• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tiga Potensi Risiko Pemilu April 2019

Senin siang (7/1/2019), Presiden RI Joko yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta. “Kita tahu di 2018 kita telah membuktikan mampu menyelenggarakan 171 pemilihan kepala daerah serentak dengan aman dan damai. Saya yakin dengan pengalaman yang ada, dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, insya Allah pemilu legislatif dan pemilu Presiden secara serentak di tahun 2019 ini akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 7/1/2019).

Dr. Osbin Samosir, Kabag Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), melihat ada 3 (tiga) potensi risiko penyelenggaraan Pemilu April 2019 di Negara RI yakni (1) risiko politik uang, (2) isu SARA, dan (3) independensi penyelenggara Pemilu.

“Secara umum, dari sisi pengakuan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) praktek penyelenggaraan kedaulatan Rakyat di Negara RI mengalami lompatan besar pada era Reformasi selama ini. Namun, di sisi lain, Pemilu April 2019, Bangsa Indonesia juga bakal menghadapi potensi risiko sebagai tantangan besar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan sesuai amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945,” ungkap Dr. Osbin Samosir, alumnus S2 dan S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) kepada Staging-Point.Com, Rabu (19/12/2018) di Lt.2 ISKA Centre, Jln Tanjung Selor No. 31 RW 8, Cideng, Gambir (Jakarta Pusat).

Dr. Osbin Samosir menyebut 3 (tiga) tantangan penyelenggaraan kerakyatan melalui Pemilu April 2019. “Penyelenggaraan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui Pemilu April 2019 menghadapi tantangan atau risiko antara lain, (1) Pertama, demokrasi kita de jure memberikan penghargaan yang setara terhadap semua suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Namun, prakteknya SARA dipakai untuk mendiskreditkan orang lain; (2) politik uang mencederai demokrasi kita. Uang menghalangi proses berkompetisi secara sehat dan adil; (3) independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya mengenai Data Pemilih yang selalu bermasalah,” ungkap Dr. Osbin Samosir.

Pada Sidang Kabinet Paripurna (7/1/2019) di Istana Negara Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menpar Arief Yahya (Humas Setkab RI, 7/1/2019).

Dr. Osbin Samosir melihat 4 (empat) langkah penting guna menjaga pelaksanaan Pemilu April 2019 sesuai amanat alinea IV UUD 1945 dan UU Pemilu. “Solusi dan antisipasi dari ketiga potensi risiko dan tantangan tersebut di atas antara lain (1) demokrasi kita harus diarahkah ke dimensi yang lebih substansial yakni dituntun oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, musyawarah, dan mufakat, yang tentunya menghargai keragaman; (2) penegakan hukum; (3) lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu harus benar-benar independen; (4) politik uang harus dihentikan dan ditindak. UU No. 10 tahun 2016 menambah wewenang dan fungsi Bawaslu untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi administrasi bagi partai/calon yang melakukan politik uang. Pemilu harus dilihat sebagai sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ungkap Dr. Osbin Samosir.

Sidang Kabinet Paripurna (7/1/2019) di Istana Negara (Jakarta) dihadiri pula oleh Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkominfo Rudiantara, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila Moeloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M Nasir, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Kepala BPS Suhariyanto, serta para eselon 1 di lingkungan lembaga kepresidenan (Humas Setkab RI, 7/2/2019). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)