• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pembaharuan Manajemen SOP Perkebunan Sawit Negara RI

Senin (18/5/2015) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres RI No. 61/2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, tanggal 25 Mei 2015 di Jakarta.

Pasal 1 ayat 1 Perpres RI No. 61/2015 menyatakan : “Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.” Dasar hukum Perpres RI No. 61/2015 antara lain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 39/2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Profesor Dr. Kadarwati Budiharjo, SU, dosen pengasuh Pasca Sarjana Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, berpandangan bahwa Negara RI kini membutuhkan ilmu pengetahuan manajemen perkebunan, antara lain manajamen SOP (Standar Operasional Prosedur) tata-kelola yang baik sektor perkebunan sawit guna menghasilkan manfaat sosial, ekonomi Nasional, dan  lingkungan secara berkelanjutan.

“Di sektor perkebunan dan pertanian, Negara dan Bangsa kita kini dan ke depan membutuhkan ilmu pengetahuan manajemen SOP perkebunan yang baik khususnya pembaharuan manajemen SOP perkebunan antara lain khususnya tata-kelola kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.  Alasannya, devisa kelapa sawit tinggi dan target produk yang berkualitas harus  didukung oleh tata-kelola yang baik dari hulu hingga hilir dan peningkatan kinerja SDM,” papar Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo, alumnus S1 Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), S2 Fisiologi Tanaman UGM, dan S3 Bidang Tanaman pada Fakultas Pertanian Institut Teknologi Bandung (ITB), kepada Staging-Point.Com, Senin (1/2/2019) di Kampus Pasca Sarjana INSTIPER, Yogyakarta.

Minggu sore (25/11/2018) pada acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang, Presiden RI merilis data bahwa luas kebun kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa mencapai 13 juta ha dengan jumlah produksi 42 juta ton per tahun (Humas Setkab RI, 26/11/2018).  

Profesor Dr. Kadarwati Budiharjo, SU merinci dasar dan arah pembaharuan manajemen SOP perkebunan. “Pembaharuan manajemen SOP perkebunan melewati tahapan dan unsur pokok yaitu (1) tata-kelola perkebunan harus taat hukum, UU dan peraturannya; (2) penerapan UU dan peraturannya harus didukung oleh pengawasan yang ketat dan baik dari Pemerintah; (3) terukur dan terarah manfaat bagi masyarakat dan sehat-lestari lingkungannya misalnya konservasi adat-istiadat masyarakat dan edukasi masyarakat tentang tata-kelola lingkungan sehat dan lestari; (4) pelatihan dan pendidikan SDM bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain adaptasi terhadap revolusi teknologi Industri 4.0 di bidang robotik, algoritma, dan lain-lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk,” ungkap Profesor Dr. Kadarwati Budiharjo, SU.

Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo menyebut contoh pembaharuan manajemen SOP perkebunan sawit. “Sejak tahun 2005, konsentrasi Pemerintah terutama sektor kelapa sawit, selain tanaman-tanaman lain karet dan tebu. Hasilnya, antara lain, peningkatan kualitas dan kuantitas produk kelapa sawit nasional; kemitraan perguruan tinggi dan perusahan sawit. Misalnya, perusahan Sinar Mas Group mengirim SDM beasiswa anak masyarakat sekitar perkebunan sawit untuk meningkatkan kinerja sesuai SOP-nya di INSTIPER Yogya,” papar Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo.

Khusus perihal risiko Lingkungan, Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo menyatakan: “Risiko lingkungan harus dicegah melalui peraturan, izin dan pengawasan lebih baik dan ketat dari Pemerintah. Jika lingkungan tidak diperhatikan dan tidak diatur oleh UU dan tidak diawasi oleh Pemerintah, maka lingkungan berisiko rusak. Misalnya, di Kalimantan, ada perkebunan karet dan sawit, tetapi di bawahnya pertambangan batu-bara. Tata-kelola perkebunan dan pertambangan semacam ini tidak sehat, tidak lestari, dan merusak lingkungan seperti pencemaran air, biotik dan lainnya, risiko banjir dan longsor. Adat-istiadat Rakyat sekitar juga harus tetap terawat dan ada edukasi lingkungan bagi masyarakat dan perusahan,” ungkap Profesor Dr. Kadarwati Budiharjo, SU. 

Oleh: Sevrin Intang (Yogakarta)