• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pencegahan Korupsi Nasional: Tantangan dan Solusinya

Jumat (20/7/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Fokus Stranas PK ialah (a) perizinan dan tata niaga; (b) keuangan; dan (c) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2018 ialah Pasal 1 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 7/2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perpres RI No. 54/2018, Stranas PK diselenggarakan oleh Tim Nasonal PK (Timnas PK) yang terdiri dari (Pasal 4 ayat 2 UU No. 54/2018) : (a) menteri pemerintahan (perencanaan pembangunan nasional, kementerian dalam negeri, apartur negara, (b) kepala lembaga non-struktural yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional dan isu strategis, dan (c) unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM, dosen ilmu hukum pada Universitas Hasanuddin di Makassar (Sulawesi Selatan), melihat bahwa dari sisi KPK, target Perpres RI No. 54/2018 mensyaratkan tiga faktor pokok yaitu dukungan masyarakat, sinergitas KPK dengan lembaga-lembaga (Negara) lainnya, dan fokus KPK bukan hanya penangkapan, tetapi juga pencegahan.

“Target Perpres No. 54/2018 agar pencegahan korupsi lebih terfokus, terukur, dan berhasil mensyaratkan 3 (tiga) hal dari sisi KPK yaitu (1) dukungan dan harapan masyarakat sebagai energi positif bagi KPK memberantas korupsi di Negara RI; (2) fokus kerja KPK tidak hanya pada penangkapan, tetapi juga pencegahan korupsi dalam tata-kelola Negara yang transparan dan akuntabel sesuai amanat UUD 1945 dan UU; dan (3) sinergi KPK dengan lembaga-lembaga (Negara) terkait dari tingkat Pusat hingga Daerah di Negara RI,” papar Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM, staf ahli pelatihan dan pendidikan pengendalian korupsi dari USAID (United States Agency for International Development) di Negara RI, kepada Staging-Point.Com, Kamis (13/12/2018) di  Lt. 3 Gedung KPK, Jln Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kamis (31/1/2019) pada Konferensi Pers terkait PNS Tipikor BHT di Surabaya (Jawa Timur), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, merilis data BKN RI bahwa hingga 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 PNS (Pegawa Negeri Sipil) Tipikor BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), 20% atau 478 PNS dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)—49 PNS  Kementerian / Lembaga (K/L) dan 429 PNS daerah-- oleh Kepala Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Humas Setkab RI, 4/2/2019).

Dr. Laode Muhammad Syarif melihat tantangan internal dan eksternal bagi KPK dalam melaksanakan Perpres No.54/2018. “Bagi KPK, ada tantangan internal dan eksternal dalam upaya pencegahan korupsi di Negara RI saat ini. Pertama, tantangan internal; saat ini, tiap tahun KPK menerima sekitar 7.000 laporan masyarakat; tidak semua laporan itu menjadi kasus; SDM KPK saat ini hanya sekitar 120-an orang; tiap hari sekitar 5 kasus diajukan ke pengadilan atau hampir 1.500 kasus per tahun diajukan ke pengadilan; masyarakat mengharapkan KPK bekerja sampai ke Pemda-pemda guna memberantas korupsi; kedua, harapan masyarakat itu mungkin kurang sejalan dengan upaya DPR yang hendak mengubah UU KPK; ketiga, daya-rusak atau risiko korupsi itu menyentuh tata-sosial, ekonomi, dan lingkungan Negara RI; misalnya, koruptor bukanlah Rakyat miskin, tetapi orang yang digaji oleh Negara dan merampok dana Rakyat, misalnya, ada bupati korupsi dana pembangunan Masjid; korupsi dana pembelian Al-Quran;  dirjen menyimpan duit Rp 23 miliar di kamar mandi, kamar tidur, dan di mana-mana di rumahnya,” ungkap Dr. Laode Muhammad Syarif, alumnus Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) di Brisbane (Australia) dan S3 pada School of Law di Sydney University (Australia).

Rabu (9/1/2019) di Gedung Bina Graha (Jakarta), Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho merilis Hasil Survei Nasional Korupsi (2018). Hasilnya, empat sektor mencatat penurunan signifikan praktek korupsi atau pungutan liar lainnya, yaitu (1) Kesehatan; (2) Administrasi Publik; (3) Pendidikan; dan (4) Pelayanan Kepolisian. Misalnya, sektor kesehatan, pungutan di luar biaya resmi menurun dari 14% (2016) ke 5% (2018); sektor administrasi publik, penurunan dari 31% (2016) menjadi 17% (2017); sektor pendidikan, turun dari 18% (2016) menjadi 8% (2018); pelayanan kepolisian, turun dari angka pungli 60% (2016) menjadi 34% (2018). (Humas Setkab RI, 11/1/2019). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)