• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


ECO-DEMOKRASI

Dulu, kini dan masa depan adalah perubahan. Maka setiap pembuatan keputusan pada berbagai level organisasi, pemerintahan, dan Negara, perlu antisipasi perubahan-perubahan masa datang. Begitu antara lain pesan Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock (1970), kondisi fisiologis tertentu dari setiap orang dan masyarakat dalam bentuk persepsi tentang “too much change in too short a period of time’ atau banyak perubahan dadakan dalam skala waktu singkat. Pilihannya antara lain pilihan demokrasi antisipatori (anticipatory democracy).

Pendiri Institute for Alternative Futures (IAF), Clement Bezold, Ph.D asal Universitas Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1978, mengedit naskah buku Anticipatory Democracy. Bahwa setiap pembuatan keputusan demokratis harus memperhatikan dan mempertimbangkan perkiraan-perkiraan masa datang, khususnya antisipasi risiko-risiko masa datang, yang meraih kepercayaan dan dukungan Rakyat pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

Tahun 1997, Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey merilis buku Third World Political Ecology dengan satu asumsi pokoknya yakni “any change in environmental conditions must affect the political and economic status quo” atau setiap perubahan kondisi lingkungan tentu mempengaruhi status quo ekonomi-politik.

Para pendiri Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, khususnya Bapak Bangsa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, telah meletakan dasar demokrasi Bangsa Indonesia menurut  UUD Tahun 1945. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan : “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Maka Pemilu adalah ajang adu hikmat kebijaksanaan. Bagi Bangsa Indonesia, demokrasi mesti terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tanpa hikmat kebijaksanaan, praktek demokrasi berisiko korup yang dapat merusak Rakyat dan Negara sebagai sesuatu yang bernyawa. Demokrasi juga harus terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan khususnya setiap pembuatan keputusan tentang perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, kecerdasan Bangsa, ketertiban dalam bentuk keadilan dan perdamaian, dan kesejahteraan Rakyat.

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian.

Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kini tiba saatnya, Rakyat dan Pemerintah RI mengembangkan Kerakyatan (demokrasi) ramah lingkungan yang menghasilkan musyawarah-mufakat dengan tuntunan hikmat kebijaksanaan, untuk sehat-lestarinya ekosistem (ecosystem well-being) Negara dan sehat-lestarinya nilai-nilai kemanusiaan (human well-being). Misalnya, Perda-Perda yang melindungi kearifan-kearifan dan pengetahuan lokal bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah bentuk dari eco-demokrasi.

Eco-demokrasi harus menghasilkan inovasi musyawarah-mufakat yang memecahkan masalah-masalah akibat pemanasan global, perubahan iklim, degradasi lahan sebagai pusat vegetasi, kian tercemar dan terkontaminasinya air, deforestasi, kerusakan hutan, sampah, dan lain-lain.

Kita lihat tren misalnya aktivis lingkungan hidup Tom Steyer, satu dari pendonor utama Partai Demokrat di Amerika Serikat, siap maju pada Pemilihan Presiden AS tahun 2020. Di Tanah Air, Rakyat dan Pemerintah RI meningkatkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 15 triliun pada APBN 2019 (Reuters, 8/1/2019); meningkat pula kebutuhan sistem peringatan dini bencana dan edukasi antisipasi bencana di Negara RI (Fergus Jensen, Fanny Potkin/Reuters, 30/12/2018). Berikutnya, kini dan ke depan, kita butuh eco-demokrasi

Oleh: Komarudin Watubun