• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pancasila: Sumber Utama & Pertama Setiap Kebijakan

Rabu (28/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dasar Yuridis Perpres RI No. 7/2018 ialah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 1 ayat 1 Perpres RI No. 7/2018).

Dr. Silverius Yoseph Suharso, Spsi, SE, MM, Kepala Pusat Studi Pancasila di Universitas Pancasila (Jakarta) melihat bahwa Perpres No. 7/2018 tentang BPIP yang menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), menunjukkan komitmen kuat Pemerintah RI untuk menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila sesuai amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945.

“Perpres RI No. 7/2018 tentang BPIP yang menggantikan Perpres No.54/2017 tentang UKP-PIP, menunjukkan komitmen sangat kuat Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo untuk menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peraturan hukum dan kebijakan pemerintahan Negara RI serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Pancasila harus menjadi sumber utama dan pertama dalam penyusunan setiap kebijakan Pemerintah RI dan peraturan hukum penyelenggaraan Negara RI. Untuk itu, Unit Kerja Presiden bidang pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” papar Dr. Silverius Yoseph Suharso, alumnus S2 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Jakarta) dan S3 dari Universitas Indonesia (UI) di Jakarta kepada Staging-Point.Com, Rabu (21/11/2018) di Hotel Bidakara, Grand Pancoran, Jakarta.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” 

Sebagai dasar Negara RI, menurut Dr. Silverius Yoseph Suharso, Pancasila memiliki kekuatan dan keunggulan antara lain kekuatan mempersatukan Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, adat-istiadat, agama, dan ras.

“Negara RI memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Selama ini, Pancasila telah terbukti dan teruji menjadi wadah dan payung yang menyatukan pelbagai perbedaan suku, agama, adat-istiadat, bahasa, dan ras dalam satu Negara-Bangsa RI yang berkedaulatan Rakyat. Pancasila adalah contoh dan model falsafah Negara yang dapat menyatukan umat manusia yang berasal dari berbagai perbedaan latar-belakangnya. Ini kekuatan nilai-nilai Pancasila,” papar Dr. Silverius Yoseph Suharso.

Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat (1/6/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis nilai dan kekuatan historis Pancasila. “Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri Bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 1/6/2018).

Pasal 3 Perpres No. 7/2018 menyebutkan 4 (empat) tugas BPIP yakni (1) membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan (3) melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; serta (4) memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi Negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita