• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Risiko Dinasti Politik & Definisi Sempit Korupsi

Jumat (20/7/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Fokus Stranas PK ialah (a) perizinan dan tata niaga; (b) keuangan; dan (c) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2018 ialah Pasal 1 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 7/2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.

“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu, telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar  Presiden RI Joko Widodo pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, Selasa (4/12/2018) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (Humas Setkab RI, 4/12/2018).

Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA, Hakim Mahkamah Konstitusi (April 2017 – 2022) melihat bahwa sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk 27 Desember 2002, KPK menangkap banyak kepala daerah, pengusaha, jaksa, polisi, hakim, dan lain-lain karena melakukan kejahatan korupsi; namun sejauh ini, upaya penangkapan itu belum berbanding linier dengan penurunan level korupsi di Negara RI.

“Jangan-jangan ada yang salah dengan angenda pemberantasan korupsi di Negara RI. Karena nyatanya, sejak KPK dibentuk pada 27 Desember 2002, KPK telah menangkap banyak kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD, politis, pengusaha, swasta, jaksa, polisi, dan lain-lain karena melakukan kejahatan korupsi. Tapi, apakah penangkapan demikian berbanding linear dengan semakin menurunnya tingkat korupsi?” ujar Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA, alumnus S2 Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia  (2001) dan S3  di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009), kepada Staging-Point.Com, Kamis (13/12/2018) di  Lt. 3 Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jln Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Prof. Dr. Saldi Isra menambahkan riset dan literatur tentang korupsi sangat minim di Negara RI. “Riset, studi ilmiah, dan literatur tentang korupsi sangat minim di Negara RI. Akibatnya, agenda pemberantasan korupsi tidak didukung oleh banyak riset, literatur, dan konsep kajian ilmiah tentang arti korupsi dan risikonya. Buku Dr. Herry Priyono, Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi, memberi horison pemahaman baru dan mendalam tentang korupsi pada level moral, damarkasi antara yang tertata dan kacau (korupsi), sakit (korupsi) dan sehat, bermakna dan absurd (korupsi). Sejauh masyarakat memiliki paham dan cita-cita membantu tatanan, sejauh itu pula korupsi menjadi kegelisahan abadi,” ungkap Prof. Dr. Saldi Isra.

Prof. Dr. Saldi Isra merinci bias pemahaman dan definisi korupsi selama ini. “Definisi korupsi mengalami penyempitan makna atau bias dari zaman ke zaman, khususnya pasca Perang Dunia II, yang dikaitkan dengan agenda pembangunan negara-negara yang baru merdeka. Dampaknya antara lain, pertama, penentuan suatu perbuatan sebagai korupsi atau bukan korupsi, sejauh ditetapkan atau tidak ditetapkan undang-undang; kedua, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan kuasa pemerintahan; ketiga, korupsi dibatasi sebagai penyelewengan keuangan negara atau sumber daya publik yang diukur berdasarkan kerugian keuangan Negara. Padahal, inti korupsi adalah konsep moral seperti diuraikan oleh Dr. Herry Prioyono,” ungkap Prof. Dr. Saldi Isra.

Bias pemahaman korupsi, menurut Prof. Dr. Saldi Isra, berisiko menghambat upaya dan agenda pemberatasan korupsi di Negara RI. “Faktor penghambat pemberantasan korupsi di Negara RI antara lain (1) definisi korupsi masih terlalu sempit menurut UU dan peraturan lainnya; (2) dinasti politik dapat menciptakan potensi korupsi dengan menutup praktek korupsi pemimpin terdahulu. Solusinya ialah (1) penanaman kesadaran anti-korupsi sebagai konsep moral sejak usia dini; (2) keteladanan melalui kepemimpinan yang bersih dan baik misalnya pengalaman di Mahkamah Konstitusi (MK) menutup celah jual-beli putusan perkara melalui mekanisme persidangan dan tata-kelola data serta merawat integritas diri para hakim; dan (3) mengakhiri praktek dinasti politik dengan beralih ke basis integritas dan rekam-jejak (track-record),” papar Prof. Dr. Saldi Isra. 

 

 

 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)