikan para pendiri Negara RI, BPUPKI, selama sidangnya Mei-Juni 1945 dan musyarah-mufakat PPKI pada 18 Agustus 1945. Menurut Ir. Soekarno, Negara RI adalah Negara Pancasila; Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa atau ungkapan iman kepada Tuhan Yang maha Esa harus terwujud dalam kemanusiaan yang adil, beradab (sila ke-2), dan bersatu (sila ke-3) sebagai Bangsa-Negara untuk meraih cita-cita Keadilan Sosial (sila ke-5),”papar Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, alumnus S2 Filsafat di Philosophische Hochschule Pullach (Jerman) tahun 1960 dan S3 Filsafat pada Universitas Muenchen (Jerman) tahun  1973 kepada Staging-Point.Com, Sabtu (15/12/2018) di Aula Pesantren Khatamun Nabiyyin, Jakarta Timur.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “...Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” 

Secara filsafat, menurut Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, Negara RI bukan negara-sekular dan bukan pula negara-agama. “Pancasila adalah hasil usaha penyelidikan, musyawarah, dan mufakat pada pendiri Negara-Bangsa RI tahun 1945. Maka Pancasila juga adalah perjanjian tentang dasar dan arah Negara RI yang mengakui, menjamin, dan melindungi keberagaman Bangsa Indonesia. Sejak Presiden RI Abdurrachman Wahid, 6 (enam) agama resmi diakui, dijamin, dan dilindungi hidup di Negara RI. Ini pula kekuatan Pancasila sebagai falsafah Negara yakni mengakui, menjamin, dan melindungi semua keberagaman—suku, ras, agama, budaya—agar penganutnya atau warga-negara memiliki hak hidup dan melaksanakan kewajiban setara sesuai hukum dan pemerintahan Negara RI,” ungkap Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.

Senin siang (15/1/2018), Presiden RI Joko Widodo membuka Muktamar XII Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Mu’tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) dan Halaqoh II Ulama Thoriqoh Luar Negeri Pendopo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut Presiden RI Joko Widodo, hingga awal abad 21, Negara RI memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. “Kuncinya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi pegangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 15/1/2018). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita