• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pendidikan Habituasi Anti-Korupsi Sejak Dini

Jumat (5/3/2018) di Bina Graha (Jakarta), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah tokoh lintas lembaga untuk mendiskusikan sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Hasilnya, antara lain, usul revisi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Targetnya ialah peningkatan efektivitas kolaborasi lintas lembaga dalam rangka pencegahan korupsi di Negara RI (Humas Setkab RI, 5/3/2018).

Rabu (23/5/2012) di Jakarta, Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Pasal 1 ayat (2,3,4) Perpres RI No. 55/2012 menetapkan program yang dijabarkan oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dr. B. Herry Priyono, dosen dan Ketua Program Studi Pascasarjana,  Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD ) di Jakarta melihat bahwa di Negara RI selama ini belum ada program atau agenda pendidikan khusus mencegah atau memberantas praktek korupsi; upaya penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi, perlu disertai oleh proses pedagogi anti-korupsi.

“Proses transformasi manusia terjadi melalui pendidikan atau pedagogi. Apa yang tidak terjadi dalam agenda pemberantasan korupsi di Negara RI adalah proses pedagogis, kita semua lambat-laun belajar bahwa tidak melakukan korupsi itu baik dan melakukan korupsi itu buruk; bukan sekedar karena korupsi merugikan Negara atau dilarang hukum,” ungkap Dr. B. Herry Priyono, alumnus S2 (MA) Sosiologi dari University of the Philippines, Quezon City, Filipina dan MSc (distinction) dan S3 (Ph.D) dengan disertasi Status Teoretis Kekuasaan Ekonomi dari The London School of Economics and Political Science (LSE), London (Inggris) kepada Staging-Point.Com, Kamis (13/12/2018) di Lt. 3 Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jln Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dr. B. Herry Priyono menambahkan bahwa pendidikan anti-korupsi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan. “Pendidikan anti-korupsi mencakup proses studi, riset, dan proses transformasi ke arah pembentukan kebiasaan atau habituasi tidak korup. Kita membutuhkan transformasi—bukan perubahan instan--tata-masyarakat, Bangsa dan Negara ke arah semakin kurang korup melalui pedagogi anti-korupsi sejak dini dan berkelanjutan. Misalnya, seorang anak baru betul sadar membuang sampah pada tempatnya jika diberitahu terus-menerus dan membiasakan anak itu membuang sampah pada tempatnya,” ungkap Dr. B. Herry Priyono.

Basis pendidikan (pedagogi) anti-korupsi, menurut Dr. B. Herry Priyono, ialah filsafat moral. “Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptus dan corruptio, yang bermakna rusak, busuk dan cemar atau kebalikan dari nilai-nilai keutamaan seperti standar integritas dan probitas atau keandalan-teruji. Misalnya, standar integritas pengadilan ialah kejujuran. Praktek korupsi seperti kesaksian palsu, merusak standar integritas ini. Jadi, korupsi tidak sekedar melanggar hukum, merugikan keuangan publik, penyalah-gunaan kewenangan; tidak hanya merusak jabatan publik, mekanisme pasar, dan kepentingan publik. Locus ontologikus korupsi adalah moral. Maka pembelajaran tentang pencegahan praktek dan risiko korupsi ini, perlu dilakukan dalam pedagogi anti-korupsi sejak dini dan berkelanjutan,” ungkap Dr. B. Herry Priyono.

Selasa (5/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI merilis strategi pencegahan korupsi. “Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini, semuanya menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menerima Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017) (Setkab RI, 5/12/2017).

Menurut Presiden RI Joko Widodo, selama tahun 2016-2017, upaya penegakan hukum telah menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 3,55 triliun dari tindak pidana korupsi. “Coba kita lihat, sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru (ada) 2," papar Jokowi pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017) (Setkab RI, 11/12/2017). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita