• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Teknik Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Dengan Menggunakan L-Matrix dan C-Matrix

Oleh Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D  ¹)

Abstract. Natural resources of Indonesia (SDA) is managed and expropriated by the state by the best use of human resources (SDM) and manmade resources (SDB: IPTEK) for the greatest welfare of the people [Article 33 para (3), Constitution of the Republic of Indonesia]. In this respect, laws which regulate SDA, SDM and SDB have to be harmonized for the purpose of meeting the objective of Article 33 para (3) of the Indonesian Constiotution. One of aids which can assist, facilitate and guide us in working on legal harmonization is rectangular matrix (L-matrix) and traiangle matrix (C-matrix). Content of these two matrices is row and column. Intersection of row and column within the matrix has ability to show the strength of relationship between legal elements and components of resource management activities which will be harmonized. Result of legal harmonization expressed in the matrix is legal base for the development of integrated resource management.

Key words: L-matrix, C-matrix, legal harmonization, resource management.

¹ Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D  adalah koordinator mata kuliah Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik pada Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (UI)

[1]


(Citation : Tommy Hendra Purwaka. Teknik Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Dengan Menggunakan L-Matrix dan C-Matrix. Jurnal IPTEK, No. 1, Januari 2019).

(Abstrak. Sumber Daya Alam (SDA) Negara Republik Indonesia (RI) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB: IPTEK) bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, hukum yang mengatur SDA, SDM dan SDB perlu diharmonisasikan agar tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Satu sarana yang dapat membantu, memudahkan dan memandu upaya harmonisasi adalah matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) yang berisi kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris di dalam matrix tersebut mampu menunjukan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan di dalam matrix merupakan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya secara terpadu.)
Kata kunci: L-matrix, C-matrix, harmonisasi hukum, pengelolaan sumber daya
.


***

[2]


Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mengharmonisasikan lebih dari 43.000 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI (Pidato Menteri Dalam Negeri dalam Eduardo Simorangkir, Cetak Rekor, RI Jadi Negara Hukum Dengan Aturan Paling Banyak di Dunia. Detik Finance, Senin 14 November 2016). Harmonisasi hukum diperlukan untuk mengatasi kendala hukum yang terdiri dari 1) mekanisme penerapan peraturan perundang-undanganyang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, 2) dampak perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat dapat menumbuhkan ketidak-pastian hukum, 3) administrasi dan manajemen pengaturan yang belum dapat terselenggara sesuai harapan, serta 4) penegakan hukum yang lebih menitik beratkan aspek penindakan (criminal justice system) dari pada aspek pencegahan, penaatan dan pengawasan (restorative justice system). Disamping itu, harmonisasi hukum juga dibutuhkan untuk memperkecil hambatan hukum yang terdiri dari tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar lembaga (Purwaka, 2010; Ismail, et.al., 2018). Harmonisasi hukum dengan demikian akan meningkatkan fungsi hukum sebagai tools of social engineering dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Sebagai contoh kongkrit permasalahan harmonisasi hukum adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tambang yang berjalan bersamaan dengan pengelolaan dan pemantaan sumber daya hutan yang berada di atas sumber daya tambang tersebut, dimana keduanya terletak di satu wilayah kabupaten yang sama. Hukum pertambangan, hukum kehutanan dan hukum pemerintah daerah perlu diharmonisasikan bila kita menginginkan usaha pertambangan dan usaha kehutanan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara optimal di wilayah kabupaten tersebut.

[3]


Permasalahan harmonisasi hukum sebagaimana diuraikan di atas memberi inspirasi kepada penulis untuk memperkenalkan “hal yang relatif masih baru”, yaitu cara penggunaan matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) (Eris Kusnadi, 2012) sebagai sarana bantu harmonisasi hukum. Pertemuan kolom dan baris di dalam L-matrix (Gambar 1) dan C-matrix (Gambar 2) mampu menunjukan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan.

[4]


Setiap hukum tentu memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan, hukum memberi mandat kepada organisasi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang digerakan oleh SDM di bawah seorang atau sekelompok pemimpin. SDM dan pimpinan bekerja dengan menggunakan sarana dan prasarana serta jejaring dan mekanisme kerja yang tersedia untuk menghasilkan hasil kerja sebagai cerminan tercapainya tujuan. Tujuan hukum, mandat hukum, SDM, pemimpin, sarana, prasarana, jejaring kerja, mekanisme kerja dan hasil kerja merupakan unsur-unsur hukum yang ditempatkan pada sisi vertikal (kolom) dan peraturan perundang-undangan (PerUU) ditempatkan pada sisi horizontal (baris) dari L-matrix Gambar 1 di atas. Sementara itu, hubungan antar lembaga (SDM dan pemimpin) untuk mencapai tujuan beserta landasan hukum yang harus ditegakan dapat digambarkan dalam C-matrix pada Gambar 2.

[5]


C-matrix Gambar 2 menjelaskan bahwa lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (P) dengan dukungan swasta skala besar, menengah, kecil, mikro dan koperasi (S) serta lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya (M) melaksanakan PerUU untuk mencapai tujuan hukum. PerUU dilaksanakan melalui penegakan hukum yang bersifat pencegahan (C), penegakan hukum yang bersifat penindakan (N) dan penaatan hukum (T). Kedua C-matrix tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dalam rangka mengharmonisasikan unsur-unsur hukum. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan di dalam matrix dapat dijadikan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya terpadu.

Harmonisasi sejumlah 43.000 peraturan perundang-undangan bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlah tersebut sangat banyak bila kita kaitkan dengan jumlah unsur-unsur hukum yang terdapat di setiap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi unsur-unsur hukum tersebut menjadi tidak sederhana bila dikaitkan dengan, misalnya, pengelolaan sumber daya, dimana sumber daya alam (SDA) dikelola dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia (SDM) dengan mempergunakan sumber daya buatan (SDB: adalah segala hasil karya manusia termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK, hukum dan kelembagaan, serta administrasi negara dan administrasi niaga/bisnis) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakayat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Ketiga macam sumber daya tersebut diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbeda. Oleh karena itu, ketiga kelompok peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya tersebut perlu diharmonisasikan bila kita menginginkan pencapaian tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal (Gambar 3).

[6]



Langkah awal untuk mengharmonisasikan pengaturan pengelolaan sumber daya adalah dengan merumuskan pengertian dan ruang lingkup dari komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya sebagai berikut: 

[7]


  1. Pengelolaan sumber daya adalah proses pengambilan keputusan secara sadar untuk mengalokasikan sumber daya dalam ruang tertentu dan waktu tertentu guna mewujudkan tujuan-tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan.
  2. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain IPTEK, hukum dan kelembagaan, serta administrasi publik dan administrasi bisnis.
  3. Proses pengambilan keputusan tersebut lazim dilakukan di bidang perencanaan (planning), penataan (organizing), pelaksanaan rencana (actuating), dan pengawasan (controlling) dan lazim dipahami dalam singkatan POAC atau PDCA (Plan, Do, Check and Action).
  4. Komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang termasuk dalam PO adalah Data dan Informasi (DI), Kajian Sumber Daya (KS), Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung (DT), dan Alokasi Sumber Daya (AL); yang termasuk dalam A adalah Pemanfaatan Sumber Daya (PM), Proses Produksi (PP), dan Pemasaran Hasil (PH); serta yang termasuk dalam C adalah Monitoring dan Evaluasi (ME).

Komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang perlu diharmonisasikan tersebut terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling (POAC) atau plan, do, check and action (PDCA). Planning dan organizing (PO) mencakup kegiatan-kegiatan pengembangan basis data dan informasi (DI), kajian untuk mengetahui potensi sumber daya (KS), penghitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya (DT) serta penetapan peruntukan sumber daya atau alokasi (AL).

[8]


PO tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan actuating (A) yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sumber daya (PM), pengolahan hasil poemanfaatan menjadi produksi (PP) dan pemasaran hasil produksi (PH). Kualitas atau mutu dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dijamin oleh suatu kegiatan penjaminan mutu, yaitu monitoring dan evaluasi (ME).

Upaya harmonisasi unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan melalui penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum. Penafsiran hukum meliputi penafsiran untuk menemukan hukum dan untuk konstruksi hukum. Penalaran hukum merupakan upaya untuk mengarahkan agar hasil penafsiran hukum senantiasa lojik atau masuk akal atau ketemu nalar, yaitu selalu memenuhi kehendak/cita moral yaitu kebenaran, kehendak/cita masyarakat yaitu keadilan dan kehendak/cita hukum yaitu kepastian. Argumentasi hukum yang rasional dilakukan untuk mendukung hasil penafsiran dan penalaran hukum agar senantiasa sesuai dengan ruang lingkup obyek yang diatur oleh hukum (misalnya pertambangan dan kehutanan). Usaha penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, apa lagi terhadap sejumlah 43.000 peraturan perundang-undangan akan menghasilkan data yang sangat besar (big data). Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum yang melibatkan big data memerlukan sarana bantu aplikasi komputer berbasis L-matrix dan C-matrix yang dapat memudahkan dan memandu kita dalam mengharmonisasikan unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya.

[9]


Untuk memberi gambaran tentang harmonisasi hukum terhadap 43.000 peraturan perundang-undangan, kajian ini mengetengahkan contoh tentang harmonisasi hukum 8 (delapan) peraturan perundang-undangan (PerUU) dalam usaha pertambangan emas di Miwah, Provinsi Aceh yang melibatkan PerUU Minerba, PerUU Kehutanan, PerUU Lingkungan, PerUU Penanaman Modal, PerUU Agraria, PerUU Penataan Ruang, PerUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dan PerUU Pemda (Gambar 4).


[10]


Hasil harmonisasi hukum diperoleh dengan sarana bantu L-matrix pada Gambar 5 melalui cara-cara sebagai berikut:

Pertama, rumuskan unsur-unsur hukum dengan melakukan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum (tanagu) terhadap PerUU A, B, C, D, E, F, G dan H dengan mengacu pada unsur-unsur hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Contoh mengenai tujuan hukum dari empat PerUU yang perlu diharmonisasikan dipaparkan pada Tabel 1.

Kedua, harmonisasikan unsur-unsur hukum pada setiap baris (row) dengan mengacu pada tujuan tak tertulis dari hukum sebagai panduan, yaitu ketertiban umum yang berintikan satu kesatuan nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, harmonisasikan unsur-unsur hukum pada setiap kolom (column) dengan mengacu pada panduan sebagai berikut: SDM di bawah pimpinan seorang atau sekelompok pemimpin melaksanakan mandat hukum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta jejaring kerja dan mekanisme kerja yang tersedia untuk menghasilkan hasil kerja yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

[11]


Keempat, hasil harmonisasi setiap unsur hukum dari seluruh PerUU ditampilkan pada kolom I dan hasil harmonisasi dinamika unsur-unsur hukum dari setiap PerUU ditampilkan sebagai hasil kerja di setiap kolom.

[12]


Hasil harmonisasi hukum tersebut di atas dapat diterima oleh para pemangku kepentingan apa bila dapat memenuhi cita/kehendak moral yaitu kebenaran (tidak bohong), cita/kehendak masyarakat yaitu keadilan dan cita/kehendak hukum yaitu kepastian (tidak menimbulkan banyak perbedaan persepsi). Satu kesatuan nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah inti dari ketertiban umum yang menjadi tujuan tidak tertulis dari setiap hukum. Kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah landasan idiil dari sumber hukum matriil. Landasan riil dari sumber hukum materiil dalam kaitan ini meliputi kegiatan hidup kita sehari-hari yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan hukum. Hasil harmonisasi hukum dikatakan dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari apa bila dari aspek politik dapat menumbuhkan kestabilan antara kepentingan privat dan kepentingan publik, dari aspek ekonomi dapat menciptakan efisiensi, dari aspek sosial dapat menimbulkan kesejahteraan, dari aspek budaya dapat menghasilkan kemapanan nilai-nilai kehidupan, dari aspek pertahanan dapat meningkatkan ketahanan, dari aspek keamanan dapat memberikan ketenteraman, dari aspek lingkungan hidup dapat menjamin keberlanjutan, dan dari aspek hukum dapat menciptakan ketertiban umum yang berintikan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, landasan riil dari sumber hukum materiil dapat dipergunakan sebagai parameter fungsi hukum untuk mengetahui berfungsi tidaknya hukum dan hasil harmonisasi hukum (Gambar 6). Berkaitan dengan aspek politik perlu dijelaskan di sini bahwa aspek politik memiliki keterkaitan dengan upaya untuk memperoleh kekuasaan.

[13]


Bila dihubungkan dengan usaha pertambangan emas di Miwah, Aceh, maka di dalam aspek politik terkandung persaingan upaya dari para pemangku kepentingan untuk memposisikan kepentingan mereka masing-masing, baik kepentingan privat maupun kepentingan publik pada posisi yang berkuasa atau diprioritaskan. Oleh karena itu, hasil harmonisasi hukum agar dapat berfungsi hendaknya mampu mewujudkan perimbangan atau kestabilan antara kepentingan privat dan kepentingan publik.

[14]


Keseluruhan aspek parameter fungsi hukum hendaknya dipergunakan secara berimbang. Maksudnya adalah bahwa apa bila kita mengatakan bahwa dari aspek politik hasil harmonisasi hukum dapat berfungsi karena telah menghasilkan perimbangan (kestabilan) antara kepentingan privat dan kepentingan publik, maka pada saat yang bersamaan hasil harmonisasi hukum tersebut telah meningkatkan efisiensi dari aspek ekonomi, telah menumbuhkan kesejahteraan dari aspek sosial, telah mewujudkan kemapanan nilai-nilai kehidupan dari aspek budaya, telah meningkatkan ketahanan dari aspek pertahanan, telah menjamin ketenteraman dari aspek keamanan, telah memfasilitasi keberlanjutan dari aspek lingkungan, dan telah mewujudkan ketertiban umum dari aspek hukum. Uraian singkat ini dapat diperjelas dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut: kestabilan = efisiensi = kesejahteraan = kemapanan nilai = ketahanan = ketenteraman = keberlanjutan = ketertiban umum. Rumus sederhana tersebut ditempatkan pada garis diagonal yang terbentuk oleh delapan indikator fungsi dan oleh karena itu diagonalnya disebut diagonal indikator fungsi. Kedelapan indikator fungsi dapat dipergunakan untuk mengetahui berfungsi tidaknya hasil harmonisasi hukum. Keberadaan kedelapan indikator fungsi dapat dijelaskan dengan menarasikan hubungan antar parameter fungsi di setiap kotak L-matrix pada Gambar 6.

Komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya tersebut kemudian disusun pada sisi vertikal sebagai sisi pemberi (supplier) dan pada sisi horizontal sebagai sisi pengguna (seeker/user) dari suatu L-matrix sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Interaksi secara berutan (sequential) antara komponen pertama ke komponen berikutnya dalam kegiatan pengelolaan sumber daya dapat menunjukkan hubungan keterpaduan linier (linear synegic).


[15]


Hubungan keterpaduan linier tersebut adalah sebagai berikut: DI memberi masukan kepada kegiatan KS. Hasil KS berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan penghitungan DT. Hasil DT berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan AL. Hasil KL berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PM. Hasil PM berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PP. Hasil PP berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PH. Hasil PH berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan ME.

Uraian tentang hubungan keterpaduan linier tersebut di atas memperlihatkan bahwa data dan informasi (DI) memegang posisi kunci (PK) dalam kegiatan pengelolaan sumber daya. Posisi kunci (PK) dari DI tersebut menunjukan bahwa interaksi antara DI dengan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya merupakan hubungan keterpaduan timbal balik (reciprocal synergic). Proses penyelenggaraan kedua macam hubungan tersebut dan hasilnya perlu dimonitor dan dievaluasi oleh kegiatan ME secera berkelanjutan untuk menjamin kualitas kedua hububngan tersebut. Kegiatan ME dalam kaitan ini memegang posisi kunci (PK) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan pengelolaan sumber daya agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[16]


