• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Aturan Standar Minimal Pelayanan Penerbangan

Selasa (13/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI. Pasal 1 ayat (5) PP RI No. 4/2018 berbunyi : “Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.”

Pasal 1 PP RI No. 4/2018 menyatakan : “Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam kerja sama sipil militer antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.”

Menurut Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM, dosen Ilmu Hukum pada Universitas Borobudur (Jakarta), bahwa di Negara RI, saat ini belum ada satu pun peraturan Pemerintah atau Menteri Perhubungan tentang standar minimal pelayanan penerbangan (sipil).

“Negara RI memiliki banyak peraturan penerbangan, seperti UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Montreal tahun 1971, satu PP, 14 Permen, dan 20 Keputusan Pemerintah, serta satu surat edaran.  Namun, belum ada satupun peraturan Menteri tentang standar pelayanan minimal penerbangan,” papar Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM, alumnus S3 Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Staging-Point.Com, Rabu (12/12/2018) di Aula D, Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta.

Prof. Dr. Faisal Santiago menyebut contoh. “Standar pelayanan minimal penerbangan itu meliputi semua aspek yang terkait dengan penerbangan seperti saat berada di bandara, di dalam pesawat, saat penerbangan, lingkungan hidup, dan fasilitas penunjang lainnya. Karena, maskapai penerbangan di Negara RI lebih menonjolkan profit-oriented daripada kenyamanan dan keamanan penumpang. Misalnya, pesawat dengan ukuran sama panjang, lebar, tinggi, dan jenisnya untuk Garuda, misalnya, menyediakan 200 kursi, tetapi maskapai lainnya business-oriented bisa mencapai 280 kursi,” papar Prof. Dr. Faisal Santiago.

Senin pagi (29/10/2018) Di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo mendapat laporan  pesawat Boeing 737-8 Max Nomor Penerbangan JT 610 milik maskapai Lion Air dari Bandar Udara Soekarno Hatta (Banten) ke Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel), hilang kontak Senin (29/10) sekitar pukul 06.33 WIB (Humas Setkab RI, 29/10/2018).

Rabu siang (31/10/2018) di Jakarta, Presiden RI merilis arah kebijakan pengetatan manajemen keselamatan penumpang dalam setiap penerbangan. “Semua tidak ada negara dimana pun yang menginginkan ada musibah kecelakaan pesawat seperti itu. Karena itu, yang paling penting bagaimana manajemen keselamatan penumpang itu betul-betul terus diperketat,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pameran Konstruksi Indonesia 2018 dan Indonesia Infrastructure Week 2018 di JI Expo, Kemayoran (Jakarta) (Humas Setkab RI, 31/10/2018).

Senin petang (29/12/2014), pasca Minggu pagi (28/12/2014) pukul 05.20 WIB, pesawat AirAsia QZ8501 (penumpang 155 orang) dari Bandara Juanda (Surabaya) ke Singapura hilang kontak sekitar pukul 06.17 WIB (setelah satu jam terbang), Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Menhub Ignasius Jonan memeriksa kembali semua prosedur dan proses penerbangan serta semua kondisi pesawat udara. “Ini sebagai langkah-langkah preventif dan perbaikan sejalan dengan apa yang disarankan oleh International Civil Aviation Organization, Organisasi Penerbangan Sipil Dunia,” papar Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Sulistyo di Jl. Angkasa, Kemayoran, Jakarta (Humas Setkab RI, 29/12/2014).

Prof. Dr. Faisal Santiago melihat bahwa kepastian dan penegakan hukum harus ketat di sektor penerbangan Negara RI. “Rakyat RI membutuhkan kepastian dan penegakan hukum ketat di sektor penerbangan. Alasannya, (1) Rakyat membutuhkan jasa penerbangan sehat, aman dan nyaman yang harus dilindungi oleh hukum; (2) regulator adalah pemerintah, tidak boleh kalah dari intervensi maskapai penerbangan; (3) pilot profesional—tanpa cacat hukum, konsumsi obat terlarang, dan lain-lain; maskapai harus tegas soal ini; dan (4) UU Perlindungan Konsumen diterapkan ketat di sektor jasa penerbangan,” ungkap Prof. Dr. Faisal Santiago.

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)