• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Program Hutan Sosial Butuh Edukasi Lingkungan

Minggu (16/12/2018) di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan Perhutanan Sosial 91.997,54 ha kepada 8.165 KK. Rincian total SK mencakup 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK (Humas Setkab RI, 16/12/2018).

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pasal 8 ayat 1 Perpres RI No. 88/2017 menyatakan Pola penyelesaian tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberi akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) resettlement.  

Dr. Fransiskus Borgias, MA, dosen Magister Ilmu Teologi pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan (Bandung), berpandangan bahwa program hutan sosial diharapkan dapat mengatasi akar krisis lingkungan hidup dewasa ini yakni krisis pohon-pohon (hutan) akibat kebakaran, kerusakan hutan, deforestasi, dan lain-lain, yang merapuhkan daya-sangga hutan bagi kehidupan umat manusia dan kehidupan lainnya di planet bumi.

“Isu pokok hutan selama ini ialah kelestarian hutan-hutan. Karena akar krisis lingkungan hidup yang mengancam kehidupan di planet bumi dewasa ini ialah krisis pohon/hutan. Maka solusinya ialah tata-kelola pohon dan hutan agar lestari  (sustainable forest management) yang menjabarkan prinsip triple bottom line. Program hutan sosial di Negara RI, diharapkan bukan semata mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga merawat nilai sosial dan lingkungan, misalnya merawat kearifan lokal hutan penyangga kehidupan, hutan sumber dan pemelihara air, pangan dan energi, memulihkan hutan rusak, menanam-ulang hutan kritis, dan lain-lain,” papar Dr. Fransiskus Borgias MA, alumnus S3 ICRS dan IRS Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dengan disertasi Manggaraian Myths, Rituals, And Christianity: Doing Contextual Theology in Eastern Indonesia (2016), kepada Staging-Point.Com, Selasa (29/1/2019) melalui e-mail.

Dr. Fransiskus Borgias MA melihat peluang dan tantangan program hutan sosial guna keluar dari krisis abad ini yakni kemiskinan dan kemerosotan hutan. “Masyarakat adat yang ramah lingkungan dan kearifan lokal (local-wisdom) yang merawat hutan adalah peluang program hutan sosial. Namun, tidak setiap orang memiliki berpikir dan bersikap ramah-lingkungan; tidak semua orang memiliki kesadaran kuat tentang nilai daya-sangga hutan bagi kehidupan kita dan keseimbangan ekologis. Apalagi sikap ekonomis-sekular modern menggerogoti visi tradisional-sakral hutan. Karena itu, program hutan sosial mesti disertai oleh edukasi lingkungan hidup, merawat kearifan lokal dan tradisi, selain program sosial-ekonomis,” ungkap Dr. Fransiskus Borgias MA, alumnus Sandwich Program and Fellow Research fakultas teologi Georgetown University Washington DC, Amerika Serikat, tahun 2014.

Kamis (16/8/2018) pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo antara lain merilis perkembangan kebijakan reforma agraria di Negara RI.

“Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. ...Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017). 

Oleh: Mufrida (Jakarta)