• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peraturan Pemerintah (PP) Tata-Kelola Batam

Rabu siang (12/12/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Pulau Batam di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).  “Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor... Saya kira perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra industri,” papar Presiden RI Joko Widodo dalam Pengantar Ratas (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

Ratas Pengembangan Pulau Batam (12/12/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menpar Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menaker Hanif Dhakiri, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wamen ESDM Archandra Tahar, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan eselon satu Lembaga Kepresidenan (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

Dr. Ampuan Situmeang, SH, MH, dosen Universitas Internasional Batam dan Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum KADIN Kota Batam, berpandangan bahwa tata-kelola investasi dan industri di Pulau Batam, membutuhkan kepastian hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan Undang-undang (UU) terkait Kawasan Batam sebagaimana mestinya.

“Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menggunakan UU masing-masing, misalnya UU No.53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Batam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara. Sehingga Pengalihan BP Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam)  ke Pemekot Batam memicu dualisme kewenangan dan tanggungjawab serta ketidakpastian usaha, regulasi atau peraturan izin investasi, perdagangan, lahan, infrastruktur, insentif bagi investor dan lain-lain,” papar Dr. Ampuan Situmeang, alumnus S3 Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) di Jakarta kepada Staging-Point.Com, Rabu (19/12/2018) di Hotel Sari Pasific, Jln. Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Dr. Ampuan Situmeang, ada 3 (tiga) solusi terhadap dualisme kewenangan dan tanggungjawab tata-kelola Kota Batam dan risiko ketidakpastian hukum. “Untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan mencegah dualisme kewenangan dan tanggungjawab tata-kelola Batam yakni pertama, Pemerintah menyusun PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya tentang Batam; UU No 23 tahun 2014 antara lain menegaskan bahwa Walikota tidak boleh merangkap jabatan. Pasal 21 ayat (3) UU No. 53 Tahun 1999 menyatakan bahwa hubungan kerja Pemkot dan BP Batam diatur oleh PP. Kedua, pembagian wilayah yang tegas secara hukum antara wilayah permukiman ke Pemkot Batam, sedangkan lainnya ke BP Batam. Ketiga, keputusan ex officio dilakukan melalui masa peralihan BP Batam menjadi lembaga daerah,” papar Dr. Ampuan Situmeang.

Selasa sore (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Harmonisasi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun (BBK). “Dari aspek legal, saya minta dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga memberikan otoritas atau kewenangan yang tegas dan jelas antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola kawasan (BP Batam),” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta) (PresidenRI.go.id, 5/1/2016).

Pada Ratas (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan wilayah Kawasan Batam. “Selain itu, saya minta percepatan review kebijakan ruang yang berdasarkan one map policy khususnya peta tematik untuk menghindari adanya tumpang tindih penguasaan dan penggunaan tanah serta pemanfaatan ruang pada Kawasan Batam,” papar Presiden Joko Widodo pada Pengantar Ratas (?PresidenRI.go.id, 5/1/2016).

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)