• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tata-Kelola Batam Harus Steril Conflict of Interest

Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pengembangan Batam di Kantor Presiden (Jakarta), Rabu (12/12/2018), membahas perkembangan transformasi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perizinan usaha, kepastian hukum investasi, infrastruktur, dan pelabuhan di Kawasan Batam. Ratas ini merupakan Ratas ke-4 tentang Batam, sejak Ratas Desember 2015, Ratas Januari 2016, Ratas Maret 2017 (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

“Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor. Oleh sebab itu, saya minta ke Menko Perekonomian untuk menyampaikan perkembangan mengenai perkembangan di Batam, proses transformasi dari Free Trade Zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya,” papar Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pada Pengantar Ratas (12/12/2018) (Humas Setkab RI, 12/12/2018).

Dr. Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lembaga riset independen dan otonom sejak Agustus 1995 di Jakarta, melihat bahwa transformasi kawasan Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tata-kelola aset-aset di Batam harus steril dari kepentingan politik atau conflict of interest agar kawasan Batam memiliki daya-saing dan daya-tarik bagi tujuan investasi.

“Agar kawasan Batam memiliki daya-saing dan daya-tarik investasi, kawasan Batam dan aset-aset di Batam harus dikelola secara profesional oleh lembaga di bawah Presiden RI. Karena peran dan tanggung jawab BP Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) ialah menciptakan daya-saing Batam dengan negara-negara lain dan daya-tarik investasi. BP Batam yang menguasai banyak aset, harus dijauhkan dari kepentingan politik. Jika FTZ atau KEK Batam dipimpin oleh pejabat di struktur politik, maka iklim investasi dan usaha di FTZ atau KEK Batam sangat rawan terhadap konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini sudah terbukti dalam periode 2000 sampai 2015, ketika dipimpin oleh aktor politik, terjadi penurunan kinerja ekonomi kawasan Batam,” ungkap Dr. Enny Sri Hartati, alumnus S3 (doktor) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dengan Konsentrasi Ekonomi di Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada Staging-Point.Com, Rabu (19/12/2018) di Lt. 4 Hotel Sari Pasific, Jln. Thamrin di Jakarta Pusat.

Dr. Enny Sri Hartati menambahkan bahwa tata-kelola Batam agar berdaya-saing ekonomi dan memiliki daya-tarik investasi, harus memiliki payung hukum berupa PP tentang kewenangan, tugas, hak, dan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan BP Batam.

“Presiden perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU yang terkait Batam sebagaimana mestinya. PP ini dapat mengatur pembagian wilayah hukum, wewenang, tugas, hak dan tanggungjawab Pemkot Batam, Pemerintah Pusat, dan BP Batam sesuai UU 53/1999 Pembentukan Kota Batam dan UU terkait lainnya. Manfaatnya, antara lain, tidak ada dualisme kewenangan dan tanggungjawab tata-kelola Batam seperti yang terjadi selama ini antara Pemkot Batam dan BP Batam,” papar Dr. Enny Sri Hartati, alumnus S1 Ekonomi (SE) pada Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang.

Selasa sore (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Harmonisasi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

“Dari aspek legal, saya minta dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga memberikan otoritas atau kewenangan yang tegas dan jelas antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola kawasan (BP Batam),” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta) (PresidenRI.go.id, 5/1/2016).

Pada Ratas (5/1/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan wilayah Kawasan Batam. “Selain itu, saya minta percepatan review kebijakan ruang yang berdasarkan one map policy khususnya peta tematik untuk menghindari adanya tumpang tindih penguasaan dan penggunaan tanah serta pemanfaatan ruang pada Kawasan Batam,” papar Presiden Joko Widodo pada Pengantar Ratas (?PresidenRI.go.id, 5/1/2016). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)