• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pengembangan Batam: Dukungan Pemerintah Pusat & Profesionalisme

Rabu siang (12/12/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).  

“Di  2015, Desember kita pernah bicara ini. Januari 2016 kita pernah bicara ini. Maret 2017 kita pernah berbicara ini, sudah dirapatkan berkali-kali. Dan kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

Pada Pengantar Ratas tentang Pengembangan Pulau Batam (12/12/2018) di Kantor Presiden, Presiden RI Joko Widodo juga merilis arah kebijakan Pengembangan Pulau Batam. “Saya minta ke Menko Perekonomian untuk menyampaikan perkembangan mengenai perkembangan di Batam, proses transformasi dari Free Trade Zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

Menurut Dr. Umar Juoro, peneliti pada LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) di Jakarta bahwa letak zona Batam memang sangat strategis dari sisi tujuan investasi, kawasan industri, dan pelabuhan; namun, pengembangan zona Batam ke depan sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Pusat khususnya infrastruktur dan insentif pajak, serta tata-kelola Batam secara profesional oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari sisi tujuan investasi, kawasan industri dan pelabuhan, zona Batam tetap menarik karena letaknya yang strategis, sekalipun kurang kompetitif dibandingkan dengan kawasan khusus di negara lain. Karena itu, sejak 1970-an kebijakan Pemerintah RI menempatkan zona Batam sebagai kawasan khusus industri dan tujuan investasi. Masa depan pengembangam Batam sangat ditentukan oleh dua hal yakni (1) apakah BP Batam di bawah Pemda dapat berfungsi secara profesional; dan (2) apakah Pemerintah Pusat mendukung penuh pembangunan infrastruktur dan insentif khususnya perpajakan,” papar Dr. Umar Juoro, alumnus S3 ekonomi internasional di  Kiel Institute of World Economics (Jerman) tahun 1993 kepada Staging-Point.Com, Rabu (19/12/2018) di Lt. 4 Hotel Sari Pasific, Jln. Thamrin (Jakarta).

Dr. Umar Juoro melihat sinyal tantangan dalam pengembangan zona Batam sebagai tujuan investasi, kawasan industri, dan pelabuhan. “Tantangan pengembangan zona Batam antara lain dualisme antara BP Otorita Batam dan Pemkot Batam yang dapat mengganggu investasi; ketidakpastian atau perubahan-perubahan regulasi; masalah Free Trade Zone/ FTZ secara enklaf, daerah tertentu, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri tertentu atau secara keseluruhan; Pemerintah mengubah FTZ menjadi SEZ (KEK) yang melibatkan perubahan UU FTZ, dan PP; masalah barang masuk ke kawasan di luar FTZ, dan implikasi FTA;  pengalihan BP Batam kepada Pemkot Batam,” ungkap Dr. Umar Juoro.

Dr. Umar Juoro menambahkan, bahwa pengembangan Batam sebagai zona industri elektronika, perkapalan, oil and gas services, aircraft mentenance, perdagangan dan pelabuhan bergantung pada dukungan Pemerintah Pusat dan tata-kelola Batam secara profesional.

“Apakah BP Batam di bawah Pemerintah Pusat atau Pemda, yang penting adalah BP Batam dapat bekerja profesional dan mendapat dukungan penuh Pemerintah Pusat terutama pembangunan infrastruktur dan insentif khususnya perpajakan. Hal ini selalu menjadi permasalahan di Negara RI. Sebagai perbandingan, FTZ Penang (Malaysia), FTZ Tianjin ( Tiongkok) dan FTZ Hanoi (Vietnam) di bawah Pemda dan mendapat dukungan penuh Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastrukur dan insentif pajak. Di Negara RI, bisanya Pemda mengutamakan kepentingan daerah ketimbang profesionalitas dalam pengelolaan kawasan khusus. Sementara Pemerintah Pusat mempunyai prioritas yang sering tidak sejalan dengan Pemda,” ungkap Dr. Umar Juoro.

Saat ini, Dr. Umar Juoro adalah peneliti senior di Habibie Center (Jakarta), Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES), dan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta. Dr. Umar Juoro adalah alumnus S2  ekonomi di University of the Philippiness (1987), S2 Politik Ekonomi di Boston University (Amerika Serikat) (1992), dan S3  pada Kiel Institute of World Economics di Jerman (1993).

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)