Kegiatan pengelolaan sumber daya sebagaimana dijelaskan di atas diselenggarakan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan resource-based management (RBM), community-based management (CBM) dan market-based management (MBM) (Gambar 7). Pendekatan RBM menitik beratkan pada keterpaduan obyek pengelolaan sumber daya, yaitu keterpaduan antara SDA: sumber daya hayati, sumber daya non-hayati dan sumber daya lingkungan, SDM: tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga pelaksana, dan SDB: IPTEK, hukum dan kelembagaan serta administrasi negara dan administrasi niaga. Pendekatan CBM menitik beratkan pada keterpaduan subyek pengelolaan, yaitu dengan memadukan PERAN: peran sosial, ekonomi dan politik untuk di-MOBILISASI melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan agar dapat mewujudkan PARTISIPASI para stake holder sebagai full timer, part timer dan supporter.

[17]


Pendekatan MBM menitik beratkan pada keterpaduan sarana penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, yaitu keterpaduan SDA, SDM dan SDB sebagai sarana BASIS KOMpetisi untuk menentukan strategi BaGaiMaNa berKOMpetisi: menentukan cara masuk kompetisi (MODA ENTRI), mengidentifikasi hambatan-hambatan pada saat mau masuk kompetisi (HAMBATAN ENTRI) dan menentukan pilihan strategi untuk memasuki kompotisi (STRATEGI ENTRI), dan menetapkan dalam produk/hal apa kita berkompetisi (DI MANA berKOMpetisi): memilih produk/hal yang dikompetisikan (SELEKSI PRODUK), memilih pesaing yang seimbang (SELEKSI PESAING) dan memilih jenis pasar sebagai tempat bersaing (SELEKSI PASAR).

Cara penggunaan ketiga pendekatan tersebut di atas adalah dengan menempatkan ketiganya di setiap kotak L-matrix pada Gambar 3 dalam rangka memperkaya dan memantapkan kualitas uraian penjelasan (narasi) tentang hubungan keterpaduan linier dan hubungan keterpaduan timbal balik dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ini mengikuti pola dinamika olah gerak unsur-unsur hukum yang diharmonisasikan dalam usaha pertambangan emas di Miwah, Aceh sebagaimana dijelaskan dengan menggunakan sarana bantu L-matrix pada Gambar 5. Olah gerak harmonisasi unsur-unsur hukum dalam rangka pengelolaan sumber daya berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 7 adalah sebagai berikut (Gambar 8):

[18]


Gambar 8 dimodifikasi dari Gambar 3 dengan menempatkan unsur-unsur hukum pada sisi vertikal dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan pada sisi horizontal. Kotak-kotak di dalam Gambar 8 dinarasikan melalui tanagu dengan mengacu pada Gambar 7 untuk menghasilkan harmonisasi unsur-unsur hukum pengelolaan sumber daya. Hasil harmonisasi hukum ini dapat dijadikan landasan untuk memadukan kegiatan pengelolaan dari SDA, SDM dan SDB (Gambar 9).


[19]


Gambar 9 tersebut di atas merupakan sarana bantu yang dapat memandu kita untuk mengembangkan keterpaduan pengelolaan SDA, SDM dan SDB berbasis harmonisasi hukum. Keterpaduan pengelolaan sumber daya dapat dikembangkan dengan cara menempatkan seluruh data dan informasi hasil harmonisasi hukum yang terdapat di setiap L-matrix dan C-matrix di dalam setiap kotak L-matrix pada Gambar 9. Uraian penjelasan dari setiap kotak akan mampu memberi gambaran tentang penyelenggaraan pengelolaan sumber daya secara terpadu. Himpunan dari keseluruhan penjelasan tersebut merupakan basis data yang sangat bermanfaat: untuk mengembangkan PerUU dan harmonisasi hukum di masa mendatang, untuk membangun kodifikasi dan unifikasi hukum, untuk meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas lembaga dan kapasitas hubungan antara lembaga dari para pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya,  untuk mengembangkan kegiatan administrasi dan manajemen hukum, serta untuk membangun dan mengembangkan aplikasi komputer berbasis L-matrix dan C-matrix harmonisasi hukum.

[20]

Oleh: Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D